Daftar Data

Nama Data	Tahun Daftar Data	Sumber Referensi	Nama Indikator	Prioritas	Jenis Data	Produsen Data	Klasifikasi Data	Definisi	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Kategori RAD	Kegiatan Statistik	Status Pemeriksaan Daftar Data	Status Pengajuan Romantik/Surat Komitmen	Nomor Rekomendasi	Status Pengumpulan Data	Status Pengiriman Data	Status Pemeriksaan Data	Status Penyebarluasan Data
nama daftar data	2025	referensi	indikator	1	Data Spasial	Dinas Kesehatan	Terbuka	definisi	satuan	Desa/Kelurahan	Bulanan	RAD.01	kegiatan	1	1	nomor rekomendasi	1	1	1	1
nama daftar data	2025	sumber	indikator	1	Data Spasial	Dinas Kesehatan	Terbuka	definisi	satuan	Desa/Kelurahan	Bulanan	RAD.01	kegiatan statistik	1	1	nomor rekomendasi	1	1	1	1
Nama daftar data	tahun	sumber referensi	indikator	1	Data Statistik	Sekretariat Daerah	Terbuka	definisi	satuan	Kecamatan	Bulanan	RAD.02.04.03	Nama ke	1	1		1	1	1	1
Jumlah Demonstrasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Demonstrasi		Data Statistik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terbuka	Demonstrasi adalah suatu bentuk aksi atau kegiatan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyatakan pendapat, menuntut perubahan, atau menunjukkan dukungan terhadap suatu isu atau kebijakan tertentu.	Peristiwa		Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS dan OKP		Data Statistik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terbuka	Kegiatan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), dan Organisasi Kepemudaan (OKP) adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas, efektivitas, dan keberlanjutan organisasi-organisasi ini dalam melaksanakan peran dan fungsinya di masyarakat.	Kegiatan		Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kegiatan pembinaan politik		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik		Data Statistik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terbuka	Kegiatan pembinaan politik adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan demokrasi.	Kegiatan		Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Tenaga Fungsional Tertentu Lainnya	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pejabat Fungsional	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS perempuan tenaga fungsional tertentu lainnya adalah pegawai negeri sipil perempuan yang memiliki jabatan atau fungsi khusus di luar bidang kesehatan atau pendidikan	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Tenaga Fungsional Tertentu Lainnya	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pejabat Fungsional	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki tenaga fungsional tertentu lainnya adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang memiliki jabatan atau fungsi khusus di luar bidang kesehatan atau pendidikan.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Tenaga Fungsional Kesehatan	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pejabat Fungsional	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS perempuan tenaga fungsional kesehatan adalah pegawai negeri sipil perempuan yang memiliki jabatan atau fungsi di bidang kesehatan dalam institusi pemerintahan.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Tenaga Fungsional Kesehatan	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pejabat Fungsional	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki tenaga fungsional kesehatan adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang memiliki jabatan atau fungsi di bidang kesehatan dalam institusi pemerintahan.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Tenaga Fungsional Guru	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pejabat Fungsional	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS perempuan tenaga fungsional guru adalah pegawai negeri sipil perempuan yang memiliki jabatan sebagai guru di institusi pendidikan pemerintah.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Tenaga Fungsional Guru	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pejabat Fungsional	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki tenaga fungsional guru adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang memiliki jabatan sebagai guru di institusi pendidikan pemerintah.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Eselon IV	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pejabat Struktural	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS perempuan dengan eselon IV adalah pegawai negeri sipil perempuan yang menduduki posisi menengah atau senior dalam struktur organisasi pemerintahan.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Eselon IV	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pejabat Struktural	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki dengan eselon IV adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang menduduki posisi menengah atau senior dalam struktur organisasi pemerintahan	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Eselon III	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pejabat Struktural	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS perempuan dengan eselon III adalah pegawai negeri sipil perempuan yang biasanya menduduki posisi menengah dalam struktur organisasi pemerintahan.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Eselon III	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pejabat Struktural	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki dengan eselon III adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang biasanya menduduki posisi menengah dalam struktur organisasi pemerintahan.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Eselon II	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pejabat Struktural	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS perempuan dengan eselon II adalah pegawai negeri sipil perempuan yang menduduki posisi di tingkat menengah atas dalam struktur organisasi pemerintahan.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Eselon II	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pejabat Struktural	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki dengan eselon II adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang menduduki posisi di tingkat menengah atas dalam struktur organisasi pemerintahan.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Eselon I	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pejabat Struktural	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS perempuan dengan eselon I adalah pegawai negeri sipil perempuan yang menduduki posisi tinggi dalam struktur organisasi pemerintahan.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Eselon I	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pejabat Struktural	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki dengan eselon I adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang menduduki posisi tinggi dalam struktur organisasi pemerintahan.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Golongan IV		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS perempuan golongan IV adalah pegawai negeri sipil perempuan yang berada dalam golongan kepegawaian tingkat tinggi.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Golongan IV		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki golongan IV adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang berada dalam golongan kepegawaian tingkat tinggi.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Golongan III		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS perempuan golongan III adalah pegawai negeri sipil perempuan yang berada dalam golongan kepegawaian tingkat menengah tinggi.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Golongan III		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki golongan III adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang berada dalam golongan kepegawaian tingkat menengah tinggi.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Golongan II		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS perempuan golongan II adalah pegawai negeri sipil perempuan yang berada dalam golongan kepegawaian tingkat menengah.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Golongan II		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki golongan II adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang berada dalam golongan kepegawaian tingkat menengah.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Golongan I	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS Perempuan golongan I adalah pegawai negeri sipil Perempuan yang berada dalam golongan terendah dalam sistem kepegawaian pemerintah.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Golongan I	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki golongan I adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang berada dalam golongan terendah dalam sistem kepegawaian pemerintah.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Dengan Pendidikan S3	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS Perempuan dengan pendidikan S3 adalah pegawai negeri sipil Perempuan yang bekerja di instansi pemerintahan dan memiliki latar belakang pendidikan doktoral (S3).	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Dengan Pendidikan S3		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki dengan pendidikan S3 adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang bekerja di instansi pemerintahan dan memiliki latar belakang pendidikan doktoral (S3).	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Dengan Pendidikan S2		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS Perempuan dengan pendidikan S2 adalah pegawai negeri sipil Perempuan yang bekerja di instansi pemerintahan dan memiliki latar belakang pendidikan magister (S2).	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Dengan Pendidikan S2		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki dengan pendidikan S2 adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang bekerja di instansi pemerintahan dan memiliki latar belakang pendidikan magister (S2).	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Dengan Pendidikan S1		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS Perempuan dengan pendidikan S1 adalah pegawai negeri sipil Perempuan yang bekerja di instansi pemerintahan dan memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1).	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Dengan Pendidikan S1		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki dengan pendidikan S1 adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang bekerja di instansi pemerintahan dan memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1).	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Dengan Pendidikan D1/D2/D3		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS Perempuan dengan pendidikan D1/D2/D3 adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang bekerja di instansi pemerintahan dan memiliki latar belakang pendidikan diploma 1, 2, atau 3.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Dengan Pendidikan D1/D2/D3		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki dengan pendidikan D1/D2/D3 adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang bekerja di instansi pemerintahan dan memiliki latar belakang pendidikan diploma 1, 2, atau 3.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Dengan Pendidikan SMA Sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS Perempuan dengan pendidikan SMA sederajat adalah pegawai negeri sipil Perempuan yang bekerja di instansi pemerintahan dengan latar belakang pendidikan setara SMA.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Dengan Pendidikan SMA Sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS laki-laki dengan pendidikan SMA sederajat adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang bekerja di instansi pemerintahan dengan latar belakang pendidikan setara SMA.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Dengan Pendidikan SMP Sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS Perempuan dengan Pendidikan SMP atau Sederajat adalah Pegawai Negeri Sipil Perempuan yang memiliki pendidikan formal setara sekolah menengah pertama atau sederajat.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Dengan Pendidikan SMP Sederaajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS Laki-Laki dengan Pendidikan SMP atau Sederajat adalah Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang memiliki pendidikan formal setara sekolah menengah pertama atau sederajat.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Dengan Pendidikan Tamat SD Atau Sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS Perempuan dengan Pendidikan Tamat SD atau Sederajat adalah Pegawai Negeri Sipil perempuan yang memiliki pendidikan formal setara sekolah dasar atau sederajat.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Dengan Pendidikan Tamat SD Atau Sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS Laki-Laki dengan Pendidikan Tamat SD atau Sederajat adalah Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar atau setara.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan Dengan Tingkat Pendikan Tidak Sekolah/Belum Tamat SD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS Perempuan dengan Tingkat Pendidikan Tidak Sekolah/ Belum Tamat SD adalah Pegawai Negeri Sipil perempuan yang diangkat untuk menjabat dalam pemerintahan, meskipun pendidikan formalnya belum mencapai tingkat sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki Dengan Tingkat Pendikan Tidak Sekolah/Belum Tamat SD	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS Laki-Laki dengan Tingkat Pendidikan Tidak Sekolah/Belum Tamat SD adalah Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin laki-laki yang diangkat dalam jabatan pemerintah dengan pendidikan formal tidak menyentuh atau belum menyelesaikan sekolah dasar.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Perempuan	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS Perempuan adalah Pegawai Negeri Sipil yang berjenis kelamin perempuan, diangkat berdasarkan ketentuan hukum dan memiliki status sebagai pegawai pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik sesuai dengan bidang dan keahliannya.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Laki-Laki		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	PNS Laki-Laki adalah Pegawai Negeri Sipil yang berjenis kelamin laki-laki, diangkat berdasarkan ketentuan hukum dan memiliki status sebagai pegawai pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik sesuai dengan bidang dan keahliannya.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Seluruh Jumlah Pegawai Non Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	Pegawai Non-Fungsional mengacu pada individu yang tidak memiliki keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu seperti yang dimiliki oleh pegawai fungsional.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pegawai Fungsional Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	Pegawai Fungsional adalah individu yang memiliki keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas teknis atau spesifik yang sesuai dengan bidang keahliannya di dalam suatu organisasi atau instansi.	JIwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah Pegawai Pemerintah (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pegawai Fungsional Terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	Pegawai Pemerintah adalah individu yang dipekerjakan atau diangkat oleh pemerintah untuk menangani berbagai fungsi administratif, operasional, atau pelayanan publik.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pegawai PNS Fungsional (Diluar Guru Dan Tenaga Kesehatan)	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pegawai Fungsional Terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	Pegawai PNS Fungsional adalah individu yang memiliki jabatan atau posisi berdasarkan keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu di dalam administrasi pemerintahan.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pemangkujabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah		Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	Pemangku Jabatan Fungsional adalah individu yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam suatu bidang tertentu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang keahliannya di dalam organisasi atau instansi.	Jabatan		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	Jabatan Administrasi adalah posisi yang bertugas untuk melakukan tugas-tugas administratif dalam suatu organisasi atau instansi.	Jabatan Administrasi	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah Jabatan Struktural Pada Instansi Pemerintah	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	Jabatan Struktural adalah posisi kepemimpinan atau manajerial yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola unit kerja atau bidang tertentu dalam suatu instansi pemerintah.	Jabatan Pimpinan Tinggi	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah Total Jabatan Struktural	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	Total Jabatan Struktural adalah jumlah keseluruhan posisi kepemimpinan atau manajerial yang ada dalam struktur organisasi suatu instansi pemerintah.	Jabatan Struktural	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah Pejabat Asn Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan struktural tertentu dan telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola tugas-tugas pemerintahan.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah Total Asn	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah ASN	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, memberikan pelayanan publik, serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah Asn Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal adalah Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam program pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan secara resmi dan terstruktur, baik oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan yang diakui.	Jiwa	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan adalah durasi waktu yang diperlukan oleh seorang pegawai, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk menyelesaikan program pendidikan dan pelatihan yang ditentukan.	Jam Pelajaran	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah PPPK Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	2025	Dokumen Daerah Dalam Angka	Jumlah PPPK berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.	Orang	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa, Desember		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut tingkat pendidikan adalah klasifikasi PNS berdasarkan jenjang pendidikan formal yang telah mereka tempuh.	Orang		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkat dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Desember		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut tingkat kepangkatan adalah klasifikasi PNS berdasarkan golongan atau pangkat yang mereka miliki dalam hierarki karir PNS.	Orang		Tahunan	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa, Desember	2025	Dokumen Daerah Dalam Angka	Jumlah Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut jabatan adalah klasifikasi PNS berdasarkan posisi atau peran spesifik yang mereka pegang dalam struktur pemerintahan.	Orang	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang Telah Mengikuti Diklat Perjenjangan	2025	Dokumen Daerah Dalam Angka	Diklat	1	Data Statistik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang telah mengikuti Diklat Perjenjangan adalah PNS yang bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Sumbawa dan telah menyelesaikan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan jenjang karir mereka dalam pelayanan publik.	Orang	Nasional	Tahunan	RAD.01		0	1	0	0	0	0	0
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah PAD		Data Statistik	Badan Pendapatan Daerah	Terbuka	Pendapatan Asli Daerah (PAD)adalah seluruh pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi yang ada di wilayah administratif mereka.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah PAD		Data Statistik	Badan Pendapatan Daerah	Terbuka	Hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah semua pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pengelolaan sumber daya alam dan non-alam yang ada di wilayah administratif mereka.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Hasil Retribusi Daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah PAD		Data Statistik	Badan Pendapatan Daerah	Terbuka	Hasil retribusi daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pungutan atas pelayanan atau penggunaan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah PAD		Data Statistik	Badan Pendapatan Daerah	Terbuka	Pendapatan pajak daerah adalah total penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada warga atau entitas yang berada di wilayah administrasi pemerintahan tersebut.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Dirinci per Bulan Menurut Objek Pajak		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Badan Pendapatan Daerah	Terbuka	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti, termasuk tanah dan bangunan.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Realisasi Penerimaan BPHTB Dirinci per Bulan Menurut Objek Pajak		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Badan Pendapatan Daerah	Terbuka	Penerimaan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) adalah total pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pungutan BPHTB selama periode tertentu.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Total Belanja Anggaran		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Nilai Realisasi SILPA		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Total Belanja Anggaran dalam konteks APBD merujuk pada jumlah keseluruhan pengeluaran yang direncanakan dan disetujui untuk dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran tertentu.	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Nilai Realisasi SILPA		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Nilai Realisasi SILPA		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Nilai Realisasi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah jumlah dana yang tersisa pada akhir tahun anggaran setelah semua penerimaan dan pengeluaran daerah direalisasikan.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Nilai asset tercantum dalam laporan anggaran		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Assets Management		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran merujuk pada pencatatan dan pelaporan nilai dari semua aset tetap yang dimiliki oleh suatu organisasi atau entitas dalam dokumen anggaran resmi.	Ya/Tidak		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Ketersediaan proses inventarisasi asset tahunan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Assets Management		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Merujuk pada adanya prosedur yang terstruktur dan dijalankan secara rutin setiap tahun untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengevaluasi semua aset tetap yang dimiliki oleh suatu organisasi atau entitas.	Ya/Tidak		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Ketersediaan manual untuk menyusun daftar asset tetap		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Assets Management		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Merujuk pada adanya panduan tertulis yang menjelaskan langkah-langkah, prosedur, dan standar yang harus diikuti dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan aset tetap yang dimiliki oleh suatu organisasi atau entitas.	Ya/Tidak		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Ketersediaan daftar asset tetap		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Assets Management		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Merujuk pada adanya catatan atau inventaris yang lengkap dan terperinci mengenai semua aset tetap yang dimiliki oleh suatu organisasi atau entitas, seperti bangunan, kendaraan, peralatan, dan tanah.	Ya/Tidak		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Total anggaran belanja APBD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Total Belanja APBD Dikurangi Satu		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Total anggaran belanja APBD adalah jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang telah disetujui dan direncanakan untuk pengeluaran oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran tertentu.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Total realisasi belanja APBD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Total Belanja APBD Dikurangi Satu		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Total realisasi belanja APBD mengacu pada jumlah total pengeluaran yang telah benar-benar terealisasi atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran tertentu.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Nilai Absolut Dari Total Belanja Dalam Realisasi		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Nilai absolut dari Total Belanja dalam realisasi APBD merujuk pada jumlah total pengeluaran yang benar-benar terjadi atau terealisasi dalam satu periode anggaran tertentu.	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Belanja Tidak Langsung		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Belanja APBD		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Belanja Tidak Langsung dalam APBD merujuk pada pengeluaran yang tidak langsung terlibat dalam pembiayaan kegiatan atau proyek yang langsung mendukung pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Belanja Langsung		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Belanja APBD		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Merujuk pada pengeluaran yang langsung terlibat dalam pembiayaan kegiatan atau proyek yang mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program prioritas lainnya.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total Belanja		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan Umum Dikurangi Transfer Expenditures		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Jumlah Total Belanja (JTB) dalam APBD adalah keseluruhan pengeluaran yang direncanakan dan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk berbagai kegiatan dan program dalam satu periode anggaran.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah transfer expenditures		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan Umum Dikurangi Transfer Expenditures		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Merujuk pada total pengeluaran yang dialokasikan untuk transfer ke daerah atau instansi lain, baik dalam bentuk dana hibah, subsidi, atau bantuan keuangan lainnya.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah belanja urusan pemerintahan umum		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan Umum Dikurangi Transfer Expenditures		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Jumlah belanja untuk urusan pemerintahan umum dalam APBD merujuk pada total alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan administratif dan operasional pemerintahan daerah.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PDRB Non Migas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah PDRB Non Migas		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Non Migas adalah nilai total semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan di suatu daerah dalam satu periode waktu tertentu, tidak termasuk sektor migas.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pembiayaan Netto Daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah APBD		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Jumlah Pembiayaan Netto Daerah (JPDN) adalah selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran pemerintah daerah dalam satu periode anggaran.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah APBD		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Jumlah Belanja Daerah (JBD) adalah total pengeluaran yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah APBD		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Jumlah Pendapatan Daerah (JPD) adalah total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber pendapatan dalam satu periode anggaran.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah total belanja pegawai		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Belanja Pegawai Diluar Guru Dan Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi semua pegawai yang bekerja di pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. Ini mencakup tidak hanya pegawai tetap seperti guru, tenaga medis, dan administratif, tetapi juga pegawai kontrak dan non-PNS lainnya.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah belanja pegawai untuk tenaga kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Belanja Pegawai Diluar Guru Dan Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Merujuk pada total alokasi anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan yang dikelola oleh pemerintah daerah.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah belanja pegawai untuk tenaga guru		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Belanja Pegawai Diluar Guru Dan Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Merujuk pada total alokasi anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi guru-guru yang bekerja di sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Opini BPK		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Opini BPK		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah merupakan evaluasi independen terhadap kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas penggunaan dana publik.	Opini		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Total Pendapatan Daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase PAD Terhadap Pendapatan		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Total Pendapatan Daerah (TPD) adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber dalam satu periode anggaran.	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PAD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penetapan APBD		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan total pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang ada di wilayahnya sendiri.	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Ketepatan Waktu penetapan APBD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penetapan APBD		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada waktu yang telah ditentukan, biasanya sebelum awal tahun anggaran baru dimulai.	Tepat waktu/ Tidak t		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Total APBD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Total APBD merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan yang direncanakan (baik dari pajak, retribusi, hibah, dan lain-lain) dan pengeluaran yang direncanakan (untuk berbagai kegiatan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan administrasi).	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Merujuk pada alokasi anggaran yang diberikan kepada kabupaten, kota, atau desa dari penerimaan pajak dan retribusi yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat.	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Total APBD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Perbandingan Antara Belanja Tidak Langsung		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Total APBD merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan yang direncanakan (baik dari pajak, retribusi, hibah, dan lain-lain) dan pengeluaran yang direncanakan (untuk berbagai kegiatan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan administrasi).	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Perbandingan Antara Belanja Tidak Langsung		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Jumlah Belanja Tidak Langsung dalam APBD merujuk pada total pengeluaran yang tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan-kegiatan tertentu secara langsung.	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Total APBD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Perbandingan Belanja Langsung		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Total APBD merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan yang direncanakan (baik dari pajak, retribusi, hibah, dan lain-lain) dan pengeluaran yang direncanakan (untuk berbagai kegiatan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan administrasi).	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Langsung		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Perbandingan Belanja Langsung		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Jumlah Belanja Langsung dalam konteks APBD merujuk pada total pengeluaran yang langsung diperuntukkan untuk pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan tertentu.	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Total APBD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Belanja Kesehatan		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Total APBD merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan yang direncanakan (baik dari pajak, retribusi, hibah, dan lain-lain) dan pengeluaran yang direncanakan (untuk berbagai kegiatan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan administrasi).	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Belanja Kesehatan		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Merujuk pada total alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan dan program kesehatan dalam satu periode anggaran pemerintah daerah.	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Total APBD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Belanja Pendidikan		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Total APBD merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan yang direncanakan (baik dari pajak, retribusi, hibah, dan lain-lain) dan pengeluaran yang direncanakan (untuk berbagai kegiatan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan administrasi).	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Belanja Pendidikan		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan dalam APBD mengacu pada total alokasi anggaran yang ditujukan untuk pendidikan dalam satu periode anggaran pemerintah daerah.	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Total Kegiatan dalam APBD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Total Kegiatan dalam APBD mencakup semua kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran.	Kegiatan		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Merujuk pada sejumlah kegiatan yang direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), namun tidak berhasil dilaksanakan selama periode anggaran yang ditentukan.	Kegiatan		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Total Program dalam APBD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Total Program dalam APBD merujuk pada keseluruhan program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran.	Program		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Merujuk pada bagian dari rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang tidak berhasil dieksekusi atau dilaksanakan selama periode anggaran yang dimaksud.	Program		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Total APBD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase SILPA Terhadap APBD		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Total APBD merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan yang direncanakan (baik dari pajak, retribusi, hibah, dan lain-lain) dan pengeluaran yang direncanakan (untuk berbagai kegiatan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan administrasi).	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Total SILPA		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase SILPA Terhadap APBD		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Total SILPA dapat dihitung sebagai selisih antara total pendapatan yang direncanakan dan total pengeluaran yang direalisasikan dalam suatu periode anggaran.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Total APBD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase SILPA		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Total APBD merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan yang direncanakan (baik dari pajak, retribusi, hibah, dan lain-lain) dan pengeluaran yang direncanakan (untuk berbagai kegiatan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan administrasi).	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Total SILPA		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase SILPA		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Total SILPA dapat dihitung sebagai selisih antara total pendapatan yang direncanakan dan total pengeluaran yang direalisasikan dalam suatu periode anggaran.	Rupiah		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Opini BPK		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah merupakan evaluasi independen terhadap kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas penggunaan dana publik.	Opini		Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Merujuk pada hasil aktual dari pendapatan yang terkumpul dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam satu periode anggaran tertentu.	Rupiah	Penerimaan/Pengeluaran	Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terbuka	Adalah rencana keuangan tahunan yang mencakup perkiraan pendapatan yang akan diterima dan pengeluaran yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa.	Rupiah	Penerimaan/Pengeluaran	Tahunan	RAD.09.02 DATA KEUANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi Yang Memiliki Ijin Di Kab/Kota		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Perusahaan pemanfaatan panas bumi adalah entitas bisnis yang bergerak dalam mengembangkan dan mengoperasikan proyek-proyek energi panas bumi.	Perusahaan	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi Yang Memiliki Ijin Di Kab/Kota		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin adalah entitas bisnis yang secara legal diizinkan oleh otoritas pemerintah untuk mengembangkan dan mengoperasikan proyek energi panas bumi.	Perusahaan	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas area penambangan yang liar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Area penambangan liar adalah wilayah di mana aktivitas penambangan dilakukan secara ilegal tanpa izin resmi dari pemerintah atau otoritas terkait.	Ha	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Penambangan Liar yang ditertibkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Penambangan liar adalah aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau otoritas terkait.	Ha	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kebutuhan listrik		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Ketersediaan Daya Listrik		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Kebutuhan listrik adalah jumlah energi listrik yang diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan energi di rumah, industri, komersial, dan sektor lainnya.	Kwh	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Daya listrik terpasang		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Ketersediaan Daya Listrik		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Daya listrik adalah ukuran jumlah energi listrik yang digunakan oleh perangkat atau sistem listrik dalam satu satuan waktu.	Kwh	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh rumah tangga		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Rumah tangga adalah satuan sosial terkecil yang terdiri dari individu atau sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu tempat tinggal dan berbagi sumber daya ekonomi serta kegiatan sehari-hari.	Rumah tangga	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah tangga pengguna listrik		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Rumah tangga pengguna listrik adalah rumah tangga yang memiliki akses dan menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk keperluan sehari-hari.	Rumah tangga	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Total luas Kawasan Hutan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Luas kawasan hutan adalah total area yang ditutupi oleh hutan, yang dapat mencakup berbagai jenis hutan seperti hutan primer, hutan sekunder, hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung.	Ha	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas kawasan lindung		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam penting lainnya dari aktivitas yang dapat merusak atau mengganggu fungsi ekologisnya.	Ha	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Kawasan Hutan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kerusakan Kawasan Hutan		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Kawasan hutan adalah wilayah yang secara alami atau melalui penetapan pemerintah ditumbuhi oleh vegetasi hutan dan berfungsi sebagai habitat berbagai flora dan fauna, sekaligus menyediakan berbagai manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi.	Ha	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Kerusakan Kawasan Hutan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kerusakan Kawasan Hutan		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Kerusakan kawasan hutan adalah degradasi atau perubahan yang mengakibatkan penurunan kualitas dan fungsi hutan.	Ha	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas total hutan dan lahan kritis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Total hutan dan lahan kritis dapat merujuk pada luas hutan yang masih ada serta luas lahan yang mengalami degradasi atau kerusakan yang signifikan.	Ha	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan vegetasi lainnya, yang mencakup ekosistem kompleks dengan berbagai jenis flora dan fauna.	Ha	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Inovasi Yang Diusulkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Inovasi adalah proses menciptakan ide, produk, layanan, atau metode baru atau yang lebih baik, yang memberikan nilai tambah dan mampu memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah dengan cara yang lebih efektif.	Inovasi	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Kebijakan inovasi adalah serangkaian peraturan, program, dan tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau organisasi untuk mendorong dan mengelola inovasi dalam berbagai sektor.	Kebijakan	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total Perangkat Daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Total perangkat daerah merujuk pada jumlah keseluruhan unit organisasi yang ada di suatu pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di berbagai sektor.	OPD	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Perangkat Daerah Yang Difasilitasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Perangkat daerah yang diafiliasi mengacu pada unit-unit organisasi pemerintah daerah yang bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak lain, baik internal maupun eksternal, untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka.	OPD	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kelitbangan Dalam Renja Perangkat Daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Kelitbangan dalam renja perangkat daerah adalah upaya untuk menggunakan pendekatan berbasis bukti dan inovasi dalam menyusun dan menjalankan rencana kerja untuk mencapai tujuan strategis pemerintah daerah secara lebih efektif dan efisien.	Kelitbangan	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kelitbangan Yang Ditindaklanjuti		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Kelitbangan yang ditingdaklanjuti adalah hasil atau rekomendasi dari kegiatan kelitbangan yang tidak diimplementasikan atau tidak dilanjutkan dalam praktik atau kebijakan selanjutnya.	Kelitbangan	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kelitbangan Dalam Rpjmd		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Kelitbangan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) mengacu pada rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan aplikasi praktis dari pengetahuan ilmiah baru dalam konteks perencanaan dan pembangunan jangka menengah suatu daerah.	Kegiatan	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kelitbangan Dalam Rkpd		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Kelitbangan dalam RKPD adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan aplikasi praktis dari pengetahuan ilmiah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Kegiatan	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penjabaran Program RPJMD Dalam RKPD		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Program RPJMD yang harus dilaksanakan adalah serangkaian program strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bagian dari agenda pembangunan jangka menengah suatu daerah.	Program	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Penjabaran Program Rpjmd Dalam RKPD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penjabaran Program RPJMD Dalam RKPD		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Program RPJMD dalam RKPD adalah integrasi program-program strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bagian dari implementasi tahunan.	Program	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Sistem Informasi Manajemen Pemerintah (SIM Pemerintah) adalah infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas administratif dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Unit	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Dokumen RTRW		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	RTRW adalah dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur tata guna lahan, penggunaan ruang, serta pengembangan wilayah secara terpadu dalam suatu wilayah administratif tertentu, seperti kabupaten atau kota.	Dokumen	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Kesesuaian Program/Kegiatan Pembangunan Terhadap Pola Dan Struktur Ruang		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Program atau kegiatan pembangunan dapat mengubah cara lahan digunakan dan struktur wilayah secara signifikan melalui pembangunan infrastruktur, perubahan aksesibilitas, pengembangan perkotaan, upaya konservasi lingkungan, dan penataan pola pemukiman untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna.	Program/Kegiatan	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Program dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah serangkaian kegiatan strategis yang direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah suatu daerah, biasanya dalam rentang waktu enam tahun.	Program	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Program RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan serangkaian kegiatan dan proyek yang direncanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran tertentu.	Program	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Program dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah serangkaian kegiatan strategis yang direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah suatu daerah, biasanya dalam rentang waktu enam tahun.	Program	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Program RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan serangkaian kegiatan dan proyek yang direncanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran tertentu.	Program	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) adalah dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur penggunaan lahan dan pengembangan wilayah dalam suatu unit administratif tertentu, seperti kabupaten atau kota.	Ada/Tidak Ada	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Dokumen perencanaan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk merinci program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.	Ada/Tidak Ada	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Dokumen perencanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam jangka waktu enam tahun.	Ada/Tidak Ada	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda		Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Dokumen perencanaan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) di Indonesia.	Ada/Tidak Ada	-	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Wilayah adalah area atau bagian tertentu dari suatu negara atau geografi yang memiliki batas atau karakteristik tertentu.	mdpl	Kecamatan	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Jarak ke ibukota kabupaten atau kota adalah jarak antara suatu lokasi atau daerah tertentu dengan ibu kota kabupaten atau kota tersebut.	Km	Kecamatan	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Pulau adalah massa daratan yang terpisah dan dikelilingi oleh air, biasanya berada di tengah-tengah lautan atau perairan tertentu.	Pulau	Kecamatan	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Daerah adalah suatu wilayah geografis atau administratif yang memiliki batas-batas tertentu.	Km2	Kecamatan	Tahunan	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Telur Unggas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Telur Unggas		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Telur unggas adalah telur yang dihasilkan oleh berbagai jenis burung yang digunakan untuk konsumsi manusia.	Kg		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi daging Itik/bebek		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Daging itik atau bebek adalah daging yang diambil dari hewan ternak jenis itik atau bebek.	Kg		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi daging Ayam Petelur		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Daging ayam petelur tidak sepopuler daging ayam pedaging karena ayam petelur umumnya dikembangkan untuk produksi telur, bukan untuk daging.	Kg		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi daging Ayam Pedaging		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Daging ayam pedaging adalah daging yang diambil dari ayam jenis broiler atau ayam pedaging yang dikembangkan khusus untuk produksi daging.	Kg		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi daging Unggas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Daging unggas adalah daging yang diambil dari berbagai jenis burung yang digunakan untuk konsumsi manusia.	Kg		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi daging Kambing		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Daging kambing adalah daging yang diambil dari hewan ternak kambing.	Kg		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi daging Kuda		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Daging kuda adalah daging yang diambil dari hewan ternak kuda.	Kg		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi daging Sapi Sumbawa		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Daging sapi Sumbawa adalah daging yang diambil dari hewan ternak sapi yang berasal dari Pulau Sumbawa, Indonesia.	Kg		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi daging Sapi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Daging sapi adalah daging yang diambil dari hewan ternak sapi.	Kg		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi daging Kerbau		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Daging kerbau adalah daging yang diambil dari hewan ternak kerbau.	Kg		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Populasi Itik		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Populasi Unggas Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Itik adalah burung air dari famili Anatidae dan genus Anas, dikenal dengan paruh lebar, kaki pendek, dan bulu yang tahan air.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Populasi Ayam Petelur		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Populasi Unggas Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Ayam petelur adalah jenis ayam yang dikembangkan khusus untuk produksi telur.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Populasi Ayam Pedaging		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Populasi Unggas Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Ayam pedaging adalah jenis ayam yang dikembangkan khusus untuk produksi daging.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Populasi Unggas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Populasi Unggas Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Unggas adalah kelompok hewan berbulu dari kelas Aves, memiliki sayap, paruh, dan mampu bertelur.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Populasi Babi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka		Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Populasi Domba		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka		Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Populasi Kambing		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Kambing adalah hewan ternak dari genus Capra, memiliki tubuh kecil hingga sedang dengan bulu yang bervariasi, digunakan untuk daging, susu, dan bulunya di pertanian di berbagai negara.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Populasi Kuda		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Kuda adalah mamalia berkaki empat dari genus Equus, dengan tubuh ramping, kaki panjang, ekor berbulu panjang, dan sering dipelihara untuk transportasi, pertanian, olahraga, dan rekreasi.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Populasi Sapi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Sapi adalah hewan ternak dari keluarga Bovidae dan genus Bos, dikenal karena digunakan sebagai sumber daging, susu, dan bahan baku lainnya dalam pertanian.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Populasi Kerbau		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Kerbau adalah hewan ternak besar dari keluarga Bovidae, sering digunakan dalam pertanian untuk membajak sawah atau sebagai sumber daging dan susu dalam beberapa budaya di Asia.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Kejadian penyakit hewan menular adalah kejadian atau kasus dimana penyakit menular menyerang hewan ternak dalam suatu populasi atau peternakan.	Kasus		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Populasi Ternak di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Populasi ternak adalah jumlah total hewan ternak yang ada dalam suatu wilayah atau peternakan pada waktu tertentu.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Perkembangan Ternak di Kabupaten Sumbawa Dirinci Menurut Jenisnya Hasil Registrasi Ternak		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Perkembangan ternak merujuk pada proses atau hasil dari peningkatan jumlah dan kualitas hewan ternak dalam suatu sistem peternakan atau budidaya.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Pengeluaran Ternak Keluar Daerah dari Kabupaten Sumbawa Dirinci Menurut Jenisnya		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Pengeluaran ternak keluar daerah merujuk pada proses atau kegiatan dimana ternak dibawa atau diangkut keluar dari suatu daerah atau wilayah tertentu ke daerah atau wilayah lainnya.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Pendistribusian Ternak Pemerintah Melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Pendistribusian ternak merujuk pada proses pengiriman atau penyaluran hewan ternak dari peternak atau pemiliknya ke berbagai destinasi, seperti pasar, peternakan lain, atau tempat pemotongan.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Nilai Harga Satuan Jual Dari Pengeluaran Komoditi Ternak di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Harga satuan jual dari pengeluaran komoditi ternak adalah harga per unit atau satuan dari hasil produksi ternak yang dijual, seperti harga per kilogram daging sapi, harga per ekor ayam, harga per liter susu, dan sebagainya.	Rupiah		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Pengeluaran Komoditi Ternak di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Komoditi ternak adalah jenis-jenis hewan yang dipelihara atau dibudidayakan untuk tujuan ekonomi.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ternak Lahir di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Ternak lahir adalah hewan ternak yang baru saja dilahirkan atau lahir dalam suatu peternakan atau lingkungan peternakan.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Pengeluaran Ternak Potong di Kabupaten Sumbawa Dirinci Menurut Jenisnya		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Pengeluaran ternak potong merujuk kepada semua biaya yang terkait dengan pembibitan, pemeliharaan, dan pemotongan ternak yang dihasilkan untuk dikonsumsi sebagai daging.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Pengeluaran Ternak Bibit di Kabupaten Sumbawa Dirinci Menurut Jenisnya		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Pengeluaran ternak bibit mencakup semua biaya yang terkait dengan pembelian atau pemeliharaan ternak bibit dalam rangka memulai atau mengembangkan peternakan.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Pemotongan Ternak yang Dilaporkan di Kabupaten Sumbawa Dirinci Menurut Jenisnya		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbuka	Pemotongan ternak yang dilaporkan adalah proses pencatatan atau pelaporan jumlah ternak yang dipotong atau disembelih dalam suatu periode waktu tertentu.	Ekor		Tahunan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Perkebunan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Lahan Kering		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Perkebunan adalah lahan pertanian yang digunakan untuk menanam tanaman komersial seperti kopi, teh, kelapa sawit, karet, cokelat, dan buah-buahan tertentu seperti jeruk, pisang, atau kelapa.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Ladang (Tegalan)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Lahan Kering		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Ladang atau tegalan adalah lahan pertanian yang biasanya digunakan untuk menanam tanaman palawija (tanaman non-padi), seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, atau tembakau.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Rawa-Rawa		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Lahan Kering		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Rawa-rawa adalah lahan basah atau rawa-rawa alami yang dapat digunakan untuk pertanian, terutama untuk tanaman padi di beberapa daerah.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Sawah Lainnya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Lahan Persawahan		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Sawah lainnya merupakan istilah umum yang mencakup berbagai jenis sawah selain dari yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti sawah tadah air, sawah lebak, sawah gogorancah, dan sawah tarawangsa.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Sawah Pasang Surut		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Lahan Persawahan		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Sawah pasang surut atau juga dikenal sebagai sawah bencah atau sawah lebak adalah jenis sawah yang terletak di daerah pasang surut atau genangan air yang naik turun sesuai dengan pasang surut air laut atau sungai.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Lahan Persawahan		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Sawah tadah hujan atau non-irigasi adalah lahan pertanian yang mengandalkan hujan sebagai sumber utama air untuk irigasi tanaman.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
luas Sawah Irigasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Lahan Persawahan		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Sawah irigasi adalah lahan pertanian yang disediakan dengan sistem irigasi buatan untuk memasok air secara teratur kepada tanaman padi atau tanaman lainnya.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah total PDRB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Kontribusi PDRB Dari Sektor Pertanian		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Total PDRB adalah nilai agregat atau keseluruhan dari Produk Domestik Regional Bruto di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, seperti satu tahun.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PDRB dari sektor pertanian		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Kontribusi PDRB Dari Sektor Pertanian		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	PDRB dari sektor pertanian adalah Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di sektor pertanian.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Panen Ubi Jalar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Luas Panen		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Panen ubi jalar adalah proses pengumpulan umbi ubi jalar dari tanaman yang telah matang.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Panen Ubi Kayu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Luas Panen		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Panen ubi kayu adalah proses pengumpulan umbi ubi kayu (singkong) dari tanaman yang telah matang.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Panen Kc. Hijau		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Luas Panen		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Panen Kacang Hijau adalah proses pemanenan kacang-kacangan hijau seperti kacang hijau (mung bean), kacang panjang (yardlong bean), atau jenis kacang-kacangan hijau lainnya dari tanaman mereka.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Panen Kc. Tanah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Luas Panen		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Panen kacang tanah adalah proses pemanenan kacang tanah dari tanaman kacang tanah (Arachis hypogaea).	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Panen Kedelai		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Luas Panen		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Panen kedelai adalah proses pengumpulan polong kedelai dari tanaman yang telah matang.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Panen Jagung		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Luas Panen		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Panen jagung adalah proses memetik atau mengumpulkan jagung dari tanaman yang telah matang.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Panen Padi ( Padi Gogo)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Luas Panen		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Panen padi adalah proses pengumpulan bulir padi yang telah matang dari sawah.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Panen (Ha) ( padi Sawah)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Luas Panen		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Panen adalah proses memetik atau mengumpulkan hasil pertanian dari tanaman yang telah mencapai tingkat kematangan yang optimal.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Ubi Jalar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Pertanian		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Ubi jalar juga dikenal sebagai sweet potato (Ipomoea batatas) adalah tanaman umbi-umbian yang dikenal karena umbinya yang manis dan bergizi	Ton		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Ubi Kayu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Pertanian		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Ubi kayu juga dikenal sebagai singkong atau cassava (Manihot esculenta) adalah tanaman umbi-umbian yang berasal dari Amerika Selatan dan sekarang banyak dibudidayakan di berbagai negara tropis dan subtropis.	Ton		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Kc. Hijau		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Pertanian		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka		Ton		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Kc. Tanah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Pertanian		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka		Ton		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Kedelai		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Pertanian		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Kedelai adalah tanaman kacang-kacangan yang memiliki banyak kegunaan dalam industri pangan dan pertanian.	Ton		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Jagung		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Pertanian		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Jagung adalah salah satu tanaman pangan utama yang memiliki peranan penting dalam ekonomi dan pangan global.	Ton		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Padi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Pertanian		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Padi adalah salah satu tanaman pangan utama yang merupakan makanan pokok bagi sebagian besar populasi di dunia.	Ton		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kelompok tani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Bina Kelompok Petani		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Kelompok tani adalah sekelompok petani atau petani-petani kecil yang bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk meningkatkan hasil pertanian, memperoleh manfaat bersama, dan mendapatkan dukungan lebih baik dalam hal teknis, input pertanian, pemasaran hasil, serta akses terhadap layanan dan bantuan dari pemerintah atau lembaga lainnya.	Kelompok		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Bina Kelompok Petani		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Kelompok petani yang mendapat bantuan adalah sekelompok petani atau komunitas pertanian yang menerima dukungan atau bantuan dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau lembaga lainnya.	Kelompok		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Areal tanaman padi atau bahan pangan utama adalah luas lahan yang ditanami dengan tanaman-tanaman tersebut dalam suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Tanaman padi/bahan pangan utama adalah jenis-jenis tanaman yang merupakan sumber utama pangan bagi penduduk suatu wilayah atau negara.	Ton		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) Tahun n		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Tanaman padi/bahan pangan utama adalah jenis-jenis tanaman yang merupakan sumber utama pangan bagi penduduk suatu wilayah atau negara.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Produksi padi/bahan pangan utama adalah jumlah total padi atau jenis bahan pangan lainnya yang diproduksi dalam suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	PDRB sektor pertanian/perkebunan adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang terkait dengan pertanian dan perkebunan dalam suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Kontribusi perkebunan tanaman keras adalah peran ekonomi dan sosial yang dimainkan oleh komoditas seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi dalam suatu wilayah atau negara.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	PDRB sektor pertanian/perkebunan adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang terkait dengan pertanian dan perkebunan dalam suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Kontribusi sektor pertanian terutama palawija adalah peranannya dalam ekonomi suatu wilayah atau negara.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PDRB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah ukuran nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah geografis dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB		Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian dan perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah atau negara.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Tanaman sayuran dan buah-buahan adalah jenis tanaman yang dikonsumsi oleh manusia sebagai bagian dari diet sehari-hari.	Kuintal		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim adalah tanaman yang memiliki siklus hidup singkat dan umumnya hanya berbuah atau berproduksi sekali dalam setahun.	Kuintal		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Tanaman perkebunan rakyat adalah tanaman yang ditanam oleh petani atau masyarakat lokal untuk tujuan komersial atau kebutuhan hidup mereka sendiri.	Ton		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Tanaman hias adalah tanaman yang ditanam untuk tujuan estetika dan dekoratif, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan.	Tangkai		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Tanaman hias menurut jenisnya adalah tanaman yang dibedakan berdasarkan karakteristik utama mereka seperti bunga, daun, batang, buah, atau habitat air, digunakan untuk tujuan estetika dan dekoratif di lanskap, taman, atau dalam ruangan.	Tangkai		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Tanaman biofarmaka adalah tanaman yang memiliki kandungan senyawa aktif yang bermanfaat untuk pengobatan atau kesehatan.	Kg		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Tanaman biofarmaka menurut jenis adalah tanaman-tanaman yang menghasilkan senyawa aktif dengan potensi farmakologis atau kesehatan yang signifikan, dibedakan berdasarkan kategori seperti rempah-rempah, tanaman hutan, buah-buahan, tanaman herbal, dan tanaman aromatik.	Kg		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Perkebunan adalah lahan pertanian yang ditanami dengan tanaman tertentu untuk tujuan komersial atau produksi skala besar.	Ton		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Buah-buahan dan sayuran adalah jenis tumbuhan yang dikonsumsi sebagai makanan manusia.	Kuintal		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Buah-buahan dan sayuran tahunan adalah tanaman yang membutuhkan lebih dari satu musim tanam untuk tumbuh dan menghasilkan hasil panen.	Kuintal		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Tanaman biofarmaka adalah tanaman yang digunakan untuk tujuan pengobatan atau kesehatan, biasanya karena kandungan zat aktif yang memiliki khasiat farmakologis.	m2		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Panen tanaman sayuran adalah proses pengumpulan hasil tanaman yang dilakukan pada waktu dan dengan metode yang tepat untuk memastikan kualitas dan kesegaran sayuran tetap terjaga.	m2		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Panen tanaman sayuran dan buah-buahan semusim adalah proses pengumpulan hasil panen dari tanaman yang tumbuh dan dipanen dalam satu musim tanam.	m2		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Panen tanaman hias adalah proses pengumpulan tanaman yang ditanam terutama untuk tujuan dekoratif dan estetika.	m2		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Panen tanaman hias menurut jenis adalah proses pengumpulan tanaman hias yang disesuaikan dengan jenis tanaman tersebut, termasuk metode dan waktu panen yang berbeda-beda untuk memastikan kualitas dan keindahan tanaman tetap terjaga.	m2		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Panen tanaman biofarmaka adalah proses pengumpulan tanaman yang digunakan untuk tujuan medis dan kesehatan.	m2		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Areal tanaman perkebunan rakyat adalah lahan yang digunakan oleh petani kecil atau kelompok masyarakat untuk menanam tanaman perkebunan	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pertanian	Terbuka	Areal tanaman perkebunan adalah luas lahan yang digunakan untuk menanam tanaman perkebunan.	Ha		Tahunan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN		0	0	0	0	0	0	0
Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Produksi perikanan budidaya menurut jenis budidaya adalah berbagai volume hasil produksi dari kegiatan budidaya ikan, udang, kerang, dan organisme perairan lainnya dalam berbagai metode budidaya.	Rupiah		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Perikanan budidaya menurut jenis budidaya adalah berbagai metode dan lingkungan tempat budidaya ikan, udang, kerang, dan organisme perairan lainnya dilakukan.	Ton		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Lokasi		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Produksi perikanan tangkap di perairan umum adalah total volume hasil tangkapan ikan dan sumber daya perikanan lainnya yang diperoleh dari kegiatan penangkapan yang dilakukan di perairan yang dikelola secara publik, seperti perairan laut, sungai, dan danau yang tidak dimiliki secara pribadi oleh individu atau entitas tertentu.	Rupiah		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Lokasi		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Perikanan tangkap di perairan umum merujuk pada kegiatan penangkapan ikan dan sumber daya perikanan lainnya yang dilakukan di perairan yang tidak dimiliki secara privat oleh individu atau entitas tertentu.	Ton		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Nilai Produksi Perikanan Tangkap		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Jenis Penangkapan		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Produksi perikanan tangkap mengacu pada total volume hasil tangkapan ikan dan sumber daya perikanan lainnya yang diperoleh dari kegiatan penangkapan di perairan laut, sungai, dan danau.	Rupiah		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Perikanan Tangkap		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Jenis Penangkapan		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Perikanan tangkap adalah kegiatan penangkapan ikan dan sumber daya perikanan lainnya dari perairan laut, sungai, dan danau menggunakan berbagai metode penangkapan seperti pancing, jaring, perangkap, dan alat tangkap lainnya.	Ton		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Tempat Pelelangan Ikan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Tempat Pelelangan Ikan Yang Operasional		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Tempat pelelangan ikan adalah fasilitas yang digunakan untuk menjual ikan hasil tangkapan nelayan kepada pedagang, distributor, atau konsumen.	Unit		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Tempat Pelelangan Ikan Yang Operasional		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Tempat pelelangan ikan yang operasional adalah fasilitas atau lokasi di mana ikan hasil tangkapan dari nelayan dipasarkan dan dilelang kepada pembeli.	Unit		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap Dan Budidaya) Kabupaten		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Total produksi perikanan budidaya adalah jumlah keseluruhan hasil produksi ikan, udang, moluska, atau organisme laut lainnya yang dibudidayakan dalam tambak, kolam, keramba, atau sistem budidaya lainnya.	Ton		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap Dan Budidaya) Kabupaten		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Total produksi perikanan tangkap adalah jumlah keseluruhan hasil tangkapan ikan dan sumber daya perikanan lainnya yang diperoleh dari kegiatan perikanan tangkap dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu.	Ton		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Indeks yang dibayar nelayan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Nilai Tukar Nelayan		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Indeks yang dibayar kepada nelayan adalah berbagai metrik atau faktor yang menentukan penghasilan atau kompensasi yang diterima oleh nelayan atas pekerjaan mereka di sektor perikanan.			Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Indeks yang diterima nelayan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Nilai Tukar Nelayan		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Indeks yang diterima oleh nelayan adalah ukuran atau parameter tertentu yang digunakan untuk mengukur atau menilai berbagai aspek yang berpengaruh pada kehidupan dan pekerjaan mereka.			Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Total luas perairan teritorial		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Perairan teritorial merujuk pada bagian dari perairan laut di sekitar suatu negara yang dianggap sebagai wilayah kedaulatan negara tersebut.			Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Kawasan lindung perairan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Kawasan Lindung Perairan adalah area perairan yang ditetapkan dan dikelola secara khusus untuk melindungi ekosistem laut, sumber daya perikanan, keanekaragaman hayati, dan habitat laut yang penting.			Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
80% dari tangkapan maksimum lestari		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Tangkapan Maksimum Lestari (TML) adalah tingkat penangkapan ikan yang dapat diambil dari suatu populasi ikan tanpa mengurangi kemampuan populasi tersebut untuk memperbaharui dirinya sendiri secara berkelanjutan dalam jangka panjang.			Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah tangkapan ikan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Tangkapan ikan adalah jumlah ikan yang berhasil ditangkap dari perairan laut, sungai, dan danau menggunakan berbagai teknik penangkapan seperti pancing, jaring, perangkap, atau alat lainnya.			Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah produksi ikan di daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Produksi ikan di daerah adalah jumlah total ikan yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau lokasi geografis tertentu dalam periode waktu tertentu.	Ton		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Produksi ikan dari hasil kelompok nelayan adalah jumlah total ikan yang dihasilkan oleh kelompok nelayan dalam suatu periode waktu tertentu, baik melalui kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya.	Ton		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kelompok nelayan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Bina Kelompok Nelayan		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Kelompok nelayan merujuk pada sekelompok individu yang secara kolektif terlibat dalam kegiatan perikanan, baik sebagai penangkap ikan maupun dalam kegiatan lain yang terkait dengan sumber daya perairan.	Kelompok		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Bina Kelompok Nelayan		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) adalah berbagai bentuk bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kondisi kerja para nelayan.	Kelompok		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Target Daerah (Kg)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Konsumsi Ikan		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Target daerah adalah tujuan atau sasaran yang ditetapkan untuk mencapai hasil tertentu dalam suatu wilayah atau daerah.	Kg		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Konsumsi Ikan		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Konsumsi ikan mengacu pada jumlah ikan yang dikonsumsi oleh populasi dalam suatu periode waktu tertentu, umumnya diukur dalam berat atau volume.	Kg		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Target Daerah (Ton)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Perikanan		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Target daerah adalah tujuan atau sasaran yang ditetapkan untuk mencapai hasil tertentu dalam suatu wilayah atau daerah.	Ton		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Produksi Ikan (Ton)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Produksi Perikanan		Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Produksi ikan adalah jumlah total ikan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan perikanan, baik dari budidaya maupun hasil tangkapan.	Ton		Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Nilai Produksi Usaha Garam di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Nilai produksi usaha garam merujuk pada total nilai ekonomi yang dihasilkan dari penjualan garam dalam periode tertentu.	Rupiah	Lokasi	Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Usaha Garam di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Produksi dalam usaha garam mencakup proses pengambilan air laut atau air payau dan menguapkan airnya untuk meninggalkan kristal garam.	Ton	Lokasi	Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Pelaku Usaha Garam di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Pelaku usaha garam adalah berbagai pihak yang terlibat dalam produksi, pengolahan, dan distribusi garam.	Orang/RTTP	Lokasi	Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Lahan Usaha Garam di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Lahan usaha garam adalah area yang digunakan khusus untuk produksi garam, biasanya berlokasi di daerah pesisir atau rawa-rawa yang memiliki akses air laut atau air payau.	Ha	Lokasi	Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Ikan Hasil Tangkapan di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Ikan hasil tangkapan adalah ikan yang diperoleh dari perikanan tangkap, baik di perairan laut maupun air tawar, menggunakan berbagai metode penangkapan seperti jaring, pancing, atau perangkap.	Ton	1. Kecamatan 2. Jenis Tangkapan	Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Ikan Hasil Budidaya Laut di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Ikan hasil budidaya laut adalah ikan yang dikembangbiakkan dan dipelihara di perairan laut, sering kali dalam keramba jaring apung atau sistem resirkulasi.	Ton	1. Kecamatan 2. Jenis Ikan	Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Ikan Hasil Budidaya di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Ikan hasil budidaya adalah ikan yang dikembangbiakkan dan dipelihara dalam lingkungan terkontrol, seperti kolam, tambak, keramba, atau sistem resirkulasi air.	Ton	1. Kecamatan 2. Jenis Budidaya	Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Ikan Hasil Budidaya Air Payau di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Ikan hasil budidaya air payau adalah proses pembesaran dan pemeliharaan ikan dan organisme akuatik lainnya di lingkungan dengan salinitas menengah, yaitu campuran antara air tawar dan air laut, biasanya ditemukan di kawasan pesisir dan muara sungai.	Ton	1. Kecamatan 2. Jenis Ikan	Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Ikan di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Produksi ikan adalah kegiatan yang melibatkan penangkapan atau budidaya ikan dan organisme akuatik lainnya untuk konsumsi manusia, industri, atau tujuan lain.	Ton	Kecamatan	Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Ikan di Kabupaten Sumbawa Dirinci Per Jenis Ikan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Produksi ikan per jenis ikan melibatkan penentuan jumlah ikan yang dihasilkan dari berbagai jenis yang dibudidayakan atau ditangkap dalam periode waktu tertentu.	Ton	Jenis Ikan	Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Budidaya Ikan di Kolam di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Produksi budidaya ikan di kolam adalah proses memelihara dan mengembangbiakkan ikan dalam kolam buatan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat dikonsumsi atau dijual.	Ton	1. Kecamatan 2. Jenis Ikan	Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Produksi sumberdaya perikanan adalah kegiatan penangkapan dan budidaya organisme akuatik yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang dapat dikonsumsi atau dijual.	Ton	1. Sumber Daya 2. Potensi dan Pemanfaatan	Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Sumberdaya perikanan adalah semua jenis organisme akuatik yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, termasuk ikan, moluska, krustasea, dan tanaman air.	Ha	1. Sumber Daya 2. Potensi dan Pemanfaatan	Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Nelayan di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Nelayan adalah individu yang bekerja menangkap ikan dan hasil laut lainnya, baik di perairan laut, sungai, maupun danau.	Orang	1. Kecamatan 2. Kategori Nelayan	Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Areal Pemeliharaan Ikan di Kolam di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terbuka	Pemeliharaan ikan di kolam adalah praktik budidaya ikan yang dilakukan di kolam buatan atau alami untuk tujuan komersial, rekreasi, atau konsumsi pribadi.	Ha	Kecamatan	Tahunan	RAD.02.06 DATA PERIKANAN		0	0	0	0	0	0	0
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Keberadaan dan kebutuhan arsip adalah pentingnya serta pengelolaan dokumen dan informasi yang tersimpan dalam suatu organisasi atau lembaga.	Persen (%)		Tahunan	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN		0	0	0	0	0	0	0
Tingkat ketersediaan arsip		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional) PS40 Dan 59 UU43/2009)		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Ketersediaan arsip adalah kemampuan untuk mengakses dokumen atau informasi yang telah disimpan dan diatur secara sistematis.	Persen (%)		Tahunan	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Kegiatan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) adalah berbagai upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta kapasitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau masyarakat.	Kegiatan		Tahunan	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Perangkat Daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Perangkat daerah adalah unit atau lembaga administratif di tingkat daerah, seperti kabupaten atau kota, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal.	OPD		Tahunan	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku adalah unit atau lembaga pemerintah di tingkat daerah (seperti kabupaten/kota) yang telah menjalankan sistem pengelolaan arsip dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan secara resmi.	OPD		Tahunan	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Koleksi judul buku yang tersedia adalah daftar atau kumpulan buku yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan, toko buku, atau lembaga lainnya yang menyimpan dan menyediakan buku untuk dibaca atau dipinjam.	Judul		Tahunan	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Naskah Kuno Dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Yang Dikelola Dan Dilestarikan		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Budaya etnis Nusantara adalah keragaman budaya yang dimiliki oleh berbagai kelompok etnis yang mendiami kepulauan Nusantara, yaitu wilayah geografis yang meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan bagian-bagian dari Thailand, Singapura, dan Papua Nugini.	Judul		Tahunan	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Naskah Kuno Dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Yang Dikelola Dan Dilestarikan		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Naskah kuno adalah dokumen atau teks yang ditulis atau dibuat pada zaman lampau dan umumnya memiliki nilai historis, budaya, atau akademis yang tinggi.	Judul		Tahunan	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Nilai budaya baca		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Nilai Budaya Baca		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Budaya baca adalah kebiasaan, praktik, dan nilai-nilai yang mendorong individu atau masyarakat untuk membaca secara teratur dan menghargai pentingnya literasi.	Poin		Tahunan	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai adalah peran atau posisi yang penting dalam pengelolaan dan operasional sebuah perpustakaan.	Jiwa		Tahunan	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat adalah profesional yang telah menerima pelatihan khusus dan sertifikasi resmi dalam bidang perpustakaan dan informasi, serta penilaian koleksi perpustakaan.	Jiwa		Tahunan	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Koleksi judul buku perpustakaan merujuk pada daftar atau katalog buku yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan.	Judul		Tahunan	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pengunjung pepustakaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Pengunjung perpustakaan adalah individu yang datang ke perpustakaan untuk memanfaatkan berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia.	Pengunjung		Tahunan	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Penduduk merujuk pada orang-orang yang tinggal di suatu wilayah atau area tertentu, seperti sebuah kota, kabupaten, provinsi, atau negara.	Jiwa		Tahunan	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perpustakaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Perpustakaan adalah institusi atau tempat yang mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan akses kepada berbagai jenis sumber daya informasi seperti buku, majalah, jurnal, e-book, dan media lainnya.	Unit		Tahunan	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Koleksi jumlah buku yang tersedia merujuk pada total keseluruhan buku yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan, toko buku, atau lembaga lain yang menyimpan buku.	Judul		Tahunan	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Koleksi judul buku yang tersedia adalah daftar atau kumpulan buku yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan, toko buku, atau lembaga lainnya yang menyimpan dan menyediakan buku untuk dibaca atau dipinjam.	Judul		Tahunan	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Orang dalam populasi adalah individu-individu yang menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas yang tinggal di suatu wilayah geografis tertentu.	Jiwa		Tahunan	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun		Data Statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terbuka	Kunjungan ke perpustakaan adalah kegiatan mendatangi perpustakaan untuk mengakses koleksi buku, jurnal, dan sumber daya informasi lainnya.	Jiwa		Tahunan	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah total PAD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Jumlah Total PAD		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai jenis pajak, retribusi, hasil usaha milik daerah, serta pendapatan lain yang sah secara hukum.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.11 DATA PARIWISATA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PDRB dari sektor pariwisata		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Jumlah Total PAD		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari sektor pariwisata adalah kontribusi langsung dan tidak langsung dari aktivitas pariwisata terhadap nilai tambah ekonomi suatu wilayah atau negara.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.11 DATA PARIWISATA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah total PDRB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Jumlah Total PDRB		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan ukuran nilai dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau negara bagian dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.11 DATA PARIWISATA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PDRB dari sektor pariwisata		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Jumlah Total PDRB		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari sektor pariwisata adalah kontribusi langsung dan tidak langsung dari aktivitas pariwisata terhadap nilai tambah ekonomi suatu wilayah atau negara.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.11 DATA PARIWISATA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kamar yang tersedia		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Hunian Akomodasi		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Kamar yang tersedia merujuk pada jumlah total unit kamar atau tempat menginap yang dapat disediakan oleh sebuah akomodasi seperti hotel, resort, atau penginapan lainnya dalam periode waktu tertentu.	Unit		Tahunan	RAD.02.11 DATA PARIWISATA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kamar yang terjual		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Hunian Akomodasi		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Kamar yang terjual adalah jumlah unit kamar atau tempat menginap yang berhasil dijual oleh sebuah akomodasi seperti hotel, resort, atau penginapan lainnya dalam periode waktu tertentu	Unit		Tahunan	RAD.02.11 DATA PARIWISATA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah wisatawan nusantara		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Wisatawan nusantara adalah individu atau kelompok yang melakukan perjalanan atau liburan di dalam wilayah nusantara, yang mencakup berbagai destinasi wisata di Indonesia, seperti pulau-pulau, tempat wisata alam, sejarah, budaya, dan lainnya.	Jiwa		Tahunan	RAD.02.11 DATA PARIWISATA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah wisatawan mancanegara		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Wisatawan mancanegara adalah individu atau kelompok yang melakukan perjalanan ke suatu negara selain negara asal mereka untuk tujuan liburan, bisnis, atau kegiatan lainnya.	Jiwa		Tahunan	RAD.02.11 DATA PARIWISATA		0	0	0	0	0	0	0
Total PAD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	PAD Sektor Pariwisata		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai jenis pajak, retribusi, hasil usaha milik daerah, serta pendapatan lain yang sah dan sah secara hukum.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.11 DATA PARIWISATA		0	0	0	0	0	0	0
PAD sektor pariwisata		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	PAD Sektor Pariwisata		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang terkait dengan aktivitas pariwisata, seperti pajak pariwisata, retribusi, dan pendapatan dari fasilitas pariwisata.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.11 DATA PARIWISATA		0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Lama Kunjungan Wisata		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Kunjungan wisata merujuk kepada aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk tujuan rekreasi, liburan, atau pengalaman budaya ke destinasi atau lokasi pariwisata tertentu.	hari		Tahunan	RAD.02.11 DATA PARIWISATA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kunjungan Wisata		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Kunjungan wisata yang direncanakan merujuk pada kunjungan yang telah diatur atau direncanakan sebelumnya oleh individu atau kelompok untuk mengunjungi destinasi atau lokasi pariwisata tertentu.	Kunjungan		Tahunan	RAD.02.11 DATA PARIWISATA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kunjungan Wisata		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Capaian kinerja kunjungan wisata adalah ukuran atau evaluasi terhadap hasil atau pencapaian dalam jumlah kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan ke suatu destinasi atau lokasi pariwisata dalam periode waktu tertentu.	Kunjungan		Tahunan	RAD.02.11 DATA PARIWISATA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Presentase Jumlah Pelatih Olah Raga Yang Memiliki Kompetensi Di Satuan Pendidikan		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Pelatih olahraga yang seharusnya memiliki kompetensi adalah individu yang diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai dalam melatih dan mengembangkan atlet atau tim dalam suatu cabang olahraga.	Jiwa		Tahunan	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Presentase Jumlah Pelatih Olah Raga Yang Memiliki Kompetensi Di Satuan Pendidikan		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai dalam melatih dan mengembangkan atlet atau tim dalam suatu cabang olahraga.	Jiwa		Tahunan	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Peningkatan Prestasi Olahraga		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Perolehan medali dalam event olahraga nasional dan internasional merujuk pada pencapaian atlet atau tim dalam meraih medali emas, perak, atau perunggu dalam kompetisi olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional atau di ajang internasional seperti Olimpiade, Kejuaraan Dunia, atau kejuaraan benua.	Medali		Tahunan	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Pemuda dalam rentang usia 16-30 tahun merujuk kepada individu yang berada dalam tahap awal dewasa muda, yang secara umum dianggap sebagai masa untuk mengeksplorasi potensi, mengembangkan keterampilan, belajar, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang mempengaruhi perkembangan dan kontribusi mereka dalam masyarakat.	Jiwa		Tahunan	RAD.06.04 DATA PEMUDA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Pemuda dalam rentang usia 16-30 tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan adalah individu muda yang terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan, inisiatif, dan program yang bertujuan untuk memajukan kepentingan pemuda, memperkuat solidaritas sosial, serta berkontribusi dalam pembangunan komunitas dan kesejahteraan sosial.	Jiwa		Tahunan	RAD.06.04 DATA PEMUDA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Pemuda dalam rentang usia 16-30 tahun merujuk kepada individu yang berada dalam tahap awal dewasa muda, yang secara umum dianggap sebagai masa untuk mengeksplorasi potensi, mengembangkan keterampilan, belajar, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang mempengaruhi perkembangan dan kontribusi mereka dalam masyarakat.	Jiwa		Tahunan	RAD.06.04 DATA PEMUDA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Pemuda berwirausaha dalam rentang usia 16-30 tahun adalah individu muda yang aktif memulai, mengelola, dan mengembangkan usaha atau bisnis sendiri dengan tujuan menciptakan peluang ekonomi, menghasilkan pendapatan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui inovasi dan kreativitas mereka dalam dunia bisnis.	Jiwa		Tahunan	RAD.06.04 DATA PEMUDA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Prestasi Olahraga		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Prestasi cabang olahraga yang dimenangkan adalah pencapaian tertinggi atau keberhasilan dalam kompetisi atau turnamen di suatu cabang olahraga tertentu	Prestasi		Tahunan	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Atlet Berprestasi		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional adalah individu yang berhasil meraih prestasi tertinggi dalam cabang olahraga mereka, baik di tingkat kompetisi nasional di negara mereka maupun di tingkat internasional di ajang-ajang bergengsi seperti Olimpiade, Kejuaraan Dunia, atau Kejuaraan Benua.	Jiwa		Tahunan	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh atlit pelajar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pembinaan Atlet Muda		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Atlit pelajar adalah siswa atau murid yang aktif berpartisipasi dalam kompetisi atau kegiatan olahraga, baik di tingkat sekolah, regional, nasional, maupun internasional, yang mewakili institusi pendidikan mereka dalam berbagai cabang olahraga seperti sepak bola, bola basket, renang, dan lain-lain.	Jiwa		Tahunan	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah atlit pelajar yang dibina		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pembinaan Atlet Muda		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Atlit pelajar yang dibina adalah siswa yang sedang menjalani program pelatihan dan pembinaan dalam suatu cabang olahraga, yang diselenggarakan oleh sekolah, klub, atau lembaga olahraga, dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan potensi atletik mereka.	Jiwa		Tahunan	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh pelatih		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Pelatih adalah individu yang bertanggung jawab untuk melatih, membimbing, dan mengarahkan atlet atau tim dalam suatu cabang olahraga, dengan tujuan meningkatkan keterampilan, strategi, dan performa mereka melalui program latihan yang terstruktur dan sistematis.	Jiwa		Tahunan	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pelatih bersertifikat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Pelatih bersertifikat adalah individu yang telah mendapatkan sertifikasi resmi dari lembaga atau organisasi yang diakui untuk melatih dan mengarahkan atlet atau tim dalam suatu cabang olahraga, berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan standar yang telah ditetapkan.	Jiwa		Tahunan	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pembinaan Olahraga		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Cabang olahraga yang ada/terdaftar adalah jenis-jenis olahraga yang diakui secara resmi dan terdaftar oleh badan olahraga nasional maupun internasional, yang memiliki aturan, regulasi, dan organisasi yang mengatur pelaksanaan dan kompetisinya, seperti sepak bola, bulu tangkis, atletik, renang, dan basket.	Cabang		Tahunan	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah cabang olahraga yang dibina		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pembinaan Olahraga		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Cabang olahraga adalah jenis atau kategori tertentu dalam bidang olahraga yang memiliki aturan, teknik, dan kompetisi tersendiri, seperti sepak bola, bulu tangkis, atletik, renang, dan basket, yang diakui secara resmi oleh badan olahraga nasional maupun internasional.	Cabang		Tahunan	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh wirausaha		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Wirausaha Muda		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Wirausaha adalah individu yang menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha atau bisnis sendiri dengan tujuan menghasilkan keuntungan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat, serta sering mengambil risiko untuk mewujudkan ide-ide bisnis yang inovatif.	Jiwa		Tahunan	RAD.06.04 DATA PEMUDA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah wirausaha muda		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Wirausaha Muda		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Wirausaha muda adalah individu berusia muda yang memulai, mengelola, dan mengembangkan usaha atau bisnis sendiri dengan tujuan menghasilkan keuntungan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat.	Jiwa		Tahunan	RAD.06.04 DATA PEMUDA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh organisasi pemuda		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Organisasi pemuda adalah kelompok atau perkumpulan yang terdiri dari pemuda-pemudi yang bertujuan untuk mengembangkan diri, memperkuat solidaritas, serta berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, pendidikan, dan komunitas untuk memajukan kepentingan dan kesejahteraan generasi muda.	Unit		Tahunan	RAD.06.04 DATA PEMUDA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah organisasi pemuda yang aktif		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif		Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Organisasi pemuda yang aktif adalah kelompok atau perkumpulan yang terdiri dari pemuda-pemudi yang secara teratur mengadakan kegiatan, program, dan inisiatif untuk pengembangan diri, sosial, budaya, dan komunitas, dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemuda dalam masyarakat.	Unit		Tahunan	RAD.06.04 DATA PEMUDA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Terbuka	Rumah makan atau restoran adalah tempat usaha yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat, dengan beragam menu dan pelayanan yang dapat mencakup berbagai jenis masakan, mulai dari makanan lokal hingga internasional.	Unit		Tahunan	RAD.02.11 DATA PARIWISATA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah investasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten		Data Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terbuka	Investasi merujuk pada alokasi dana atau sumber daya lainnya ke dalam suatu aset, proyek, atau usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.02.08 DATA INVESTASI		0	0	0	0	0	0	0
Realisasi investasi PMDN		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)		Data Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terbuka	PMDN adalah investasi atau modal yang dimiliki oleh investor domestik atau warga negara Indonesia untuk mendirikan atau mengembangkan usaha di dalam negeri.	Milyar Rupiah		Tahunan	RAD.02.08 DATA INVESTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh PMA/PMDN		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		Data Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terbuka	PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah dua bentuk entitas usaha berdasarkan kepemilikan modal di Indonesia.	Perusahaan		Tahunan	RAD.02.08 DATA INVESTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		Data Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terbuka	Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) atau PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah pekerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemilikan atau modal dari luar negeri (PMA) atau dalam negeri (PMDN).	Jiwa		Tahunan	RAD.02.08 DATA INVESTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)		Data Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terbuka	Nilai investasi nasional adalah total nilai investasi yang dilakukan oleh investor, baik individu, perusahaan, atau entitas lainnya, di seluruh wilayah nasional suatu negara.	Juta Rupiah		Tahunan	RAD.02.08 DATA INVESTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)		Data Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terbuka	Investor berskala nasional adalah investor atau perusahaan investasi yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukan investasi dalam skala besar di seluruh wilayah nasional suatu negara.	Perusahaan		Tahunan	RAD.02.08 DATA INVESTASI		0	0	0	0	0	0	0
Rekapitulasi Penerbitan Izin		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terbuka	Penerbitan izin adalah proses resmi dimana otoritas atau badan yang berwenang memberikan izin kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk melakukan kegiatan atau proyek tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Izin	1. Jenis Izin 2. Sampai dengan November 3. Desember	Tahunan	RAD.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Realisasi Perizinin di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terbuka	Realisasi perizinan adalah implementasi atau pelaksanaan izin yang diberikan oleh otoritas atau badan yang berwenang kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya.	Izin	Jenis Izin	Tahunan	RAD.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah izin yang dikeluarkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Yang Lokasinya Di Daerah Kabupaten		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Adalah total izin resmi yang diberikan oleh pihak berwenang kepada individu, perusahaan, atau entitas lain untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha tertentu.	Izin		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan (Sentra Industri dan kawasan Peruntukan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Yang Lokasinya Di Daerah Kabupaten		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Adalah total izin-izin yang menjadi objek pemantauan dan evaluasi dalam laporan yang menyajikan hasil pengawasan terhadap sentra industri atau kawasan yang telah ditetapkan untuk tujuan tertentu, seperti pengembangan industri, perlindungan lingkungan, atau penggunaan lahan yang tertentu.	Izin		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Merujuk pada total izin resmi yang diberikan kepada industri-industri dalam skala kecil dan menengah untuk melakukan perluasan atau perubahan skala operasional mereka.	Izin		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah merujuk pada total izin perluasan industri kecil dan menengah yang menjadi objek pemantauan dan evaluasi.	Izin		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Merujuk pada total jumlah izin resmi yang diberikan kepada industri-industri dalam skala kecil dan menengah untuk menjalankan kegiatan usaha industri secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Izin		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Merujuk pada data mengenai jumlah laporan atau hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan terhadap industri-industri kecil dan menengah yang memiliki Izin Usaha Industri.	Izin		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN Yang Ditetapkan Dalam RPIP		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIP (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) mengacu pada evaluasi seberapa jauh realisasi atau pencapaian yang telah terjadi terhadap target pembangunan industri yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional tersebut.	Persen (%)		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total industri UKM		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pertambahan Jumlah Industri Usaha Kecil Menengah		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Merujuk pada total jumlah unit industri yang termasuk dalam kategori Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di suatu wilayah atau negara.	Unit		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Industri kecil dan menengah Baru		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pertumbuhan Industri		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) baru merujuk pada total jumlah entitas usaha dalam skala kecil hingga menengah yang baru didirikan atau terdaftar dalam suatu periode waktu tertentu.	Unit		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Industri		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pertumbuhan Industri		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah industri merujuk pada total jumlah unit atau entitas industri yang aktif beroperasi dalam suatu wilayah atau daerah tertentu.	Industri		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kelompok pengrajin		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah kelompok pengrajin merujuk pada total kelompok atau komunitas yang terdiri dari para pengrajin, baik individu maupun kelompok, yang aktif dalam kegiatan kerajinan di suatu wilayah atau daerah.	Kelompok		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Merujuk pada total kelompok atau komunitas pengrajin yang menerima bantuan atau dukungan dari pemerintah daerah untuk pengembangan keterampilan, produksi, pemasaran, atau aspek lain dalam usaha kerajinan mereka.	Kelompok		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Merujuk pada jumlah total alat ukur yang diidentifikasi sebagai memerlukan proses tera (pengukuran dan penilaian ulang) secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku	Unit		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Merujuk pada total alat ukur yang telah diberi penandaan bahwa mereka telah ditera (tera sah) dan sah digunakan dalam aktivitas perdagangan atau kegiatan lainnya pada tahun tersebut.	Unit		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
RDKK		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	RDKK merupakan singkatan dari "Rencana Definitif Kebutuhan Keluarga". RDKK adalah sebuah dokumen yang memuat data terkait dengan kebutuhan dasar dan kebutuhan lebih dari keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah.	Ton		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Realisasi Pupuk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Realisasi pupuk merujuk pada jumlah atau volume pupuk yang benar-benar diproduksi, didistribusikan, atau digunakan dalam suatu wilayah atau negara dalam periode waktu tertentu.	Ton		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/Iuts/SIUP Toko Swalayan)		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten merujuk pada total individu atau entitas yang terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten tersebut.	Jiwa		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/Iuts/SIUP Toko Swalayan)		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Merujuk pada total individu atau entitas usaha yang telah memperoleh izin resmi dari otoritas yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha mereka sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.	Jiwa		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah total PDRB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merujuk pada total nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau daerah dalam periode tertentu.	Juta Rupiah		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari sektor perdagangan merujuk pada besarnya nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh sektor perdagangan dalam suatu wilayah atau daerah dalam periode tertentu.	Juta Rupiah		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kelompok pedagang/usaha informal		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal merujuk pada total kelompok atau komunitas yang terdiri dari pedagang atau pelaku usaha informal dalam suatu wilayah atau daerah tertentu.	Kelompok		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Merujuk pada total kelompok pedagang atau usaha informal yang menerima bantuan atau dukungan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas, modal usaha, atau keberlanjutan usaha mereka.	Kelompok		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Nilai Impor		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ekspor Bersih Perdagangan		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Nilai impor merujuk pada total nilai barang dan jasa yang dibeli oleh suatu negara atau wilayah dari negara lain dalam periode tertentu.	Milyar Rupiah		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Nilai ekspor		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ekspor Bersih Perdagangan		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Nilai ekspor merujuk pada total nilai barang dan jasa yang dijual oleh suatu negara atau wilayah ke negara lain dalam periode tertentu.	Milyar Rupiah		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh koperasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Koperasi Aktif		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah seluruh koperasi merujuk pada total keseluruhan koperasi yang ada dalam suatu wilayah atau negara pada suatu waktu tertentu.	Unit		Tahunan	RAD.02.09 DATA KOPERASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Koperasi aktif		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Koperasi Aktif		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah koperasi aktif merujuk pada total jumlah koperasi yang masih beroperasi dan aktif dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial, atau lainnya sesuai dengan tujuan mereka.	Unit		Tahunan	RAD.02.09 DATA KOPERASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah usaha mikro keseluruhan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Usaha Kecil Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah usaha mikro keseluruhan merujuk pada total keseluruhan usaha dengan skala mikro dalam suatu wilayah atau daerah tertentu.	Unit		Tahunan	RAD.02.10.01 USAHA MIKRO		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Usaha Kecil Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Merujuk pada total usaha mikro di suatu wilayah atau daerah yang mendapatkan bantuan atau fasilitasi dalam proses standarisasi dan sertifikasi produk yang mereka hasilkan.	Unit		Tahunan	RAD.02.10.01 USAHA MIKRO		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah usaha mikro keseluruhan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirasausaha		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah usaha mikro keseluruhan merujuk pada total keseluruhan usaha dengan skala mikro dalam suatu wilayah atau daerah tertentu.	Unit		Tahunan	RAD.02.10.01 USAHA MIKRO		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirasausaha		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha merujuk pada total usaha mikro yang dijalankan oleh individu atau kelompok sebagai bagian dari kegiatan wirausaha.	Unit		Tahunan	RAD.02.10.01 USAHA MIKRO		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh koperasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah seluruh koperasi merujuk pada total keseluruhan koperasi yang ada dalam suatu wilayah atau negara pada suatu waktu tertentu.	Unit		Tahunan	RAD.02.09 DATA KOPERASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT), volume usaha, dan aset merujuk pada koperasi-koperasi yang mengalami peningkatan dalam berbagai aspek operasional dan manajerial mereka.	Unit		Tahunan	RAD.02.09 DATA KOPERASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh UKM		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah seluruh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merujuk pada total keseluruhan usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah dalam suatu wilayah atau negara.	Unit		Tahunan	RAD.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah usaha mikro dan kecil		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) merujuk pada total keseluruhan usaha dengan skala kecil dan terbatas dalam suatu wilayah atau daerah.	Unit		Tahunan	RAD.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Merujuk pada total keseluruhan usaha kecil dan menengah (UKM) di suatu wilayah atau daerah, yang tidak termasuk Badan Perkreditan Rakyat (BPR) atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM).	Unit		Tahunan	RAD.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah UKM non BPR/LKM aktif		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Merujuk pada total keseluruhan usaha kecil dan menengah (UKM) yang beroperasi di suatu wilayah atau daerah, yang tidak termasuk Badan Perkreditan Rakyat (BPR) atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM).	Unit		Tahunan	RAD.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh koperasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Koperasi Aktif		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah seluruh koperasi merujuk pada total keseluruhan koperasi yang ada dalam suatu wilayah atau negara pada suatu waktu tertentu.	Unit		Tahunan	RAD.02.09 DATA KOPERASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah koperasi aktif		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Koperasi Aktif		Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah koperasi aktif merujuk pada total jumlah koperasi yang masih beroperasi dan aktif dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial, atau lainnya sesuai dengan tujuan mereka.	Unit		Tahunan	RAD.02.09 DATA KOPERASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Volume Usaha Koperasi di Kabupaten Sumbawa Dirinci Menurut Kegiatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Mencerminkan total aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh koperasi-koperasi di wilayah tersebut, dibagi berdasarkan jenis kegiatan atau sektor usaha yang dilakukan.	Rupiah	1. Jenis Koperasi 2. Jenis Kegiatan	Tahunan	RAD.02.09 DATA KOPERASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Simpanan Anggota Koperasi di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Jumlah Simpanan Anggota Koperasi di Kabupaten Sumbawa merujuk pada total simpanan yang dimiliki oleh anggota koperasi di wilayah tersebut.	Rupiah	1. Jenis Koperasi 2. Jenis Simpanan	Tahunan	RAD.02.09 DATA KOPERASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Dana-Dana Koperasi di Kabupaten Sumbawa Dirinci Menurut Jenisnya		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Merujuk pada total dana yang dikelola oleh koperasi-koperasi di wilayah tersebut, yang dikategorikan berdasarkan sumber dan jenis dana.	Rupiah	1. Jenis Koperasi 2. Jenis Dana	Tahunan	RAD.02.09 DATA KOPERASI		0	0	0	0	0	0	0
Hasil Pelaksanaan Sidang Tera Ulang di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Mengacu pada hasil pemeriksaan dan verifikasi ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang dilakukan untuk memastikan ketepatan dan keandalannya sesuai dengan standar yang berlaku.	Tera	Jenis UTTP	Tahunan	RAD.02.01 DATA INDUSTRI		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Nilai Produksi dan Investasi Menurut Jenis Industri di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Mengacu pada total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor industri di wilayah tersebut, serta jumlah dana yang diinvestasikan dalam industri-industri tersebut.	Rupiah	1. Jenis Industri 2. Nilai Produksi dan Investasi	Tahunan	RAD.02.01 DATA INDUSTRI		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Koperasi Unit Desa dan Non Koperasi Unit Desa di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan Menurut Klasifikasi		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Banyaknya Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non Koperasi Unit Desa di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan Menurut Klasifikasi mengacu pada jumlah koperasi di setiap kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang dibedakan antara KUD dan koperasi lainnya (Non KUD).	Koperasi	1. Kecamatan 2. Jenis Koperasi	Tahunan	RAD.02.09 DATA KOPERASI		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Jumlah Anggota Koperasi di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Banyaknya Jumlah Anggota Koperasi di Kabupaten Sumbawa merujuk pada total individu yang menjadi anggota koperasi-koperasi di wilayah tersebut.	Anggota	1. Jenis Koperasi	Tahunan	RAD.02.09 DATA KOPERASI		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Koperasi di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Banyaknya Koperasi di Kabupaten Sumbawa merujuk pada jumlah organisasi koperasi yang beroperasi di wilayah tersebut.	Koperasi	1. Jenis Koperasi 2. Tingkat Koperasi	Tahunan	RAD.02.09 DATA KOPERASI		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Tenaga Kerja Industri di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Banyaknya Tenaga Kerja Industri di Kabupaten Sumbawa merujuk pada jumlah individu yang bekerja di sektor industri di daerah tersebut.	Orang	Jenis Industri	Tahunan	RAD.02.01 DATA INDUSTRI		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Unit Usaha Produksi di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Banyaknya Unit Usaha Produksi di Kabupaten Sumbawa merujuk pada jumlah total perusahaan atau entitas bisnis yang terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa di daerah tersebut.	Unit Usaha	Jenis Industri	Tahunan	RAD.02.01 DATA INDUSTRI		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Centra Industri di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbuka	Banyaknya Centra Industri di Kabupaten Sumbawa merujuk pada jumlah unit atau kawasan yang berfokus pada kegiatan industri di wilayah tersebut.	Sentra	Jenis Industri	Tahunan	RAD.02.01 DATA INDUSTRI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah area penilaian		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Area penilaian keamanan informasi adalah aspek-aspek yang dievaluasi untuk menilai seberapa baik suatu organisasi menjaga keamanan informasi, termasuk kebijakan keamanan, manajemen risiko, kontrol akses, keamanan jaringan, manajemen kejadian keamanan, kepatuhan regulasi, kesadaran keamanan, dan pengelolaan sumber daya IT.	Poin		Tahunan	RAD.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah nilai per area keamanan informasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Nilai per area keamanan informasi adalah penilaian atau evaluasi terhadap seberapa baik suatu organisasi atau entitas dapat menjaga keamanan informasi mereka dalam berbagai area atau dimensi yang relevan.	Poin		Tahunan	RAD.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah total perangkat daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Total perangkat daerah adalah semua unit atau lembaga administratif yang ada di tingkat kabupaten atau kota.	OPD		Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Penggunaan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah merupakan praktik untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan informasi yang dipertukarkan di antara lembaga pemerintahan.	OPD		Tahunan	RAD.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI		0	0	0	0	0	0	0
Indikator Kesra		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketersediaan Dokumen Statistik Daerah		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka		ada/tidak ada		Tahunan	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK		0	0	0	0	0	0	0
Indeks Pembangunan manusia		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketersediaan Dokumen Statistik Daerah		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka		ada/tidak ada		Tahunan	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK		0	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Dalam Angka		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketersediaan Dokumen Statistik Daerah		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka		ada/tidak ada		Tahunan	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK		0	0	0	0	0	0	0
Dokumen Statistik Sektoral		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketersediaan Dokumen Statistik Daerah		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka		ada/tidak ada		Tahunan	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK		0	0	0	0	0	0	0
Berita Resmi Statistik Daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketersediaan Dokumen Statistik Daerah		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka		ada/tidak ada		Tahunan	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah berbagai unit atau lembaga di pemerintahan yang mengandalkan informasi statistik untuk mengevaluasi efektivitas program pembangunan dan pencapaian target pembangunan.	OPD		Tahunan	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Perangkat Daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Perangkat Daerah adalah unit atau lembaga administratif yang ada di tingkat pemerintahan daerah, seperti kabupaten atau kota.	OPD		Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik adalah berbagai unit atau lembaga di pemerintahan yang mengandalkan informasi statistik untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan.	OPD		Tahunan	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK		0	0	0	0	0	0	0
Ketersediaan Buku PDRB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Buku "PDRB"		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Buku PDRB adalah publikasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga terkait di Indonesia.	ada/tidak ada		Tahunan	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK		0	0	0	0	0	0	0
Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Buku Kabupaten Dalam Angka adalah publikasi yang biasanya diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga terkait di setiap kabupaten atau kota di Indonesia.	ada/tidak ada		Tahunan	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK		0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Sistem data dan statistik yang terintegrasi adalah infrastruktur teknologi yang menggabungkan dan menyatukan berbagai sumber data serta statistik dari berbagai entitas atau departemen di dalam suatu organisasi atau pemerintahan.	ada/tidak ada		Tahunan	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase ASN Pengelola TIK Yang Tersertifikasi Kompetensi Di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi kompetensi adalah mereka yang telah memperoleh sertifikasi resmi yang mengakui kemampuan mereka dalam mengelola dan mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan.	Jiwa		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase ASN Pengelola TIK Yang Tersertifikasi Kompetensi Di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	ASN Pengelola TIK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan.	Jiwa		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Peraturan Daerah Atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E-Government		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government adalah regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah atau kepala daerah untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan elektronik.	ada/tidak ada		Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Penduduk adalah istilah yang merujuk kepada individu atau orang-orang yang tinggal atau bermukim di suatu wilayah atau negara.	Jiwa		Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik adalah mereka yang diinformasikan secara aktif mengenai kebijakan dan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah kabupaten.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.04.01 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Layanan Publik		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Layanan publik adalah segala bentuk layanan atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat.	Layanan		Tahunan	RAD.09.04.01 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah berbagai layanan yang dapat diakses dan dikelola melalui internet serta terhubung secara efisien antara berbagai entitas pemerintah dan masyarakat.	Layanan		Tahunan	RAD.09.04.01 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Perangkat Daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Perangkat daerah adalah semua peralatan teknologi dan infrastruktur yang digunakan dalam operasional pemerintahan daerah untuk mendukung administrasi, komunikasi, dan penyediaan layanan publik kepada masyarakat.	OPD		Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet adalah berbagai perangkat teknologi dan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung berbagai layanan publik dan administrasi.	OPD		Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah tangga		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Rumah tangga adalah unit sosial dasar yang terdiri dari satu atau lebih individu yang tinggal bersama dan biasanya berbagi sumber daya seperti tempat tinggal, makanan, dan kegiatan sehari-hari lainnya.	Rumah tangga		Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Rumah tangga yang memiliki komputer pribadi merujuk pada rumah tangga yang memiliki setidaknya satu unit komputer yang digunakan secara pribadi oleh anggota rumah tangga tersebut.	Rumah tangga		Tahunan	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah tangga		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Rumah tangga adalah unit sosial dasar yang terdiri dari satu atau lebih individu yang tinggal bersama dan biasanya berbagi sumber daya seperti tempat tinggal, makanan, dan kegiatan sehari-hari lainnya.	Rumah tangga		Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Rumah tangga yang memiliki akses internet mengacu pada rumah tangga yang memiliki kemampuan untuk terhubung ke internet.	Rumah tangga		Tahunan	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Penduduk adalah istilah yang merujuk kepada individu atau orang-orang yang tinggal atau bermukim di suatu wilayah atau negara.	Jiwa		Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Penduduk menggunakan HP/telepon adalah penggunaan ponsel atau telepon oleh penduduk untuk berkomunikasi, mengakses internet, dan melakukan berbagai aktivitas digital lainnya.	Jiwa		Tahunan	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI		0	0	0	0	0	0	0
Luas Wilayah Keseluruhan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Layanan Telekomunikasi		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Wilayah keseluruhan adalah seluruh area atau daerah yang termasuk dalam suatu konteks atau lingkup tertentu.	Ha		Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas Wilayah Yang Tercoverage		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Layanan Telekomunikasi		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Wilayah Yang Tercoverage adalah area atau daerah yang tercakup atau terjangkau oleh layanan atau jaringan tertentu, seperti telekomunikasi, transportasi, pelayanan kesehatan, atau pendidikan.	Ha		Tahunan	RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Kecamatan adalah unit administratif di tingkat pemerintahan kabupaten atau kota di Indonesia.	Kecamatan		Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah KIM		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan		Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terbuka	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok atau organisasi yang bertujuan menyediakan informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam berbagai bidang.	Kelompok		Tahunan	RAD.09.04.01 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jenis Kecamatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Jenis Kecamatan		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Kendaraan bermotor adalah alat transportasi yang menggunakan mesin atau motor sebagai sumber tenaga untuk bergerak, seperti mobil, motor, truk, bus, dan kendaraan lain yang sering digunakan untuk transportasi orang atau barang di darat, air, atau udara.	Unit		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
V/C Ratio di Jalan Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kinerja Lalulintas Kabupaten/Kota		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	V/C Ratio (Volume-to-Capacity Ratio) adalah perbandingan antara volume lalu lintas aktual (V) dengan kapasitas maksimum jalan (C) dalam satu waktu tertentu.	Rasio		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Rasio konektvitas Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Konektivitas Kabupaten		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Konektivitas kabupaten merujuk pada tingkat keterhubungan atau jaringan transportasi yang memungkinkan aksesibilitas antar wilayah kabupaten dalam suatu daerah atau negara.	Rasio		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Orang atau barang yang melalui dermaga, bandara, atau terminal adalah individu atau benda yang menggunakan fasilitas transportasi seperti pelabuhan laut, bandara udara, atau terminal bus untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain,	Orang/Barang		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Orang atau barang yang terangkut dalam angkutan umum merujuk kepada individu-individu atau barang-barang yang diangkut menggunakan layanan transportasi umum seperti bus, taksi, angkot, atau kereta api.	Orang/Barang		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kendaraan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Kendaraan adalah alat atau sarana yang digunakan untuk transportasi orang atau barang, yang dapat bergerak di darat, air, atau udara, seperti mobil, bus, kapal, dan pesawat.	Unit		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Panjang Jalan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Jalan adalah jalur yang dibuat untuk digunakan oleh kendaraan, pejalan kaki, atau sepeda, yang dapat berupa jalanan perkotaan, jalan raya antarkota, atau jalan setapak, yang bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas dan konektivitas antarlokasi.	Km		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pemasangan Rambu-Rambu		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Rambu-rambu yang seharusnya tersedia adalah tanda-tanda atau markah yang dipasang di jalan raya dan area publik untuk memberikan informasi tentang aturan lalu lintas, peringatan bahaya, petunjuk arah, larangan, dan informasi lain yang diperlukan untuk mengatur lalu lintas dan memastikan keselamatan pengguna jalan.	Unit		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pemasangan Rambu-Rambu		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Pemasangan rambu-rambu adalah proses penempatan rambu lalu lintas atau tanda-tanda peringatan lainnya di lokasi-lokasi strategis, seperti di jalan raya atau area publik, untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan atau masyarakat umum.	Unit		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah angkutan umum		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Angkutan umum adalah sistem transportasi yang disediakan untuk melayani kebutuhan mobilitas masyarakat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti bus, taksi, angkot, dan kereta api.	Unit		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Angkutan umum yang memiliki KIR adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut penumpang secara umum, seperti bus, taksi, atau angkot, yang telah melewati proses uji KIR.	Unit		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penumpang angkutan darat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Layanan Angkutan Darat		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Penumpang angkutan darat adalah individu yang menggunakan layanan transportasi darat seperti bus, mobil, taksi, atau kendaraan lainnya untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain.	Jiwa		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah angkutan darat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Layanan Angkutan Darat		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Angkutan darat adalah sistem transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor atau non-bermotor untuk mengangkut penumpang atau barang di daratan, seperti jalan raya.	Unit		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Pelabuhan Laut, Udara, atau Terminal Bis adalah infrastruktur transportasi yang berfungsi sebagai titik keberangkatan dan kedatangan untuk kapal laut, pesawat udara, atau bus.	Unit		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Uji kir angkutan umum		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Uji KIR (Kendaraan Bermotor yang Digunakan untuk Angkutan Orang) adalah proses pemeriksaan secara berkala yang dilakukan terhadap kendaraan angkutan umum oleh otoritas kompeten.	Uji		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Ijin Trayek		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Penduduk adalah individu-individu yang tinggal dan menetap di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu, yang terdaftar secara resmi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut.	Jiwa		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Ijin Trayek		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Ijin trayek adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha angkutan umum untuk mengoperasikan kendaraan pada rute tertentu, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, guna memastikan pelayanan transportasi yang aman, teratur, dan efisien bagi penumpang.	Izin		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah arus penumpang angkutan umum pesawat udara		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Penumpang angkutan umum pesawat udara adalah individu yang menggunakan layanan penerbangan yang disediakan oleh maskapai penerbangan untuk bepergian dari satu bandara ke bandara lain dengan membayar tarif tertentu sesuai dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan.	Jiwa		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah arus penumpang angkutan umum kapal laut		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Penumpang angkutan umum kapal laut adalah individu yang menggunakan layanan kapal laut yang disediakan oleh pengusaha angkutan untuk bepergian dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain.	Jiwa		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah arus penumpang angkutan umum bis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum		Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Penumpang angkutan umum bis adalah individu yang menggunakan layanan bis yang disediakan oleh pengusaha angkutan untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain.	Jiwa		Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Perkembangan Kendaraan Umum dan Pengusaha Angkutan Menurut Jenis Angkutan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Kendaraan umum adalah sarana transportasi yang disediakan oleh pengusaha angkutan, individu, atau perusahaan untuk mengangkut penumpang.	Kendaraan	1. Jenis Angkutan 2. Jenis Kepemilikan	Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Perkembangan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Kabupaten Sumbawa Dirinci Menurut Jenis Tryek		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Perhubungan	Terbuka	Kendaraan Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu dan dikenakan tarif atau biaya tertentu.	Kendaraan	Jenis Trayek	Tahunan	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pasangan Usia Subur		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pasangan usia subur merujuk kepada pasangan suami istri yang dalam rentang usia yang potensial untuk memperoleh keturunan, yaitu umumnya antara 15 hingga 49 tahun.	Pasangan			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	PUS (Pasangan Usia Subur) yang ingin menggunakan metode KB tetapi tidak mendapatkan layanan adalah pasangan yang ingin mengatur kelahiran anak namun menghadapi kendala dalam mendapatkan akses atau informasi mengenai metode kontrasepsi yang mereka butuhkan.	Pasangan			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pasangan Usia Subur		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pasangan usia subur merujuk kepada pasangan suami istri yang dalam rentang usia yang potensial untuk memperoleh keturunan, yaitu umumnya antara 15 hingga 49 tahun.	Pasangan			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta KB Aktif Modern		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Peserta KB Aktif Modern adalah individu yang secara aktif menggunakan metode kontrasepsi modern untuk mengatur kehamilan.	Peserta			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/Asfr 15-19)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun mengacu pada jumlah kelahiran yang terjadi di antara remaja perempuan usia 15-19 tahun dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu.	Angka			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
TFR (Angka Kelahiran Total)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	TFR (Angka Kelahiran Total)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	TFR (Total Fertility Rate) atau Angka Kelahiran Total adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh setiap wanita dalam populasi tertentu selama usia reproduksi mereka.	Poin			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah APBDes		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa di Indonesia.	Juta Rupiah			RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah APBD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah di Indonesia	Juta Rupiah			RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anggaran untuk urusan PPKB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Anggaran untuk urusan PPKB (Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Berencana) adalah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti penyuluhan, distribusi alat kontrasepsi, pelayanan kesehatan reproduksi, pendidikan seksual, dan program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap keluarga berencana.	Juta Rupiah			RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah wanita menurut usia kawin pertama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Wanita menurut usia kawin pertama adalah pengelompokan atau distribusi jumlah wanita dalam suatu populasi berdasarkan usia mereka saat pertama kali menikah.	Jiwa			RAD.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Umur kawin pertama wanita adalah usia pertama kali wanita tersebut menikah dan wanita menurut usia kawin pertama adalah pengelompokan atau distribusi jumlah wanita berdasarkan usia mereka saat pertama kali menikah.	Jiwa			RAD.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Keluarga yang memiliki balita dan anak merupakan unit keluarga yang tengah mengasuh dan membimbing anak-anak mereka yang berusia muda.	Keluarga			RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Keluarga yang memiliki balita dan anak yang memahami serta melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang adalah keluarga yang aktif dalam memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan anak mereka.	Keluarga			RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kelompok kegiatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Kelompok kegiatan adalah berbagai jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.	Kelompok			RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga adalah program-program pembinaan keluarga yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.	Kelompok			RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah remaja		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Remaja adalah kelompok usia yang berada di antara masa anak-anak dan dewasa muda, umumnya berkisar antara 10 hingga 19 tahun.	Jiwa			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah kelompok usia remaja yang mengalami kondisi penyakit menular seksual.	Jiwa			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Seluruh informasi data mikro keluarga adalah kumpulan data yang mendetail mengenai anggota-anggota suatu keluarga, termasuk informasi pribadi seperti identitas, demografi, kesehatan, dan kondisi sosial-ekonomi mereka.	Informasi			RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Informasi data mikro keluarga adalah data terkait individu-individu dalam suatu keluarga.	Informasi			RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Faskes dan jejaring		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Faskes (Fasilitas Kesehatan) dan jejaring yang dimaksud adalah bagian dari jaringan layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Indonesia.	Unit			RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Faskes (Fasilitas Kesehatan) dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah lembaga atau penyedia layanan kesehatan yang telah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Unit			RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Perkiraan Permintaan Masyarakat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Permintaan masyarakat adalah keinginan atau permintaan yang dinyatakan oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat terhadap produk, layanan, atau program tertentu.	Persen (%)			RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dangudang Alkon kab/kota		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Alkon (Alat Kontrasepsi) per Mix adalah program yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Indonesia.	Alkon/Mix			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah desa/kelurahan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Desa dan kelurahan adalah unit administratif di Indonesia yang berada di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan daerah.	Desa			RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana P3KB Desa adalah tenaga pendamping yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan untuk membantu dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana.	Petugas			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anggota kelompok UPPKS		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Anggota kelompok UPPKS adalah keluarga-keluarga yang terlibat dalam program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang diselenggarakan oleh BKKBN.	Anggota			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri adalah keluarga-keluarga yang secara aktif mengikuti program Keluarga Berencana (KB) mandiri yang diselenggarakan oleh BKKBN.	Anggota			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PKB/PLKB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah tenaga yang terlibat aktif dalam program Keluarga Berencana di Indonesia.	Plkb/Pkb			RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	PKB dan PLKB yang didayagunakan adalah tenaga yang aktif terlibat dalam program Keluarga Berencana di Indonesia.	Plkb/Pkb			RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kecamatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Kecamatan adalah pembagian administratif di tingkat kabupaten atau kota yang lebih kecil dari pada kabupaten atau kota itu sendiri.	Kecamatan			RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PIK R/M		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	PIK R/M (Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa) adalah lembaga atau unit yang menyediakan layanan informasi, konseling, dan bimbingan bagi remaja dan mahasiswa.	Jumlah			RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kecamatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Kecamatan adalah pembagian administratif di tingkat kabupaten atau kota yang lebih kecil dari pada kabupaten atau kota itu sendiri.	Kecamatan			RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PPKS		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah lembaga atau unit yang menyediakan berbagai layanan dan dukungan bagi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.	Lembaga			RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anggota kelompok BKL		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah individu atau keluarga yang terlibat dalam program atau inisiatif untuk memberdayakan dan memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang lanjut usia (lansia).	Anggota			RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Anggota kelompok BKL yang ber-KB adalah anggota keluarga lansia yang aktif menggunakan metode Keluarga Berencana (KB) untuk mengatur kelahiran anak sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.	Anggota			RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anggota kelompok BKR		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Anggota kelompok BKR adalah remaja dan pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan praktik kesehatan reproduksi di kalangan remaja.	Anggota			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB adalah remaja yang terlibat dalam program tersebut dan aktif menggunakan metode Keluarga Berencana (KB) untuk mengatur kelahiran anak.	Anggota			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anggota kelompok BKB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Anggota kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) adalah anggota keluarga yang terlibat dalam program Bina Keluarga Balita, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan fokus pada pertumbuhan dan perkembangan balita serta kesehatan reproduksi ibu dan anak.	Anggota			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Anggota kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) yang ber-KB merujuk kepada anggota keluarga yang terlibat dalam program Bina Keluarga Balita dan aktif menggunakan metode Keluarga Berencana (KB) untuk mengatur kelahiran anak.	Anggota			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah akseptor KB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Akseptor KB adalah individu yang menggunakan metode kontrasepsi untuk mengatur kelahiran, baik melalui program Keluarga Berencana (KB) maupun metode kontrasepsi lainnya yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga kesehatan.	Peserta			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi adalah pasangan suami-istri yang sebelumnya aktif dalam menggunakan metode kontrasepsi untuk mengatur kelahiran anak.	Pasangan			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah akseptor KB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Akseptor KB adalah individu yang menggunakan metode kontrasepsi untuk mengatur kelahiran, baik melalui program Keluarga Berencana (KB) maupun metode kontrasepsi lainnya yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga kesehatan.	Peserta			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Akseptor KB yang menggunakan MKJP adalah individu atau pasangan yang menjadi peserta program Keluarga Berencana (KB) dan memilih metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti suntik 3 bulan, suntik 1 bulan, atau implant.	Peserta			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pasangan usia subur		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pasangan usia subur merujuk kepada pasangan suami istri yang dalam rentang usia yang potensial untuk memperoleh keturunan, yaitu umumnya antara 15 hingga 49 tahun.	Pasangan			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	PUS (Pasangan Usia Subur) yang ingin menggunakan metode KB tetapi tidak mendapatkan layanan adalah pasangan yang ingin mengatur kelahiran anak namun menghadapi kendala dalam mendapatkan akses atau informasi mengenai metode kontrasepsi yang mereka butuhkan.	Pasangan			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pasangan usia subur		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pasangan usia subur merujuk kepada pasangan suami istri yang dalam rentang usia yang potensial untuk memperoleh keturunan, yaitu umumnya antara 15 hingga 49 tahun.	Pasangan			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pasangan usia subur dengan istri di bawah usia 20 tahun adalah pasangan suami-istri di mana istri berusia kurang dari 20 tahun dan berpotensi untuk memperoleh keturunan.	Pasangan			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 - 19) Per 1.000 Perempuan Usia 15 - 19 Tahun (ASFR 15 - 19)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Penduduk perempuan kelompok usia 15-19 adalah jumlah individu perempuan yang berusia antara 15 hingga 19 tahun dalam suatu populasi atau wilayah tertentu.	Jiwa			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 - 19) Per 1.000 Perempuan Usia 15 - 19 Tahun (ASFR 15 - 19)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 adalah pada jumlah bayi yang lahir dari ibu yang berusia antara 15 hingga 19 tahun.	Kelahiran			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pasangan usia subur		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pasangan usia subur merujuk kepada pasangan suami istri yang dalam rentang usia yang potensial untuk memperoleh keturunan, yaitu umumnya antara 15 hingga 49 tahun.	Pasangan			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta KB aktif		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Peserta KB aktif adalah individu atau pasangan yang secara teratur menggunakan metode kontrasepsi untuk mengatur kelahiran anak.	Peserta			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pasangan usia subur		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ratio Akseptor KB		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pasangan usia subur merujuk kepada pasangan suami istri yang dalam rentang usia yang potensial untuk memperoleh keturunan, yaitu umumnya antara 15 hingga 49 tahun.	Pasangan			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Akseptor KB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ratio Akseptor KB		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Akseptor KB adalah individu yang menggunakan metode kontrasepsi untuk mengatur kelahiran, baik melalui program Keluarga Berencana (KB) maupun metode kontrasepsi lainnya yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga kesehatan.	Peserta			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata jumlah anak per keluarga		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Jumlah anak per keluarga adalah rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh setiap keluarga dalam suatu populasi atau wilayah tertentu.	Anak			RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Kerja sama pendidikan kependudukan adalah upaya kolaboratif antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu kependudukan.	Kerjasama			RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Sektor yang menggunakan data profil penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan adalah unit-unit pemerintah dan lembaga yang memanfaatkan informasi demografis untuk merancang kebijakan dan mengelola program-program yang mempengaruhi pertumbuhan dan distribusi penduduk di suatu wilayah.	Sektor			RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk adalah peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perkada) yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pengelolaan dan pengendalian populasi penduduk di suatu wilayah, seperti kabupaten atau kota	Perda / Perkada			RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah semua perangkat daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Semua perangkat daerah adalah seluruh unit atau instansi pemerintah yang berada di tingkat daerah (seperti kabupaten atau kota).	Unit			RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk adalah unit-unit pemerintah di tingkat kabupaten atau kota yang bertanggung jawab merumuskan strategi dan langkah-langkah untuk mengelola dan mengendalikan populasi penduduk, termasuk program KB dan kebijakan kesehatan reproduksi.	Unit			RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah semua perangkat daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Perangkat daerah merujuk pada berbagai unit atau instansi pemerintah yang ada di tingkat daerah, seperti kabupaten atau kota.	Unit			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Perangkat daerah yang berperan aktif adalah unit atau instansi pemerintah di tingkat daerah (seperti kabupaten/kota) yang secara langsung terlibat dan aktif dalam implementasi, pengawasan, atau koordinasi suatu program atau kegiatan tertentu.	Unit			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Total Fertility Rate (TFR)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Total Fertility Rate (TFR)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kesuburan Total adalah ukuran statistik yang mengindikasikan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh setiap perempuan dalam usia reproduksi (biasanya antara 15-49 tahun) dalam suatu populasi pada suatu titik waktu tertentu.	Persen (%)			RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Persentase pertumbuhan penduduk (LPP)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Persentase Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan ukuran yang mengindikasikan perubahan persentase dari jumlah penduduk dalam suatu wilayah atau negara dalam periode waktu tertentu.	Persen (%)			RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah angkatan kerja perempuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Angkatan kerja perempuan mengacu pada jumlah atau persentase perempuan yang berusia kerja (biasanya antara 15-64 tahun) yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan dalam ekonomi formal maupun informal.	Jiwa			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah persentase atau jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai tenaga kerja formal maupun informal.	Jiwa			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Terlayani		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Korban kekerasan terhadap perempuan adalah perempuan yang telah mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, eksploitasi, atau kekerasan lainnya.	Jiwa			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Terlayani		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Korban kekerasan terhadap perempuan yang dilayani adalah perempuan yang telah menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, eksploitasi, atau kekerasan lainnya, dan telah menerima bantuan, perlindungan, atau layanan dukungan dari berbagai lembaga atau instansi	Jiwa			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk perempuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Penduduk perempuan adalah individu-individu perempuan dalam suatu populasi atau wilayah tertentu.	Jiwa			RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Perempuan yang mengalami kekerasan adalah individu perempuan yang telah menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, eksploitasi, atau kekerasan lainnya.	Jiwa			RAD.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) merujuk kepada individu yang berusia di bawah 18 tahun.	Jiwa			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani oleh instansi tingkat kabupaten yang didampingi adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun dan telah mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti fisik, seksual, psikologis, atau kekerasan lainnya.	Jiwa			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh belanja langsung APBD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Arg Pada Belanja Langsung APBD		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Seluruh belanja langsung APBD adalah pengeluaran anggaran yang langsung dikelola dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan operasional dan program-program pelayanan publik.	Jiwa			RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah ARG pada belanja langsung APBD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Arg Pada Belanja Langsung APBD		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pendekatan dalam perencanaan dan alokasi anggaran yang mempertimbangkan dampak gender dari setiap pengeluaran atau program yang didanai oleh APBD.	Juta Rupiah			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sector Nonpertanian		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pekerja upahan di sektor non-pertanian adalah individu yang bekerja dalam pekerjaan upah di sektor ekonomi selain pertanian.	Juta Rupiah			RAD.05.03 DATA HAK ASASI MANUSIA		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sector Nonpertanian		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pekerja upahan perempuan di sektor non-pertanian adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja upahan di sektor ekonomi selain sektor pertanian.	Jiwa			RAD.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN		0	0	0	0	0	0	0
AMH15-24 laki-laki		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Angka Melek Huruf (AMH) laki-laki umur 15-24 tahun mengacu pada persentase atau rasio jumlah laki-laki dalam rentang usia 15 hingga 24 tahun yang memiliki kemampuan membaca dan menulis yang memadai.	Persen (%)			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
AMH15-24 perempuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Angka Melek Huruf (AMH) perempuan umur 15-24 tahun adalah persentase perempuan dalam rentang usia 15 hingga 24 tahun yang memiliki kemampuan membaca dan menulis yang memadai.	Persen (%)			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak laki-laki di tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di Perguruan Tinggi		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Anak laki-laki di tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun adalah jumlah laki-laki yang berusia antara 19 hingga 24 tahun dan sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau universitas.	Jiwa			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak perempuan di tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di Perguruan Tinggi		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Anak perempuan di tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun adalah jumlah perempuan yang berusia antara 19 hingga 24 tahun dan sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau universitas.	Jiwa			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMA		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18 tahun adalah jumlah pasti atau estimasi dari murid-murid laki-laki yang berusia antara 16 hingga 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SLTA) atau setara.	Jiwa			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMA		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun adalah jumlah siswi yang berusia antara 16 hingga 18 tahun yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SLTA) atau setara.	Jiwa			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
APM-SMP laki-laki		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMP		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Angka Partisipasi Murni (APM) untuk sekolah menengah pertama (SMP) laki-laki adalah persentase atau rasio jumlah laki-laki usia SMP yang aktif bersekolah dibandingkan dengan jumlah total populasi laki-laki usia SMP dalam suatu populasi atau area tertentu.	Jiwa			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
APM-SMP perempuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMP		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Angka Partisipasi Murni (APM) untuk sekolah menengah pertama (SMP) perempuan adalah persentase atau rasio jumlah perempuan usia SMP yang aktif bersekolah dibandingkan dengan jumlah total populasi perempuan usia SMP dalam suatu populasi atau area tertentu.	Persen (%)			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
APM-SD laki-laki		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SD		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Angka Partisipasi Murni (APM) untuk sekolah dasar laki-laki adalah persentase atau rasio jumlah laki-laki usia sekolah dasar yang aktif bersekolah dibandingkan dengan jumlah total populasi laki-laki usia sekolah dasar dalam suatu populasi atau area tertentu.	Persen (%)			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
APM-SD perempuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SD		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Angka Partisipasi Murni (APM) untuk sekolah dasar perempuan adalah persentase atau rasio jumlah perempuan usia sekolah dasar yang aktif bersekolah dibandingkan dengan jumlah total populasi perempuan usia sekolah dasar dalam suatu populasi atau area tertentu.	Persen (%)			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Korban yang membutuhkan reintegrasi sosial adalah individu yang perlu bantuan untuk kembali beradaptasi dan terhubung kembali dengan masyarakat setelah mengalami trauma kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, seksual, atau kekerasan lainnya.	Jiwa			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga adalah proses atau upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan, baik perempuan maupun anak-anak, dengan keluarga mereka setelah mereka mengalami kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, atau kekerasan lainnya.	Jiwa			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT mengacu pada individu-individu yang telah mengalami kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, eksploitasi seksual, atau kekerasan lainnya, dan telah terdaftar atau didokumentasikan dalam Unit Pelayanan Terpadu (UPT) atau lembaga serupa.	Jiwa			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Perempuan dan anak-anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulihan adalah mereka yang telah mengalami berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, eksploitasi seksual, atau kekerasan lainnya.	Jiwa			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Korban kekerasan yang membutuhkan bantuan hukum adalah individu yang telah mengalami berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, eksploitasi seksual terhadap anak-anak, atau bentuk kekerasan lainnya yang melibatkan perempuan dan anak.	Jiwa			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah serangkaian layanan yang disediakan oleh organisasi atau lembaga hukum untuk membantu korban kekerasan dalam mengakses keadilan hukum.	Jiwa			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus- Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan adalah kasus-kasus hukum yang dibawa ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak.	Kasus			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus- Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kasus hukum yang diselesaikan oleh pengadilan berdasarkan undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan.	Kasus			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos adalah individu yang telah mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti fisik, seksual, psikologis, atau eksploitasi, dan mereka memerlukan layanan rehabilitasi sosial untuk membantu mereka pulih dari dampak traumatis yang dialami.	Jiwa			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsos		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos merujuk kepada individu yang telah mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti fisik, seksual, psikologis, atau eksploitasi, dan mereka menerima layanan rehabilitasi sosial.	Jiwa			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas adalah semua individu perempuan dan anak-anak yang telah mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, dan mereka mengunjungi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk mendapatkan layanan kesehatan dan dukungan.	Jiwa			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan adalah individu perempuan dan anak-anak yang telah mengalami kekerasan fisik, seksual, atau psikologis, dan mereka menerima layanan kesehatan untuk mengobati dan mendukung pemulihan mereka.	Jiwa			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Laporan atau pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu adalah dokumentasi atau informasi yang diterima oleh unit tersebut dari masyarakat atau pihak terkait.	Laporan			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pengaduan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu adalah proses di mana unit ini menangani aduan atau laporan dari masyarakat terkait berbagai masalah atau layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait.	Laporan			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah angkatan kerja perempuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Angkatan kerja perempuan mengacu pada jumlah atau persentase perempuan yang berusia kerja (biasanya antara 15-64 tahun) yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan dalam ekonomi formal maupun informal.	Jiwa			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah persentase atau jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai tenaga kerja formal maupun informal.	Jiwa			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pekerja usia 5 tahun ke atas merujuk kepada individu yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan atau aktivitas ekonomi yang memerlukan kontribusi tenaga atau waktu mereka, dan mereka berusia minimal 5 tahun.	Jiwa			RAD.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		0	0	0	0	0	0	0
Pekerja anak usia 5-14 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Anak usia 5-14 tahun adalah istilah yang merujuk kepada individu yang berusia antara 5 hingga 14 tahun, yang merupakan rentang usia kritis dalam perkembangan anak.	Jiwa			RAD.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah tangga		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio KDRT		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Rumah tangga adalah unit sosial dasar yang terdiri dari individu-individu yang tinggal bersama dalam satu tempat untuk jangka waktu tertentu, biasanya terkait oleh ikatan pernikahan, hubungan keluarga, atau ikatan lainnya.	Rumah Tangga			RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah KDRT		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio KDRT		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah pola perilaku yang meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh satu anggota rumah tangga terhadap anggota rumah tangga lainnya.	Kasus			RAD.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pekerja perempuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pekerja perempuan adalah individu perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau bekerja dalam berbagai sektor dan profesi.	Jiwa			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Pekerja perempuan di lembaga swasta		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Perempuan di lembaga swasta merujuk kepada individu perempuan yang bekerja atau terlibat dalam sektor swasta, baik itu dalam perusahaan besar, usaha kecil dan menengah, atau organisasi nirlaba.	Jiwa			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Total kursi di keanggotaan DPRD adalah jumlah keseluruhan kursi yang tersedia untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam suatu daerah atau provinsi.	Kursi			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Kursi DPRD yang diduduki perempuan mengacu pada jumlah kursi atau persentase yang dipegang oleh perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) suatu daerah.	Kursi			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pekerja perempuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pekerja perempuan adalah individu perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau bekerja dalam berbagai sektor dan profesi.	Jiwa			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah		Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Perempuan di lembaga pemerintah adalah jumlah atau persentase perempuan yang terlibat dalam berbagai kapasitas di lembaga-lembaga atau unit-unit pemerintah.	Jiwa			RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Peserta KB Baru per Mix Kontrasepsi Menurut PPM per Kecamatan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Peserta KB Aktif per Mix PPM adalah jumlah individu yang aktif menggunakan program Keluarga Berencana (KB) dengan kombinasi metode kontrasepsi yang disebut sebagai Metode Partisipatif dan Memantau (PPM).	Peserta	1. Kecamatan 2. Mix Kontrasepsi 3. PPM		RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Peserta KB Aktif per Mix Kontrasepsi Menurut PUS per Kecamatan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Peserta KB aktif per mix kontrasepsi adalah jumlah individu yang sedang aktif menggunakan program Keluarga Berencana (KB) dengan kombinasi metode kontrasepsi tertentu.	Peserta	1. Kecamatan 2. Mix Kontrasepsi		RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Hasil Pencabutan Implant dan IUD Menurut Tempat Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pencabutan implant dan IUD (Intrauterine Device) menurut tempat adalah jumlah prosedur pencabutan alat kontrasepsi ini yang dilakukan di berbagai tempat pelayanan kesehatan.	Pencabutan	1. Kecamatan 2. Pencabutan		RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbuka	Pelayanan peserta KB baru menurut tempat pelayanan adalah informasi mengenai jumlah individu yang mendaftar atau memperoleh layanan program Keluarga Berencana baru di berbagai tempat.	Layanan	1. Kecamatan 2. Fasilitas Kesehatan		RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		0	0	0	0	0	0	0
Total Posyandu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Total Posyandu		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Posyandu adalah singkatan dari "Pos Pelayanan Terpadu," yang merupakan sebuah unit pelayanan kesehatan dasar yang berada di tingkat masyarakat, terutama di desa atau kelurahan.	Unit			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Desa Wisata		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Klasifikasi Desa		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Wisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang saat mereka bepergian ke suatu tempat untuk tujuan rekreasi, liburan, atau untuk mengalami dan mengeksplorasi berbagai hal baru seperti budaya, alam, sejarah, dan keunikan lain dari suatu tempat.	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Desa Peternakan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Klasifikasi Desa		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Peternakan adalah kegiatan pemeliharaan hewan ternak untuk tujuan komersial, baik untuk produksi daging, susu, telur, bulu, kulit, atau hewan peliharaan.	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Desa Pertambangan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Klasifikasi Desa		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Pertambangan adalah kegiatan ekstraksi atau pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi, seperti mineral, logam, batu bara, dan bahan galian lainnya.	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Desa Persawahan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Klasifikasi Desa		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Persawahan adalah lahan pertanian yang khusus digunakan untuk menanam tanaman padi atau jenis tanaman air lainnya.	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Desa Perladangan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Klasifikasi Desa		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Perladangan adalah kegiatan pertanian yang dilakukan dengan cara membuka lahan baru atau menggarap tanah yang belum pernah ditanami secara intensif sebelumnya.	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Desa Perkebunan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Klasifikasi Desa		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Perkebunan merujuk kepada lahan yang digunakan secara khusus untuk menanam tanaman komersial	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Perindustrian/Jasa		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Klasifikasi Desa		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Distribusi mencakup pengiriman barang dan jasa kepada konsumen, sementara jasa adalah produk tidak berwujud seperti perawatan kesehatan atau transportasi.	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Desa Perhutanan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Klasifikasi Desa		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Perhutanan adalah pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Desa Pesisir		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Klasifikasi Desa		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Pesisir adalah wilayah atau daerah yang berada di sepanjang pantai atau tepi laut.	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Desa Swasembada		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Klasifikasi Desa		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Swasembada adalah mencapai kemandirian dalam suatu bidang atau sektor tertentu, erutama dalam konteks pertanian dan pangan.	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Desa Swakarya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Klasifikasi Desa		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Swakarya adalah upaya atau karya yang dilakukan secara mandiri atau dengan sumber daya sendiri.	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Desa Swadaya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Klasifikasi Desa		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Swadaya adalah Prinsip atau praktik dalam masyarakat di Indonesia yang menekankan kemandirian dan inisiatif lokal untuk mengatasi masalah atau meningkatkan kondisi hidup tanpa tergantung secara besar-besaran pada bantuan dari luar.	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah RT		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Administrasi Wilayah Pemerintahan		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	RT (Rukun Tetangga) adalah unit administratif terkecil di Indonesia, yang berada di bawah RW.	Rt			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah RW		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Administrasi Wilayah Pemerintahan		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	RW (Rukun Warga) adalah unit administratif yang lebih kecil lagi dibandingkan dengan dusun atau lingkungan, dan biasanya terdapat di dalam lingkungan atau kelurahan.	Rw			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah dusun/lingkungan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Administrasi Wilayah Pemerintahan		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Dusun/lingkungan adalah unit administratif yang lebih kecil daripada desa atau kelurahan.	Dusun/Lingkungan			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah desa/kelurahan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Administrasi Wilayah Pemerintahan		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Desa/kelurahan adalah unit administratif terendah di Indonesia, tergantung pada status wilayahnya di bawah kabupaten atau kota.	Desa/Kelurahan			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kecamatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Administrasi Wilayah Pemerintahan		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Kecamatan adalah unit administratif di Indonesia yang berada di bawah kabupaten atau kota.	Kecamatan			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Posyandu Aktif		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Posyandu		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Posyandu Aktif adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang secara teratur dan efektif menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat, khususnya untuk ibu dan anak.	Unit			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PKK		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	PKK Aktif		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan keluarga.	Pkk			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PKK aktif		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	PKK Aktif		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	PKK Aktif adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang secara efektif melaksanakan program-programnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi anggota keluarga dalam pembangunan masyarakat.	Pkk			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah desa berkembang		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Desa berkembang adalah desa yang mengalami pertumbuhan dan peningkatan dalam berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur.	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri adalah desa yang mampu secara mandiri mengelola dan memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, dengan menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam berbagai aspek pembangunan seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan,	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah desa tertinggal		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Desa tertinggal adalah desa yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah dan biasanya menghadapi berbagai tantangan dalam hal pembangunan dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur.	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	esa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun adalah desa yang mengalami peningkatan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan seperti infrastruktur, ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.	Desa			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Total pasca program pemberdayaan masyarakat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Pasca program pemberdayaan masyarakat adalah periode setelah program pemberdayaan selesai dilaksanakan.	Program			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat merupakan suatu pendekatan di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam merancang, mengelola, dan mempertahankan inisiatif pembangunan dan pemberdayaan mereka sendiri.	Program			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Total Program Pemberdayaan Masyarakat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Program Pemberdayaan Masyarakat adalah serangkaian kegiatan dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.	Program			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Swadaya masyarakat merujuk kepada inisiatif, partisipasi, dan kontribusi sukarela dari individu atau kelompok dalam mendukung dan memajukan program-program pemberdayaan masyarakat.	Unit			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Total Posyandu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Posyandu Aktif		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Posyandu adalah singkatan dari "Pos Pelayanan Terpadu," yang merupakan sebuah unit pelayanan kesehatan dasar yang berada di tingkat masyarakat, terutama di desa atau kelurahan.	Unit			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Posyandu aktif		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Posyandu Aktif		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Posyandu Aktif adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang secara teratur dan efektif menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat, khususnya untuk ibu dan anak.	Unit			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PKK		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase PKK Aktif		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan keluarga.	Pkk			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PKK aktif		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase PKK Aktif		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	PKK Aktif adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang secara efektif melaksanakan program-programnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi anggota keluarga dalam pembangunan masyarakat.	Pkk			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah LPM		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase LPM Berprestasi		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah organisasi yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan.	Lpm			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah LPM berprestasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase LPM Berprestasi		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	LPM Berprestasi adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang secara signifikan mencapai atau melampaui tujuan-tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.	Lpm			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah LSM		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase LSM Aktif		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi non-pemerintah yang beroperasi secara mandiri dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.	Lpm			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah LSM aktif		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase LSM Aktif		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	LSM Aktif atau Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif adalah organisasi non-pemerintah yang beroperasi secara mandiri dan aktif dalam berbagai bidang untuk mendukung dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.	Lsm			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PKK		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan keluarga.	Pkk			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kelompok binaan PKK		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Kelompok Binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang dibina oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).	Kelompok			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah LPM		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah organisasi yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan.	Lpm			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kelompok binaan LPM		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Kelompok Binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina dan diberdayakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).	Kelompok			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh pemerintahan desa		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Seluruh Pemerintahan Desa mencakup semua elemen yang terlibat dalam administrasi dan manajemen desa.	Kantor			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik		Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Kantor Pemerintahan Desa yang Baik adalah sebuah kantor desa yang memenuhi standar tertentu dalam hal pelayanan, infrastruktur, dan manajemen.	Kantor			RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan adalah pengelompokan dan penyebaran desa dan kelurahan di setiap kecamatan.	Desa/Kelurahan	Kecamatan		RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Aparat Desa Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbuka	Aparat Desa Dirinci Menurut Kecamatan adalah pembagian dan penjelasan jumlah serta jenis aparat desa di setiap kecamatan.	Orang	1. Kecamatan 2. Jenis Aprat Desa		RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Walikota		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Walikota merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Walikota.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Wiraswasta		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Wiraswasta merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Wiraswasta.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Wartawan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Wartawan merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Wartawan.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Wakil Walikota		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Wakil Walikota merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Wakil Walikota.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Wakil Presiden		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Wakil Presiden merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Wakil Presiden.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Wakil Gubernur		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Wakil Gubernur merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Wakil Gubernur.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Wakil Bupati		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Wakil Bupati merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Wakil Bupati.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Ustadz/Mubaligh		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Ustadz/Mubaligh merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Ustadz/Mubaligh.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Tukang Sol Sepatu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Tukang Sol Sepatu merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Tukang Sol Sepatu.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Tukang Listrik		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Tukang Listrik merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Tukang Listrik.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Tukang Jahit		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Tukang Jahit merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Tukang Jahit.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Tukang Las/Pandai Besi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Tukang Las/Pandai Besi merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Tukang Las/Pandai Besi.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Tukang Kayu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Tukang Kayu merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Tukang Kayu.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Tukang Gigi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Tukang Gigi merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Tukang Gigi.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Tukang Cukur		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Tukang Cukur merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Tukang Cukur.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Tukang Batu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Tukang Batu merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Tukang Batu.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja pada bidang Transportasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja pada Bidang Transportasi merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja pada Bidang Transportasi.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Tenaga Tata Usaha		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Tenaga Tata Usaha merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Tenaga Tata Usaha.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Teknisi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Teknisi merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Teknisi.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Tabib		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Tabib merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Tabib.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Sopir		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Sopir merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Sopir.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Seniman		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Seniman merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Seniman.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Psikiater/Psikolog		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Psikiater/Psikolog merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Psikiater/Psikolog.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Promotor Acara		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Promotor Acara merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Promotor Acara.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Presiden		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Presiden merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Presiden.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Pilot		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Pilot merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Pilot.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Pialang		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Pialang merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Pialang.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Peternak		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Peternak merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Peternak.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Petani/Pekebun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Petani/Pekebun merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Petani/Pekebun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Perdagangan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Perdagangan merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Perdagangan.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Perawat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Perawat merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Perawat.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Perangkat Desa		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Perangkat Desa merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Perangkat Desa.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Perancang Busana		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Perancang Busana merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Perancang Busana.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Penyiar Televisi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Penyiar Televisi merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Penyiar Televisi.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Penyiar Radio		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Penyiar Radio merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Penyiar Radio.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Penterjemah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Penerjemah merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Penerjemah.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Pensiunan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Pensiunan merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Pensiunan.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Pengacara		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Pengacara merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Pengacara.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Peneliti		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Peneliti merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Peneliti.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Pendeta		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Pendeta merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Pendeta.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Penata Rias		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Penata Rias merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Penata Rias.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Penata Rambut		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Penata Rambut merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Penata Rambut.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Penata Busana		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Penata Busana merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Penata Busana.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Pelaut		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Pelaut merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Pelaut.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Pekerja Lainnya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Pekerja Lainnya merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Pekerja Lainnya.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Pekerja Pengolahan Kerajinan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Pekerja Pengolahan Kerajinan merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Pekerja Pengolahan Kerajinan.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Pedagang		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Pedagang merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Pedagang.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Pastor		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Pastor merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Pastor.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Paranormal		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Paranormal merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Paranormal.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Paraji		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Paraji merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Paraji.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Operator		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Operator merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Operator.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Notaris		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Notaris merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Notaris.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Nelayan/Perikanan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Nelayan/Perikanan merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Nelayan/Perikanan.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Mekanik		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Mekanik merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Mekanik.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Manager		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Manager merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Manager.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Konsultan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Konsultan merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Konsultan.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja pada bidang Konstruksi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja pada Bidang Konstruksi merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja pada Bidang Konstruksi.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Kepolisian RI		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Kepolisian RI merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Kepolisian Republik Indonesia.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Kepala Desa		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Kepala Desa merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Kepala Desa.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Karyawan Swasta		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Karyawan Swasta merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Karyawan Swasta.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Karyawan Honorer		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Karyawan Honorer merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Karyawan Honorer.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Karyawan BUMN		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Karyawan BUMN merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Karyawan BUMN.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Karyawan BUMD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Karyawan BUMD merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Karyawan BUMD.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Juru Masak		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Juru Masak merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Juru Masak.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja pada bidang Industri		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja pada Bidang industri merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja pada Bidang industri.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Guru		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Guru merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Guru.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Imam Mesjid		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Imam Masjid merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Imam Masjid.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Gubernur		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Gubernur merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Gubernur.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Duta Besar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Duta Besar merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Duta Besar.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Dosen		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Dosen merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Dosen.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Dokter		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Dokter merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Dokter.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Cheff		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Chef merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Chef.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Buruh Tani/Perkebunan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Buruh Tani/Perkebunan merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Buruh Tani/Perkebunan.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Buruh Peternakan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Buruh Peternakan merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Buruh Peternakan.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Buruh Nelayan/Perikanan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Buruh Nelayan/Perikanan merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Buruh Nelayan/Perikanan.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Buruh Harian Lepas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Buruh Harian Lepas merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Bupati		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Bupati merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Bupati.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Bidan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Bidan merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Bidan.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Biarawati		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Biarawati merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Biarawati.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk Belum/Tidak Bekerja		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Belum/Tidak Bekerja merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang masih Belum/Tidak Memiliki Pekerjaan.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Atlet		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Atlet merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Atlet.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Asisten Ahli		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Asisten Ahli merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Asisten Ahli.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Artis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Artis merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Artis.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Arsitek		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Arsitek merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Arsitek.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Apoteker		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Apoteker merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai Apoteker.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Anggota Mahkamah Konstitusi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Anggota Mahkamah Konstitusi merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai anggota Mahkamah Konstitusi.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Anggota Lembaga Lainnya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Anggota Lembaga lainnya merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai anggota Kelembagaan lainnya.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Anggota Kabinet Kementerian		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Anggota Kabinet Kementerian merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai anggota Kabinet Kementerian.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Anggota DPRD Provinsi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Anggota DPRD Provinsi merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Anggota DPRD Kab. Kota		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Anggota DPRD Kab. Kota merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Anggota DPR-RI		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Anggota DPR RI merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Republik Indonesia (DPR - RI).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Anggota DPD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Anggota DPD merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Anggota BPK		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Anggota BPK merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang bekerja sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk bekerja sebagai Akuntan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk bekerja sebagai Akuntan merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang menjalani pekerjaan sebagai akuntan atau profesi terkait dalam bidang akuntansi.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk Cerai Mati		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Cerai Mati merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang pernah menikah tetapi pasangannya telah meninggal dunia, sehingga statusnya menjadi duda atau janda.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Cerai Hidup		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Cerai Hidup merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang pernah menikah tetapi kemudian bercerai dan masih hidup.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk sudah Kawin		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Sudah Kawin merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang telah menikah secara resmi.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk Belum kawin		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Belum Kawin merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang belum pernah menikah.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk beragama kepercayaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang menganut kepercayaan atau agama yang bukan termasuk dalam agama-agama besar yang diakui secara resmi. Agama kepercayaan sering kali mencakup kepercayaan-kepercayaan lokal, tradisional.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk beragama Konghucu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Beragama Konghucu merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang menganut agama Konghucu.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk beragama Buddha		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Beragama Buddha merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang menganut agama Buddha.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk beragama Hindu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Beragama Hindu merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang menganut agama Hindu.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk beragama Katholik		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Beragama Katholik merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang menganut agama Katholik.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk beragama Kristen		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Beragama Kristen merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang menganut agama Kristen.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk beragama Islam		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Beragama Islam merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang menganut agama Islam.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Tamat S3		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Tamat S3 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat program Doktor (S3).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Tamat S2		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Tamat S2 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat program Magister (S2).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Tamat S1		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Tamat S1 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat program Sarjana (S1).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Tamat D3		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Tamat D3 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Diploma 3 (D3).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Tamat D2		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Tamat D2 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Diploma 2 (D2).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Tamat SMA		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Tamat SMA merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Tamat SMP		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Tamat SMP merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Tamat SD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Tamat SD merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang pernah bersekolah di tingkat sekolah dasar (SD) namun tidak menyelesaikan atau tidak lulus dari tingkat pendidikan tersebut.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Belum Sekolah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang belum memasuki jenjang pendidikan formal, biasanya terdiri dari anak-anak usia dini sebelum mereka masuk ke pendidikan dasar (TK atau SD).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia >74		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia >74 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia lebih dari 74 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 70-74		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 70-74 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia antara 70 hingga 74 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 65-69		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 65-69 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia antara 65 hingga 69 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 60-64		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 60-64 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia antara 60 hingga 64 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 55-59		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 55-59 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia antara 55 hingga 59 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 50-54		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 50-54 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia antara 50 hingga 54 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 45-49		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 45-49 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia antara 45 hingga 49 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 40-44		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 40-44 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia antara 40 hingga 44 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 35-39		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 35-39 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia antara 35 hingga 39 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 30-34		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 30-34 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia antara 30 hingga 34 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 25-29		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 25-29 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia antara 25 hingga 29 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 20-24		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 20-24 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia antara 20 hingga 24 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 15-19		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 15-19 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia antara 15 hingga 19 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 10-14		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 10-14 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia antara 10 hingga 14 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 5-9		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 5-9 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia antara 5 hingga 9 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 0-4		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Umur		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 0-4 merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia antara 0 hingga 4 tahun.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Wanita		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Wanita merujuk pada jumlah total individu berjenis kelamin wanita dalam suatu populasi.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Laki-Laki		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk Laki-Laki merujuk pada jumlah total individu berjenis kelamin laki-laki dalam suatu populasi.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk >17 yang telah menikah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk >17 Yang Telah Menikah		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk >17 yang telah menikah merujuk pada jumlah total individu dalam suatu populasi yang berusia lebih dari 17 tahun dan telah resmi menikah.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk ber KTP Wanita		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Ktp Berdasarkan Jenis Kelamin **		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk ber KTP Wanita merujuk pada jumlah total Wanita dalam suatu populasi yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk ber KTP Laki-Laki		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Ktp Berdasarkan Jenis Kelamin **		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk ber KTP Laki-Laki merujuk pada jumlah total laki-laki dalam suatu populasi yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk wajib KTP		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Penduduk Wajib KTP		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Merujuk pada total individu di suatu wilayah atau negara yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas resmi.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk 17 tahun ke atas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penduduk Berumur Dari 17 Tahun Ke Atas Yang Mempunyai KTP Elektronik		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas adalah jumlah total orang dalam suatu populasi yang berusia 17 tahun atau lebih.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penduduk Berumur Dari 17 Tahun Ke Atas Yang Mempunyai KTP Elektronik		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP merujuk pada jumlah orang yang telah mencapai usia 17 tahun atau lebih dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penduduk Usia 0 - 18 Tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun merujuk pada total individu yang berusia dari lahir hingga 18 tahun di suatu wilayah atau negara pada saat tertentu.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 0 - 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penduduk Usia 0 - 18 Tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Merujuk pada total individu dalam rentang usia tersebut di suatu wilayah atau negara yang memiliki dokumen resmi yang mengakui kelahiran mereka.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan mengacu pada total bayi yang lahir selama periode tahun tersebut di suatu wilayah atau negara.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Mengacu pada total individu yang dilahirkan dan secara resmi tercatat dalam sistem administrasi kependudukan dengan akta kelahiran.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk wajib KTP		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Merujuk pada total individu di suatu wilayah atau negara yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas resmi.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Merujuk pada total kartu tanda penduduk yang dikeluarkan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di suatu wilayah atau negara.	KTP			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (sudah/belum)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penerapan KTP Nasional Berbasis Nik		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	sistem identifikasi nasional di Indonesia yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).	Sudah/Belum			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten (Ada/Tidak Ada)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Merujuk pada ketersediaan data populasi yang terorganisir dan tercatat secara resmi di tingkat kabupaten.	Ada/Tidak Ada			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah keseluruhan pasangan nikah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Pasangan Berakte Nikah		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Merujuk pada total pasangan yang menikah dalam suatu periode waktu tertentu di suatu wilayah atau lokasi.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pasangan nikah berakte nikah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Pasangan Berakte Nikah		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Mengacu pada total pasangan yang telah menikah dan memiliki akta nikah resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, seperti kantor urusan agama atau kantor catatan sipil di suatu wilayah atau lokasi tertentu.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah bayi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Bayi Berakte Kelahiran		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Merujuk pada total jumlah individu yang lahir dalam periode tertentu di suatu wilayah atau lokasi.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah bayi berakte kelahiran		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Bayi Berakte Kelahiran		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Mengacu pada total jumlah bayi yang lahir di suatu wilayah tertentu dan memiliki akta kelahiran resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, seperti kantor catatan sipil atau pemerintah setempat.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Merujuk pada total individu di suatu wilayah tertentu yang entah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah resmi menikah.	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Merupakan data statistik yang mencatat total individu di suatu wilayah tertentu yang telah memiliki KTP dan berusia di atas 17 tahun	Jiwa			RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Semester II di Kabupaten Sumbawa Dirinci Menurut Jenis Kelamin		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Mengacu pada data statistik yang mencatat total populasi di Kabupaten Sumbawa selama semester kedua tahun tertentu, dengan rincian berdasarkan jenis kelamin.	Orang	1. Kecamatan 2. Jenis Kelamin		RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Semester I di Kabupaten Sumbawa Dirinci Menurut Jenis Kelamin		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Mengacu pada data statistik yang mencatat total populasi di Kabupaten Sumbawa selama semester pertama tahun tertentu, dengan rincian berdasarkan jenis kelamin.	Orang	1. Kecamatan 2. Jenis Kelamin		RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah dan Persentase Penduduk Serta Kepemilikan KTP per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Mengacu pada data statistik yang mencatat jumlah total penduduk dan jumlah individu yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di setiap kecamatan di suatu wilayah tertentu.	Orang	1. Kecamatan 2. Wajib Memiliki 3. Telah Memiliki		RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah dan Persentase Penduduk Serta Kepemilikan Kartu Identitas Anak per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Mengacu pada data statistik yang mencatat jumlah total penduduk dan jumlah anak-anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di setiap kecamatan di suatu wilayah.	Orang	1. Kecamatan 2. Wajib Memiliki 3. Telah Memiliki		RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Akta yang Dikeluarkan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Bulan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Mengacu pada jumlah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di Kabupaten Sumbawa, yang dikategorikan berdasarkan jenis akta seperti akta kelahiran, akta kematian, akta pernikahan, dan akta perceraian.	Akta	1. Bulan 2. Jenis Akta		RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Akta Perkawinan yang Dikeluarkan Menurut Agama di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbuka	Mengacu pada jumlah dokumen resmi yang mencatat pernikahan yang telah disahkan oleh otoritas berwenang, dibagi berdasarkan agama pasangan yang menikah, di wilayah Kabupaten Sumbawa.	Akta	Agama		RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan adalah aktivitas dimana pemerintah atau lembaga terkait melakukan inspeksi atau audit terhadap operasi atau kegiatan suatu entitas untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan yang terkait dengan izin-izin lingkungan, peraturan, dan standar yang berlaku.	Usaha			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten adalah individu atau entitas yang bertanggung jawab atas operasi atau kegiatan yang tidak mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin-izin tersebut.	Izin			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Total vol timbunan sampah Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Volume timbulan sampah Kabupaten adalah total berat atau volume keseluruhan sampah yang dihasilkan oleh penduduk, industri, dan institusi di suatu Kabupaten dalam periode waktu tertentu.	m3			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur atau menilai kondisi lingkungan hidup suatu wilayah atau negara.	Indeks			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Pengelolaan sampah oleh swasta adalah kegiatan atau layanan yang dilakukan oleh perusahaan swasta untuk mengelola berbagai aspek sampah, mulai dari pengumpulan, transportasi, pengolahan, hingga pembuangan akhir.	Unit			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pengeloaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Pengelolaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan adalah praktik atau kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh perusahaan swasta dengan mematuhi semua peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang.	Unit			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun adalah jumlah total permohonan izin yang diajukan oleh perusahaan swasta kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah dalam kurun waktu satu tahun tertentu.	Izin			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan swasta untuk mengelola atau melakukan kegiatan terkait pengelolaan sampah	Izin			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Nilai TPA (Program Adipura) ? 71		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA Di Kabupaten		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	TPA (Tempat Pembuangan Akhir) adalah suatu fasilitas atau lokasi yang digunakan untuk pembuangan akhir sampah setelah proses pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dilakukan.	nilai skor			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Total jumlah timbulan sampah di kabupaten/kota (ton)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Jumlah timbulan sampah di kabupaten/kota (ton) adalah total berat atau volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk, industri, dan institusi di suatu wilayah administratif dalam satu periode waktu tertentu.	Ton			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah sampah yang ditangani (ton)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Sampah yang ditangani adalah seluruh volume atau jenis sampah yang dikelola oleh suatu sistem pengelolaan sampah.	Ton			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Luas area kabupaten/kota (km2/ha)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Cakupan Area Pelayanan		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Area kabupaten/kota adalah wilayah administratif yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota.	km2/ha			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/ha)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Cakupan Area Pelayanan		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Area pelayanan pengelolaan sampah adalah wilayah atau daerah di mana suatu entitas atau lembaga pengelola sampah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah.	km2/ha			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Sampah yang terkurangi melalui 3 R		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	m3			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Total timbulan sampah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Timbulan Sampah Yang Ditangani		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Timbulan sampah adalah jumlah total sampah atau limbah yang dihasilkan oleh individu, rumah tangga, industri, atau institusi dalam suatu periode waktu tertentu di suatu wilayah atau lokasi tertentu.	m3			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Volume timbulan sampah yang ditangani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Timbulan Sampah Yang Ditangani		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Timbulan sampah yang ditangani adalah volume atau jumlah total sampah yang dikelola atau diurus oleh pemerintah, perusahaan pengelola sampah, atau lembaga terkait dalam suatu wilayah atau lokasi tertentu.	m3			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi adalah total pengaduan yang didaftarkan atau tercatat dalam sistem atau platform yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengelola dan menanggapi keluhan atau masalah dari masyarakat.	Kasus			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Pengaduan Masyarakat yang ditangani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Masyarakat yang ditangani adalah kelompok atau populasi tertentu dalam suatu wilayah atau lingkungan yang menjadi fokus perhatian, dukungan, atau intervensi dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga non-profit, atau organisasi kemasyarakatan.	Kasus			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Pemberian penghargaan lingkungan hidup (Ada/Tidak Ada)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Penghargaan lingkungan hidup adalah pengakuan atau apresiasi yang diberikan kepada individu, kelompok, organisasi, atau entitas lain yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pelestarian, perlindungan, atau pemulihan lingkungan hidup.	Ada/Tidak Ada			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan di satu kabupaten/kota adalah program pelatihan atau pembinaan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, atau kapasitas organisasi sosial atau masyarakat di tingkat lokal.	Pelatihan			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah total MHA		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Total MHA adalah jumlah keseluruhan gelar Master of Health Administration (MHA) yang diberikan atau diperoleh dalam suatu periode waktu tertentu atau di suatu institusi pendidikan tertentu	MHA			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	MHA yang diberikan sarana/prasarana adalah program pendidikan Master of Health Administration (MHA) yang disediakan dengan fasilitas atau perlengkapan yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan profesionalisme dalam bidang administrasi kesehatan.	MHA			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total MHA		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Total MHA adalah jumlah keseluruhan gelar Master of Health Administration (MHA) yang diberikan atau diperoleh dalam suatu periode waktu tertentu atau di suatu institusi pendidikan tertentu	MHA			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah MHA yang difasilitasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	MHA yang difasilitasi adalah program atau pendekatan dalam pendidikan atau pelatihan Master of Health Administration (MHA) yang didukung atau diberi fasilitas tertentu untuk mempermudah atau meningkatkan proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan bagi para mahasiswa.	MHA			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penetapan hak MHA		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penetapan Hak MHA		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	penetapan hak MHA adalah proses pengaturan atau pengakuan legalitas atau penggunaan gelar tersebut. Ini bisa melibatkan pihak-pihak yang berwenang atau badan akreditasi yang menetapkan standar untuk penggunaan gelar, menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan yang menawarkan gelar tersebut, atau menetapkan regulasi terkait dengan praktik dan penggunaan gelar MHA dalam profesi administrasi kesehatan.	Hak			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terverifikasi Hak Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi adalah pengakuan hukum atau mekanisme yang mengakui dan melindungi pengetahuan, praktik, inovasi, atau ekspresi budaya tradisional dari komunitas tertentu.	Hak			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	MHA (Master of Health Administration) dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi mengacu pada integrasi atau pengakuan keahlian administrasi kesehatan modern dengan pengetahuan lokal atau tradisional yang telah teruji keberhasilannya dalam masyarakat tertentu.	MHA			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah MHA yang diakui		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	MHA (Master of Health Administration) yang diakui mengacu pada gelar Master of Health Administration yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang diakui secara resmi oleh otoritas pendidikan atau akreditasi yang relevan.	MHA			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Peningkatan Kapasitas Dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Di Daerah (PPLHD) Di Kabupaten		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Sarana dan prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum adalah fasilitas dan perlengkapan yang diperlukan, seperti kantor, transportasi, perangkat komunikasi, alat bantu penyuluhan, buku panduan, fasilitas pertemuan, dan peralatan lapangan, untuk mendukung penyuluhan pertanian lapangan dengan efektif.	PPLHD			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Peningkatan Kapasitas Dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Di Daerah (PPLHD) Di Kabupaten		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	PPLHD (Penyuluh Pertanian Lapangan Terampil Handal Dan) adalah penyuluh pertanian yang telah dilatih dan memiliki keterampilan yang baik dalam memberikan pendampingan dan bimbingan kepada petani dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian.	PPLHD			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Penanggung jawab usaha atau kegiatan adalah individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, pemantauan, dan kepatuhan terhadap izin lingkungan, Rencana Pembangunan Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (PPLH), dan Penilaian Usaha dan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Izin			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani adalah kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan atau proyek .	Izin			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Indeks kualitas Tutupan Lahan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Tutupan Lahan		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Kualitas tutupan lahan adalah kondisi fisik dan ekologis dari penutupan lahan suatu area, termasuk jenis vegetasi atau penggunaan lahan yang ada di atasnya.	Indeks			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Indeks kualitas Udara		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Udara		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Kualitas udara adalah kondisi fisik, kimia, dan biologis udara di suatu wilayah atau lokasi tertentu	Indeks			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Indeks kualitas Air		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Air		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	Kualitas air adalah kondisi fisik, kimia, biologi, dan mikrobiologis air yang menentukan kebergunaannya untuk berbagai keperluan, seperti konsumsi manusia, pertanian, industri, dan ekosistem.	Indeks			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) adalah proses penilaian yang menyeluruh terhadap dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana, atau proyek (K/R/P).	Ada/ tidak ada			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Integrasi RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten (Ada/Tidak Ada)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	RPPLH (Rencana Pembangunan Penyelenggaraan Lingkungan Hidup) dalam rencana pembangunan kabupaten merupakan dokumen perencanaan yang mengatur strategi, kebijakan, dan program untuk pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan di tingkat kabupaten.	Ada/tidak Ada			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Dokumen RPPLH Kabupaten (ada/tidak ada)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		Data Statistik	Dinas Lingkungan Hidup	Terbuka	RPPLH (Rencana Pembangunan Penyelenggaraan Lingkungan Hidup) dalah sebuah dokumen perencanaan yang mengatur strategi dan program untuk pengelolaan lingkungan hidup di suatu daerah, dalam hal ini Kabupaten.	Ada/tidak Ada			RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pergudangan/lumbung pangan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Infrastruktur Pergudangan Dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Penyimpanan Cadangan Pangan		Data Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Terbuka	Pergudangan atau lumbung pangan adalah fasilitas atau tempat penyimpanan strategis yang digunakan untuk menyimpan stok pangan dalam jumlah besar.	Unit			RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kebutuhan pangan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Infrastruktur Pergudangan Dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Penyimpanan Cadangan Pangan		Data Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Terbuka	Kebutuhan pangan adalah jumlah makanan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh individu atau populasi untuk mempertahankan kesehatan dan kesejahteraan.				RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah cadangan pangan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras Dan Atau Jagung Sesuai Kebutuhan)		Data Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Terbuka	Cadangan pangan adalah stok atau persediaan pangan yang disimpan dan tersedia untuk digunakan dalam situasi darurat atau ketika pasokan pangan terganggu.				RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah desa rawan pangan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penanganan Daerah Rawan Pangan		Data Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Terbuka	Desa rawan pangan adalah wilayah atau desa di mana tingkat akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk penduduknya terbatas atau tidak mencukupi.	Desa			RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Stok beras		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penguatan Cadangan Pangan		Data Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Terbuka	Beras adalah salah satu jenis makanan pokok yang penting dalam konsumsi manusia di seluruh dunia.	Ton			RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Produksi Beras		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penguatan Cadangan Pangan		Data Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Terbuka	Produksi beras adalah jumlah total beras yang diproduksi oleh suatu negara atau wilayah dalam satu periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam metrik ton atau metrik ton per hektar.	Ton			RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		Data Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Terbuka	Pola Pangan Harapan (PPH) adalah pola konsumsi makanan yang diharapkan atau diinginkan oleh populasi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan secara optimal.	Skor			RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan		Data Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Terbuka	Sampel pangan yang diperdagangkan adalah makanan atau produk pangan yang ditransaksikan di pasar atau melalui perdagangan internasional.	sampel			RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan		Data Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Terbuka	Sampel pangan yang aman untuk dikonsumsi adalah makanan yang telah diuji dan dinyatakan bebas dari kontaminasi atau bahaya potensial yang dapat membahayakan kesehatan manusia.	sampel			RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Protein X BDD 100		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita		Data Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Terbuka	Ketersediaan protein dalam satuan gram/kapita/hari adalah jumlah protein yang tersedia untuk dikonsumsi oleh setiap individu dalam suatu populasi dalam satu hari.	gram/kapita/hari			RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Kalori X BDD 100		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita		Data Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Terbuka	Ketersediaan energi dalam satuan kkal/kapita/hari adalah jumlah kalori yang tersedia bagi setiap individu dalam suatu populasi dalam satu hari.	kkal/kapita/hari			RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketersediaan Pangan Utama		Data Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Terbuka	Penduduk adalah jumlah individu yang tinggal dalam suatu wilayah atau negara pada waktu tertentu.	Jiwa			RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Rata-Rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketersediaan Pangan Utama		Data Statistik	Dinas Ketahanan Pangan	Terbuka	Jumlah ketersediaan pangan utama adalah jumlah dan jenis makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh populasi suatu daerah atau negara dalam suatu periode waktu tertentu.	Kg			RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah satuan pemukiman transmigrasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembangunannya Dan Pembinaannya		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi mengacu pada total unit atau lokasi pemukiman yang telah dibangun atau disiapkan untuk menampung transmigran yang pindah ke daerah.	Pemukiman			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembangunannya Dan Pembinaannya		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi merujuk pada total unit atau lokasi pemukiman yang telah dibangun dan difasilitasi untuk program transmigrasi oleh pemerintah.	Pemukiman			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah transmigrasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Transmigran Swakarsa		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah transmigrasi mengacu pada total individu atau keluarga yang terlibat dalam program transmigrasi yang diorganisir oleh pemerintah untuk pindah ke daerah lain di dalam negara mereka.	Jiwa			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah transmigran swakarsa		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Transmigran Swakarsa		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah transmigran swakarsa mengacu pada total individu yang secara sukarela memilih untuk mengikuti program transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk pindah ke daerah lain.	Jiwa			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Rata-Rata Upah Minimum Regional/Bulan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rata-Rata Upah Minimum Regional		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Rata-Rata Upah Minimum Regional per Bulan adalah nilai rata-rata dari upah minimum yang ditetapkan untuk setiap wilayah atau daerah administratif dalam suatu negara.	Juta Rupiah			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Orang Terkena PHK		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	PHK		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah Orang Terkena PHK mengacu pada total individu yang secara individu atau kolektif mengalami pemutusan hubungan kerja dari pekerjaan mereka dalam suatu periode waktu tertentu.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kasus PHK		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	PHK		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu di suatu wilayah atau negara.	Kasus			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Tenaga Kerja Pria		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	TKI Di Luar Negeri		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Mengacu pada total jumlah pria yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk mereka yang bekerja secara aktif di sektor formal atau informal, serta yang sedang mencari pekerjaan dalam suatu populasi atau negara tertentu.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Tenaga Kerja Wanita		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	TKI Di Luar Negeri		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Mengacu pada total jumlah wanita yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja aktif maupun mencari pekerjaan dalam suatu populasi atau negara tertentu.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketenagakerjaan		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah angkatan kerja (yaitu individu yang bekerja ditambah dengan individu yang mencari pekerjaan) terhadap total jumlah populasi usia kerja (biasanya usia 15 tahun ke atas).	Persen (%)			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketenagakerjaan		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merupakan jumlah individu yang sedang menganggur terbuka (aktif mencari pekerjaan) dibagi dengan jumlah angkatan kerja (jumlah individu yang bekerja ditambah dengan jumlah pengangguran terbuka).	Persen (%)			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pengangguran Terbuka		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketenagakerjaan		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah Pengangguran Terbuka mengacu pada jumlah individu yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil menemukan pekerjaan dalam periode tertentu.	Jiwa			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, Dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Jenis Kelamin		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar mencakup total posisi pekerjaan yang secara resmi terdaftar atau diumumkan oleh perusahaan, lembaga, atau agen yang mencari calon untuk mengisi posisi tersebut.	Lowongan			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, Dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Jenis Kelamin		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar merujuk pada total individu yang secara resmi terdaftar di lembaga atau badan pemerintah yang mengelola data pencari kerja.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Yang Memiliki Perizinan		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja dapat bervariasi tergantung pada negara dan wilayahnya.	Unit			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Yang Memiliki Perizinan		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Mengacu pada total lembaga atau institusi yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah atau otoritas terkait untuk menyelenggarakan program pelatihan kerja.	Unit			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Instruktur		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total individu yang bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran atau pelatihan di berbagai lembaga pendidikan, pelatihan, atau kursus di Kabupaten Sumbawa.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total individu yang telah memperoleh sertifikasi resmi yang mengakui kemampuan dan keterampilan mereka dalam bidang tertentu sebagai instruktur atau pengajar.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama Oleh Mediator Hubungan Industrial		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah perselisihan hubungan industrial merujuk pada total konflik atau sengketa yang terjadi antara buruh atau serikat pekerja dengan pengusaha atau majikan di tempat kerja.	Kasus			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama Oleh Mediator Hubungan Industrial		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total konflik antara pekerja dan pengusaha yang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan bersama dengan bantuan mediator resmi dari pemerintah, biasanya dari Dinas Tenaga Kerja.	Kasus			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pencaker (pencari kerja) yang terdaftar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total individu yang telah mendaftarkan diri sebagai pencari kerja di instansi terkait.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total individu yang berhasil mendapatkan pekerjaan melalui bantuan atau program penempatan kerja yang diselenggarakan oleh instansi terkait.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Perusahaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Pp/Pkb, Lks Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan)		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada data yang mencatat total jumlah entitas bisnis yang beroperasi di suatu wilayah tertentu, dalam hal ini Kabupaten Sumbawa.	Perusahaan			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Pp/Pkb, Lks Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan)		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total entitas bisnis di Kabupaten Sumbawa yang mematuhi standar-standar kerja yang adil dan layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.	Perusahaan			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah tenaga kerja		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total individu yang termasuk dalam angkatan kerja di suatu wilayah, yang mencakup semua orang yang berusia produktif dan aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Sumbawa, dalam periode satu tahun tertentu, dengan memperhitungkan harga-harga tetap pada tahun dasar tertentu.	Juta Rupiah			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah tenaga kerja keseluruhan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah tenaga kerja keseluruhan merujuk pada total individu yang termasuk dalam angkatan kerja di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Sumbawa.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total individu dalam angkatan kerja yang telah berhasil memperoleh sertifikasi resmi yang mengakui keterampilan dan kompetensi mereka di bidang tertentu.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total aktivitas, program, atau acara yang telah diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan pihak swasta di wilayah Kabupaten Sumbawa selama periode tertentu.	Kegiatan			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) merujuk pada total aktivitas atau program yang telah dijalankan sesuai dengan panduan dan tujuan yang ditetapkan dalam RTKD di Kabupaten Sumbawa selama periode tertentu.	Kegiatan			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Lulusan S1/S2/S3		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah penduduk merujuk pada total keseluruhan individu yang tinggal di suatu wilayah atau negara pada saat tertentu.	Jiwa			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah lulusan S1/S2/S3		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Lulusan S1/S2/S3		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah lulusan S1/S2/S3 merujuk pada total individu yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi (Sarjana, Magister, atau Doktor) di Kabupaten Sumbawa.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total individu yang mendaftar untuk mengikuti program pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam memulai dan mengelola usaha atau bisnis.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah tenaga kerja yang dilatih		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total individu yang telah menerima pelatihan keterampilan atau peningkatan kompetensi kerja dalam suatu periode tertentu, seperti yang diorganisir oleh lembaga pelatihan atau pemerintah daerah di Kabupaten Sumbawa.	Orang	Basis Pelatihan (Kompetensi, Masyarakat, Kewirausahaan)		RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total individu yang mendaftar untuk mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh komunitas atau lembaga non-pemerintah di Kabupaten Sumbawa.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah tenaga kerja yang dilatih		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total individu yang telah menerima pelatihan keterampilan atau peningkatan kompetensi kerja dalam suatu periode tertentu, seperti yang diorganisir oleh lembaga pelatihan atau pemerintah daerah di Kabupaten Sumbawa.	Orang	Basis Pelatihan (Kompetensi, Masyarakat, Kewirausahaan)		RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total individu yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan dan menguji keterampilan praktis dan kemampuan yang relevan dengan bidang pekerjaan atau industri tertentu.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah tenaga kerja yang dilatih		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total individu yang telah menerima pelatihan keterampilan atau peningkatan kompetensi kerja dalam suatu periode tertentu, seperti yang diorganisir oleh lembaga pelatihan atau pemerintah daerah di Kabupaten Sumbawa.	Orang	Basis Pelatihan (Kompetensi, Masyarakat, Kewirausahaan)		RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peralatan yang telah terdaftar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah peralatan yang telah terdaftar merujuk pada total peralatan atau mesin yang telah didaftarkan atau tercatat secara resmi di Kabupaten Sumbawa.	Buah			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peralatan yang telah diuji		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total peralatan atau alat yang telah menjalani proses pengujian untuk memastikan keamanan, kelayakan, atau kepatuhan terhadap standar tertentu, seperti dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja (K3).	Buah			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perusahaan yang terdaftar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Pemeriksaan Perusahaan		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah perusahaan yang terdaftar mengacu pada total entitas bisnis yang resmi terdaftar dan diakui secara hukum di Kabupaten Sumbawa.	Perusahaan			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perusahaan yang telah diperiksa		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Pemeriksaan Perusahaan		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total entitas bisnis yang telah menjalani proses pemeriksaan atau audit oleh otoritas terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Kabupaten Sumbawa.	Perusahaan			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total insiden atau kasus konflik yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, yang melibatkan intervensi atau penanganan dari otoritas pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.	Kasus			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun n		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total kasus perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang berhasil diselesaikan atau dimediasi oleh Pemerintah Daerah dalam periode tahun tersebut.	Kasus			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pekerja/buruh		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Mengacu pada total individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai karyawan formal, informal, maupun buruh mandiri.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pekerja/buruh JAMSOSTEK		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk jumlah individu yang terdaftar dalam program perlindungan sosial, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan seperti perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun n		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Keselamatan Dan Perlindungan		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun n merujuk pada total entitas bisnis yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa dalam periode waktu tersebut.	Perusahaan			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Keselamatan Dan Perlindungan		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Tahun n merujuk pada jumlah entitas bisnis di Kabupaten Sumbawa yang menerapkan standar dan praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja selama tahun tersebut.	Perusahaan			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pencari kerja yang terdaftar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total individu yang mendaftar sebagai pencari kerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dalam suatu periode tertentu.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada total individu yang berhasil ditempatkan dalam pekerjaan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dalam suatu periode tertentu.	Orang			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kasus yang dicatatkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada data yang mencatat semua kasus atau perselisihan yang dilaporkan atau didaftarkan pada lembaga terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di suatu wilayah tertentu, dalam hal ini Kabupaten Sumbawa.	Kasus			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada data yang mencatat jumlah perselisihan atau konflik antara pengusaha dan pekerja yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme perjanjian bersama.	Kasus			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perusahaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada data yang mencatat total jumlah entitas bisnis yang beroperasi di suatu wilayah tertentu, dalam hal ini Kabupaten Sumbawa.	Perusahaan			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah sengketa pengusaha pekerja		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun		Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada data yang mencatat jumlah konflik atau perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dalam suatu periode tertentu.	Kasus			RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Hubungan Industrial Dan Syarat-syarat Kerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Menurut Jenis Kegiatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada upaya dan program yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, serta memastikan bahwa kondisi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kegiatan	Jenis Kegiatan		RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri yang Berasal dari Kabupaten Sumbawa Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada data yang mengelompokkan tenaga kerja asal Kabupaten Sumbawa yang bekerja di luar negeri berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang mereka tempuh serta jenis kelamin mereka.	Orang	1. Tingkat Pendidikan 2. Jenis Kelamin		RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri yang Berasal dari Kabupaten Sumbawa Menurut Negara Tujuan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada data statistik yang menunjukkan berapa banyak warga Kabupaten Sumbawa yang bekerja di luar negeri, dikategorikan berdasarkan negara tujuan mereka.	Orang	1. Negara Tujuan 2. Jenis Kelamin		RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Merujuk pada data statistik yang mengkategorikan individu-individu yang masih mencari pekerjaan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang mereka tempuh serta jenis kelamin mereka.	Orang	1. Tingkat Pendidikan 2. Jenis Kelamin		RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Pendaftaran, Penempatan dan Penghapusan Pencari Kerja pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Dirinci per Bulan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Banyaknya Pendaftaran, Penempatan, dan Penghapusan Pencari Kerja pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Dirinci per Bulan merujuk pada jumlah individu yang mendaftar sebagai pencari kerja.	Orang	1. Bulan 2. Pendaftaran 3. Penempatan 4. Penghapusan 5. Jenis Kelamin		RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Lembaga Latihan Swasta Menurut Jenisnya di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terbuka	Banyaknya Lembaga Latihan Swasta Menurut Jenisnya di Kabupaten Sumbawa merujuk pada jumlah institusi pelatihan non-pemerintah yang ada di wilayah tersebut.	Latihan	Jenis Latihan		RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Pekerja Sosial Professional Dan/Atau TKS Dan/Atau Relawan Sosial Yang Disediakan		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Pekerja Sosial Professional Dan/Atau TKS Dan/Atau Relawan Sosial Yang Disediakan		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Direunifikasi Dengan Keluarga		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Direunifikasi Dengan Keluarga		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Rumah Singgah/Shelter/ Tempat Tinggal Sementara Yang Dimiliki Sesuai Standar Dengan Jumlah Penyandang Diabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Dan Gepeng		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Rumah Singgah/Shelter/ Tempat Tinggal Sementara Yang Dimiliki Sesuai Standar Dengan Jumlah Penyandang Diabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Dan Gepeng		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Unit			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah gelandangan dan pengemis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah gelandangan dan pengemis	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah lanjut usia terlantar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah lanjut usia terlantar	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak terlantar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah anak terlantar	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penyandang disabilitas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah penyandang disabilitas	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasrana pelayanan kesos skala		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasrana pelayanan kesos skala	Unit			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos	Unit			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperolah bantuan sosial		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperolah bantuan sosial	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PMKS yang ada		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase PMKS Yang Tertangani		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah PMKS yang ada	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PMKS yang tertangani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase PMKS Yang Tertangani		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial		Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Jiwa			RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sumbawa	Orang	1. Kecamatan 2. Jenis Disabilitas		RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Pekerja Sosial Masyarakat Menurut Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Banyaknya Pekerja Sosial Masyarakat Menurut Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan	Orang	1. Kecamatan 2. Tingkat Pendidikan		RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Pekerja Sosial Masyarakat Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Banyaknya Pekerja Sosial Masyarakat Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan	Orang	1. Kecamatan 2. Jenis Kelamin		RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Lanjut Usia (Jompo) Terlantar Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Banyaknya Lanjut Usia (Jompo) Terlantar Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan	Orang	1. Kecamatan 2. Jenis Kelamin		RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Korban Bencana Alam Menurut Permasalahan di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Banyaknya Korban Bencana Alam Menurut Permasalahan di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan	Korban	1. Kecamatan 2. Permasalahan		RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Karang Taruna Menurut Statusnya di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Banyaknya Karang Taruna Menurut Statusnya di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan	Karang Taruna	1. Kecamatan 2. Status Karang Taruna		RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Bekas Narapidana Menurut Umur di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Banyaknya Bekas Narapidana Menurut Umur di Kabupaten Sumbawa	Orang	1. Kecamatan 2. Diatas dan Dibawah 18 Tahun		RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Sosial	Terbuka	Banyaknya Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa	Orang	1. Kecamatan 2. Jenis Kelamin		RAD.04.02 DATA SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara korban bencana kebakaran		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran		Data Statistik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terbuka	Jumlah Warga Negara korban bencana kebakaran adalah total jumlah individu atau warga negara yang menjadi korban dalam suatu bencana kebakaran. Hal ini mencakup individu yang mengalami cedera, kehilangan properti, atau bahkan kehilangan nyawa sebagai akibat dari kebakaran.	Jiwa			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran		Data Statistik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terbuka	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran adalah total jumlah individu atau warga negara yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi dari petugas pemadam kebakaran atau pihak terkait setelah terjadi kebakaran. Layanan ini mencakup tindakan menyelamatkan korban yang terjebak di dalam gedung yang terbakar serta tindakan evakuasi untuk mengamankan warga dari bahaya kebakaran.	Jiwa			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran		Data Statistik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terbuka	Waktu tanggap penanganan kebakaran atau "response time" adalah interval waktu yang dibutuhkan oleh tim pemadam kebakaran untuk merespons atau tiba di lokasi kebakaran setelah menerima laporan atau panggilan darurat. Waktu tanggap yang lebih cepat biasanya dianggap lebih efektif dalam meminimalkan kerusakan dan risiko akibat kebakaran.	Menit			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran		Data Statistik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terbuka	Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten adalah total kejadian atau insiden kebakaran yang terjadi dalam wilayah administratif suatu Kabupaten dalam periode waktu tertentu.	Kasus			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota		Data Statistik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terbuka	Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap adalah total jumlah aksi penyelamatan dan evakuasi yang dilakukan terhadap korban dan individu yang terdampak oleh kebakaran dalam waktu respons atau tanggap yang ditetapkan di kabupaten tertentu.	Korban			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah layanan pemadaman		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota		Data Statistik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terbuka	Jumlah layanan pemadaman adalah total jumlah kegiatan atau operasi pemadaman yang dilakukan oleh tim atau lembaga pemadam kebakaran dalam suatu periode waktu tertentu. Ini mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk memadamkan api dalam kasus kebakaran yang terjadi di wilayah yang mereka layani.	Layanan			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		Data Statistik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terbuka	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah total jumlah insiden kebakaran yang terjadi di area yang dikelola dan diawasi oleh sebuah WMK dalam suatu periode waktu tertentu.	Kasus			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		Data Statistik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terbuka	Jumlah kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani adalah total jumlah insiden kebakaran yang telah ditangani atau diatasi oleh tim atau lembaga manajemen kebakaran dalam suatu wilayah tertentu.	Kasus			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas wilayah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota		Data Statistik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terbuka	Luas wilayah adalah ukuran atau dimensi dari suatu area atau daerah, biasanya diukur dalam satuan luas seperti kilometer persegi (km²) atau hektar (ha).	Ha			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota		Data Statistik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terbuka	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran adalah area atau wilayah yang dikelola dan diawasi oleh sebuah tim atau lembaga manajemen kebakaran. Ini mencakup berbagai aspek termasuk pemantauan kebakaran, pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, dan upaya-upaya lainnya untuk mengelola risiko kebakaran di wilayah tersebut.	Ha			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara yang terkena penegakan hukum Perda dan perkada		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Data Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbuka	Jumlah Warga Negara yang Terkena Penegakan Hukum Perda dan Perkada adalah total jumlah individu atau warga negara yang menjadi objek atau terdampak oleh tindakan penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Ini mencakup individu-individu yang dikenai sanksi atau tindakan hukum karena melanggar ketentuan yang diatur dalam Perda atau Perkada yang berlaku di wilayah tersebut.	Jiwa			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Data Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbuka	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada adalah total jumlah individu atau warga negara yang menerima pelayanan atau perlindungan dari penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Ini mencakup berbagai aspek seperti penegakan ketertiban umum, perlindungan lingkungan, pengendalian sosial, dan lain-lain yang diatur dalam Perda atau Perkada yang berlaku di wilayah tersebut.	Jiwa			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Personil Satpol PP		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Personil Berkualitas PPNS		Data Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbuka	Jumlah Personil Satpol PP adalah total keseluruhan personel atau anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah (Perda), dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu wilayah atau daerah administratif.	Jiwa			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Personil Berkualitas PPNS		Data Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbuka	Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS adalah total jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki kualifikasi atau keahlian sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penegakan ketertiban umum di wilayah administratif tertentu.	Jiwa			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan		Data Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbuka	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi adalah total keseluruhan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengandung ketentuan atau aturan mengenai sanksi yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam suatu wilayah atau daerah administratif.	Perda			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan		Data Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbuka	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan adalah total jumlah Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengandung ketentuan atau aturan mengenai sanksi yang telah ditegakkan atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat.	Perda			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan		Data Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbuka	Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk adalah total jumlah laporan atau pengaduan yang diterima oleh suatu lembaga atau badan terkait yang mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap aturan, hukum, atau peraturan tertentu dalam suatu wilayah atau domain tertentu.	Pengaduan			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pengaduan yang ditangani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan		Data Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbuka	Jumlah pengaduan yang ditangani adalah total jumlah keluhan, laporan, atau pengaduan yang diterima oleh suatu lembaga atau badan penegak hukum, pemerintah daerah, atau instansi terkait yang kemudian ditindaklanjuti atau diselesaikan melalui proses yang sesuai.	Pengaduan			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pelanggaran PERDA		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penegakan Perda		Data Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbuka	Jumlah pelanggaran PERDA adalah total jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu di suatu wilayah atau daerah administratif.	Perda			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penegakan Perda		Data Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbuka	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA adalah total jumlah kasus atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pihak berwenang, seperti aparat penegak hukum atau instansi terkait.	Perda			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		Data Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbuka	Jumlah pelanggaran K3 dilaporkan dan teridentifikasi oleh SATPOL PP merujuk pada total pelanggaran terhadap ketertiban, ketentraman, dan keindahan lingkungan yang dilaporkan oleh masyarakat dan diidentifikasi oleh SATPOL PP.	Pelanggaran			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Pelanggaran K3 yang terselesaikan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		Data Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbuka	Pelanggaran K3 yang terselesaikan merujuk pada penyelesaian jumlah pelanggaran terhadap ketertiban, ketentraman, dan keindahan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pelanggaran			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Wilayah kerja (desa atau kecamatan)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		Data Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbuka	Jumlah Wilayah Kerja (Desa atau Kecamatan) adalah total wilayah administratif yang menjadi lingkup tanggung jawab suatu lembaga atau badan pemerintahan, seperti pemerintah desa atau kecamatan.	Wilayah			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah petugas/anggota Linmas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		Data Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbuka	Jumlah petugas/anggota Linmas adalah total jumlah individu yang tergabung dalam Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) di suatu wilayah atau daerah. Linmas adalah organisasi yang dibentuk untuk membantu dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat lokal, biasanya dengan melibatkan sukarelawan dari komunitas setempat.	Orang			RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN		0	0	0	0	0	0	0
jumlah pengaduan sengketa tanah garapan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penangan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Pengaduan sengketa tanah garapan adalah proses formal atau resmi di mana pihak yang terlibat dalam sengketa tanah mengajukan keluhan atau permohonan bantuan kepada pihak berwenang, seperti lembaga hukum atau otoritas pemerintah terkait, untuk menyelesaikan konflik tersebut.	Kasus			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penangan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Sengketa tanah garapan yang ditangani merujuk pada konflik atau pertikaian yang melibatkan klaim kepemilikan atau penggunaan tanah yang sedang dikelola atau ditanami oleh pihak tertentu.	Kasus			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Izin Membuka Tanah (IMB) yang diterbitkan adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk memberikan persetujuan kepada pemohon untuk melakukan kegiatan pembukaan atau penggunaan lahan tertentu.	Ha			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah (IMB) adalah tanah yang digunakan sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk kegiatan pembukaan atau penggunaan lahan tertentu.	Ha			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Luas Lahan Bersertifikat		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah adalah tanah yang pada prinsipnya memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan, namun belum atau belum sepenuhnya dimiliki oleh individu atau entitas yang berhak.	Ha			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas lahan bersertifikat di suatu daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Luas Lahan Bersertifikat		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Lahan bersertifikat di suatu daerah adalah tanah yang memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah dan terdaftar dalam otoritas pemerintah setempat.	Ha			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penerima tanah obyek landreform		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) Yang Siap Diredistribusikan Yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Penerima tanah obyek landreform adalah individu, kelompok masyarakat, atau entitas hukum yang menerima atau diberikan hak kepemilikan atau penggunaan tanah dalam konteks reforma agraria atau redistribusi tanah.				RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) Yang Siap Diredistribusikan Yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Luas Tanah Obyek Landreform (TOL) adalah ukuran atau dimensi tanah yang diberikan atau dialokasikan oleh pemerintah dalam rangka reforma agraria atau redistribusi tanah untuk kepentingan sosial dan ekonomi.	Ha			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas izin lokasi yang diterbitkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal.		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Izin lokasi yang diterbitkan adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk memberikan persetujuan kepada pemohon untuk melakukan aktivitas tertentu di lokasi atau area yang telah ditentukan.	Ha			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal.		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi adalah tanah yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam izin lokasi yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait.	Ha			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum merujuk pada jumlah atau ukuran tanah yang diperlukan untuk membangun infrastruktur yang dapat digunakan oleh masyarakat secara luas.	Ha			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum adalah proses atau keputusan yang menetapkan sebagian tanah untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.	Lokasi			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas total tanah yang diberikan ijin lokasi (m2)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Total tanah yang diberikan izin lokasi adalah luas keseluruhan tanah yang diizinkan untuk digunakan atau dikembangkan sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait.	Ha			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Tanah sesuai peruntukan ijin lokasi adalah tanah yang digunakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam izin lokasi yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait.	Ha			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Permohonan Ijin Lokasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penyelesaian Izin Lokasi		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Permohonan izin lokasi adalah proses formal untuk mendapatkan persetujuan atau izin dari otoritas terkait, seperti pemerintah daerah atau badan regulasi, untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu lokasi tertentu untuk kegiatan atau proyek tertentu.	Izin			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ijin Lokasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penyelesaian Izin Lokasi		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Izin lokasi adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk melakukan aktivitas tertentu di suatu lokasi atau area yang telah ditentukan.	Izin			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kasus yang terdaftar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penyelesaian Kasus Tanah Negara		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Kasus yang terdaftar adalah jumlah atau daftar masalah, peristiwa, atau situasi yang telah dicatat atau tercatat dalam sistem atau daftar resmi untuk keperluan pengawasan, penanganan, atau analisis lebih lanjut.	Kasus			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kasus yang diselesaikan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penyelesaian Kasus Tanah Negara		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Kasus yang diselesaikan adalah jumlah atau status dari situasi atau masalah tertentu yang telah selesai atau diselesaikan.	Kasus			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah luas wilayah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Luas Lahan Bersertifikat		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Luas wilayah adalah ukuran atau dimensi total dari suatu area geografis, seperti negara, provinsi, kota, atau desa, yang diukur dalam satuan luas seperti kilometer persegi (km²) atau hektar (ha).	Ha			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Luas Lahan bersertifikat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Luas Lahan Bersertifikat		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Luas lahan bersertifikat adalah ukuran atau dimensi tanah yang sudah terdaftar dan terdokumentasi secara resmi dalam sertifikat tanah.	Ha			RAD.03.06 DATA PERTANAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Lingkungan perumahan adalah area tempat tinggal yang dinilai atau diobservasi dalam periode waktu spesifik.	Lingkungan			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Lingkungan yang didukung PSU adalah area di mana program sanitasi memberikan dukungan untuk meningkatkan sanitasi dan kebersihan, termasuk akses air bersih, sanitasi yang layak, dan pendidikan sanitasi.	Lingkungan			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh rumah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Seluruh rumah merujuk pada semua tempat tinggal atau bangunan tempat manusia tinggal atau bermukim.	Rumah			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Rumah tangga kumuh perkotaan adalah keluarga atau individu yang tinggal dalam kondisi pemukiman kumuh di area perkotaan, dengan infrastruktur yang kurang memadai dan akses terbatas terhadap layanan publik.	Rumah			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas pemukiman kumuh		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Pemukiman kumuh adalah area permukiman yang kondisinya tidak memenuhi standar minimum untuk kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan penghuninya.	m2			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luasan pemukiman kumuh yang tertangani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Pemukiman kumuh yang tertangani adalah area permukiman yang sebelumnya tidak memadai, tetapi telah mengalami perbaikan untuk memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan dengan meningkatkan infrastruktur dasar dan layanan publik.	m2			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas wilayah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Wilayah adalah area geografis yang memiliki batas-batas tertentu, baik secara administratif, fisik, atau sosial, yang digunakan untuk tujuan penelitian, administrasi, atau pengelolaan.	m2			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas lingkungan permukiman kumuh		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Lingkungan permukiman kumuh adalah area pemukiman dengan kepadatan tinggi, infrastruktur dasar yang tidak memadai (seperti air bersih dan sanitasi buruk), bangunan yang rusak, akses terbatas ke layanan publik, risiko lingkungan, dan keamanan yang rendah.	m2			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas area permukiman keseluruhan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pemukiman Yang Tertata		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Area permukiman keseluruhan mengacu pada semua wilayah yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh penduduk.	Ha			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas area permukiman tertata		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pemukiman Yang Tertata		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Area permukiman tertata adalah wilayah tempat tinggal yang direncanakan dengan baik dan teratur sesuai dengan standar perencanaan perkotaan atau perdesaan.	Ha			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Rumah tangga MBR (Miskin Berat) adalah keluarga dengan pendapatan rendah yang tinggal di suatu wilayah selama periode waktu spesifik	Rumah tangga			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Rumah tangga MBR (Miskin Berat) yang menempati rumah layak huni dan terjangkau adalah keluarga dengan pendapatan rendah yang tinggal dalam rumah yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan, serta tersedia dengan biaya yang dapat dijangkau oleh mereka dalam jangka waktu tertentu.	Rumah tangga			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Rumah di suatu wilayah kerja adalah tempat tinggal yang ada dalam batas geografis tertentu selama periode waktu yang spesifik.	Rumah			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Rumah layak huni di suatu wilayah kerja adalah rumah yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan, serta terletak dalam area yang ditentukan dan dievaluasi selama periode waktu tertentu.	Rumah			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas wilayah permukiman		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Permukiman Layak Huni		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Wilayah permukiman adalah area geografis yang digunakan sebagai tempat tinggal bagi sekelompok orang.	Ha			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Luas pemukiman layak huni		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Permukiman Layak Huni		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Pemukiman layak huni adalah lingkungan tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan, serta menyediakan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, jalan yang baik, dan fasilitas umum seperti sekolah dan pusat kesehatan.	Ha			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Rumah Layak Huni		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Penduduk adalah orang-orang yang tinggal di suatu wilayah atau negara tertentu dalam jangka waktu tertentu.	Jiwa			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah layak huni		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Rumah Layak Huni		Data Statistik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terbuka	Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan, memiliki konstruksi yang kokoh, ventilasi dan pencahayaan yang baik, akses air bersih dan sanitasi, ruang yang cukup, serta fasilitas dasar seperti listrik dan keamanan.	Rumah			RAD.03.04 DATA PERUMAHAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah Penduduk adalah total jumlah individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu.	Jiwa			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik adalah Total jumlah individu dalam suatu daerah yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah dari rumah tangga mereka, baik melalui sistem perpipaan atau fasilitas pengolahan lainnya.	Jiwa			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah Penduduk adalah total jumlah individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu.	Jiwa			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah Penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah Total jumlah individu dalam suatu daerah yang memiliki akses dan mendapatkan pasokan air minum yang mencukupi untuk kebutuhan harian mereka.	Jiwa			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka		Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Provinsi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka		Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Nasional		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka		Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten adalah total area yang berada di bawah otoritas kabupaten untuk pengelolaan dan distribusi air melalui jaringan irigasi. Daerah ini meliputi lahan pertanian yang memperoleh suplai air dari saluran irigasi yang dibangun, dioperasikan, dan dipelihara oleh pemerintah kabupaten.	Ha			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dioperasi dan pelihara di tahun eksisting adalah total area irigasi di bawah otoritas kabupaten yang menerima layanan pengairan dari jaringan irigasi yang sedang dioperasikan dan dipelihara pada tahun berjalan.	Ha			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas irigasi kewenangan kabupaten yang yang dilayani oleh jaringan irigasi direhabilitasi (ha)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dioperasi dan pelihara di tahun eksisting adalah total area pertanian di kabupaten yang mendapatkan suplai air dari jaringan irigasi yang secara aktif dikelola dan dipelihara dalam tahun berjalan untuk memastikan efisiensi dan ketersediaan air yang optimal.	Ha			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang ditingkatkan (ha)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang ditingkatkan adalah total area pertanian di kabupaten yang mendapatkan suplai air dari jaringan irigasi yang telah mengalami perbaikan atau peningkatan untuk meningkatkan efisiensi dan distribusi air.	Ha			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun adalah total area pertanian di kabupaten yang mendapatkan suplai air irigasi dari jaringan irigasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten.	Ha			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas wilayah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas Wilayah adalah total area geografis yang dicakup oleh suatu daerah administratif, seperti kabupaten atau kota, yang diukur dalam satuan luas (misalnya, kilometer persegi atau hektar).	Km2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas ruang terbuka hijau		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas Ruang Terbuka Hijau adalah total area di suatu wilayah yang digunakan untuk vegetasi dan tanaman, termasuk taman, kebun, dan kawasan hijau lainnya, yang berfungsi untuk keseimbangan ekosistem dan rekreasi publik.	Km2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas Wilayah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kawasan Kumuh		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas Wilayah adalah total area geografis yang dicakup oleh suatu daerah administratif, seperti kabupaten atau kota, yang diukur dalam satuan luas (misalnya, kilometer persegi atau hektar).	Km2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas Kawasan Kumuh		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kawasan Kumuh		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas Kawasan Kumuh adalah total area yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh, yang memiliki kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan memerlukan perbaikan.	Km2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh rumah tangga		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah Seluruh Rumah Tangga adalah total jumlah unit keluarga atau kelompok orang yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal di suatu wilayah.	Rumah tangga			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih adalah total rumah tangga yang memiliki akses dan menggunakan sumber air yang layak untuk keperluan sehari-hari seperti minum, memasak, dan kebersihan pribadi.	Rumah tangga			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh rumah tangga		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rumah Tangga Bersanitasi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah Seluruh Rumah Tangga adalah total jumlah unit keluarga atau kelompok orang yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal di suatu wilayah.	Rumah tangga			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah tangga bersanitasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rumah Tangga Bersanitasi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah rumah tangga bersanitasi adalah total rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai, seperti toilet yang layak dan sistem pembuangan limbah yang aman.	Rumah tangga			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya adalah keseluruhan proyek konstruksi yang berada di bawah pengawasan atau tanggung jawab suatu badan atau otoritas tertentu dalam suatu wilayah atau periode tertentu.	Proyek			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi adalah total proyek konstruksi di bawah pengawasan suatu badan atau otoritas tertentu di mana telah terjadi insiden atau kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi.	Proyek			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analis di wilayah Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten adalah total tenaga kerja yang diperlukan di suatu kabupaten untuk menjalankan fungsi operator dan teknis/analis sesuai dengan kebutuhan industri, proyek, dan kegiatan pembangunan yang ada di wilayah tersebut.	Jiwa			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis adalah total tenaga kerja dalam bidang konstruksi di suatu kabupaten yang telah mengikuti dan lulus pelatihan khusus, serta memiliki sertifikat resmi yang membuktikan keterampilan mereka dalam operasi atau analisis teknis.	Jiwa			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah di Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Rumah Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah rumah di Kabupaten adalah total keseluruhan rumah yang ada di dalam wilayah administratif suatu kabupaten.	Rumah			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPAL		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Rumah Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPAL adalah total dari rumah-rumah yang memiliki fasilitas untuk pengolahan limbah domestik, baik melalui cubluk (septic tank sederhana), pengolahan lumpur tinja di tempat pengolahan lumpur tinja (PLT), maupun sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL).	Rumah			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten adalah keseluruhan jumlah unit keluarga atau rumah tangga yang tinggal dan menetap dalam wilayah administratif suatu Kabupaten.	Rumah tangga			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten adalah total jumlah rumah tangga yang memiliki akses ke air minum bersih yang disediakan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik melalui jaringan perpipaan maupun metode lain yang dianggap aman dan terlindungi di dalam suatu Kabupaten.	KK			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Kabupaten		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten adalah total area permukiman yang terletak di sepanjang pantai dalam wilayah sungai (WS) yang menjadi tanggung jawab kabupaten dan rentan terhadap pengikisan atau abrasi.	Ha			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yangterlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Kabupaten		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten adalah total area permukiman di sepanjang pantai yang rentan terhadap pengikisan atau abrasi, tetapi telah dilengkapi dengan infrastruktur seperti pemecah gelombang atau tanggul yang dirancang untuk melindungi dari abrasi dalam wilayah sungai (WS) yang menjadi tanggung jawab kabupaten.	Ha			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kabupaten		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten adalah total area permukiman dalam wilayah sungai (WS) yang berada di bawah tanggung jawab kabupaten dan rentan terhadap kejadian banjir.	Ha			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kabupaten		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten adalah total area permukiman yang rentan terhadap banjir, tetapi telah dilengkapi dengan infrastruktur seperti bendungan, tanggul, atau sistem drainase, yang dirancang untuk mengurangi risiko banjir dalam wilayah sungai (WS) yang menjadi tanggung jawab kabupaten.	Ha			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang Jalan Kabupaten yang seharusnya direhabilitasi/ direkonstruksi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Presentase Panjang Jalan Kabupaten Yang Di Rehabilitasi/Direkonstruksi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang Jalan Kabupaten yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi adalah total panjang jalan dalam wilayah kabupaten yang memerlukan perbaikan atau pembangunan ulang karena kondisinya yang rusak atau tidak memadai untuk mendukung lalu lintas yang aman dan nyaman.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang jalan Kabupaten yang direhabilitasi/direkonstruksi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Presentase Panjang Jalan Kabupaten Yang Di Rehabilitasi/Direkonstruksi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang jalan Kabupaten yang direhabilitasi/direkonstruksi adalah total panjang jalan dalam wilayah kabupaten yang telah mengalami perbaikan atau pembangunan ulang untuk meningkatkan kondisi fisiknya sehingga dapat digunakan dengan lebih baik dan aman.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang seluruh jalan Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang seluruh jalan Kabupaten adalah total panjang semua jalan yang berada dalam wilayah administratif suatu kabupaten, termasuk jalan yang kondisinya baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) adalah total panjang jalan yang berada dalam kondisi fisik baik atau sedang, artinya jalan tersebut dapat digunakan dengan aman dan nyaman tanpa kerusakan signifikan yang mengganggu lalu lintas.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Rencana Peruntukan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketaatan Terhadap RTRW		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Rencana Peruntukan adalah bagian dari rencana tata ruang yang menentukan jenis penggunaan lahan tertentu dalam suatu wilayah, seperti perumahan, komersial, industri, atau pertanian, guna memastikan pemanfaatan lahan yang optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan perencanaan yang berlaku.	RTRW			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Realisasi RTRW		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ketaatan Terhadap RTRW		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Realisasi RTRW adalah pelaksanaan dan pencapaian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang merupakan rencana induk untuk penataan ruang wilayah, termasuk penggunaan lahan dan pengaturan pembangunan, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW.	RTRW			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas daratan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit Dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas daratan adalah ukuran total area tanah yang dimiliki atau dikelola di suatu wilayah, tanpa memperhitungkan luas perairan yang ada di dalamnya.	m2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit Dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara adalah ukuran total area yang tertutup oleh pohon atau vegetasi tinggi, diukur menggunakan teknologi citra satelit dan survei foto udara untuk mendapatkan gambaran yang akurat dari tutupan lahan.	m2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah ruang publik yang tersedia merujuk pada total luas atau jumlah ruang yang dapat diakses oleh masyarakat umum dalam suatu wilayah, seperti taman, lapangan, fasilitas umum, atau ruang terbuka lainnya.	Lokasi			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi merujuk pada total area atau jumlah dari ruang-ruang publik yang telah mengalami perubahan dalam penggunaannya dari fungsi awalnya menjadi fungsi yang berbeda.	Lokasi			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah bangunan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah bangunan mengacu pada total keseluruhan bangunan yang ada di suatu wilayah atau kawasan pada suatu waktu tertentu.	Lokasi			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah bangunan ber IMB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah bangunan ber IMB adalah total bangunan yang telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perizinan pembangunan di suatu wilayah.	Lokasi			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan adalah total luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang ideal atau diharapkan ada di suatu kota atau kawasan perkotaan berdasarkan perencanaan tata ruang atau standar lingkungan yang ditetapkan.	m2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM adalah total luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat diakses oleh publik dan tersedia pada akhir tahun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).	m2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas wilayah ber HPL/HGB		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas wilayah ber HPL/HGB adalah total area lahan yang memiliki status Hak Pengelolaan (HPL) atau Hak Guna Bangunan (HGB) di suatu wilayah.	m2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas ruang terbuka hijau		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas Ruang Terbuka Hijau adalah total area di suatu wilayah yang digunakan untuk vegetasi dan tanaman, termasuk taman, kebun, dan kawasan hijau lainnya, yang berfungsi untuk keseimbangan ekosistem dan rekreasi publik.	m2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah Penduduk adalah total jumlah individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu.	Jiwa			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah tempat ibadah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah tempat ibadah adalah total semua bangunan atau lokasi yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan ibadah oleh berbagai komunitas agama di suatu wilayah.	Lokasi			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah Penduduk adalah total jumlah individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu.	Jiwa			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum adalah total kapasitas atau jumlah ruang yang tersedia di tempat pemakaman umum untuk mengubur jenazah, mencakup semua lahan yang telah siap dan dapat digunakan untuk pemakaman.	m2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Total volume sampah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Total volume sampah adalah keseluruhan jumlah sampah yang dihasilkan di suatu area atau wilayah dalam periode waktu tertentu, mencakup semua jenis sampah tanpa memandang metode pengelolaannya.	m3			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA adalah total jumlah sampah di area perkotaan yang telah diproses melalui metode penggunaan ulang, daur ulang, atau pengelolaan di fasilitas pengelolaan sampah sebelum sampah tersebut dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).	m3			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas Wilayah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Areal Kawasan Kumuh		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas Wilayah adalah total area geografis yang dicakup oleh suatu daerah administratif, seperti kabupaten atau kota, yang diukur dalam satuan luas (misalnya, kilometer persegi atau hektar).	Km2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas Kawasan Kumuh		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Areal Kawasan Kumuh		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas Kawasan Kumuh adalah total area yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh, yang memiliki kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan memerlukan perbaikan.	Km2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah Penduduk adalah total jumlah individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu.	Jiwa			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan mengacu pada individu yang memiliki akses yang memadai dan berkelanjutan terhadap sumber air minum yang aman dan terlindungi dari kontaminasi.	Jiwa			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penduduk Berakses Air Minum		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah Penduduk adalah total jumlah individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu.	Jiwa			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Penduduk berakses air minum		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penduduk Berakses Air Minum		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Penduduk berakses air minum mengacu pada jumlah individu yang memiliki akses terhadap sumber air bersih dan aman untuk dikonsumsi.	Jiwa			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas lahan budidaya pertanian		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Jaringan Irigasi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas lahan budidaya pertanian mengacu pada total area tanah yang digunakan untuk kegiatan pertanian, termasuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan kegiatan pertanian lainnya.	Km2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang saluran irigasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Jaringan Irigasi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang saluran irigasi adalah jarak total dari semua saluran atau kanal yang dibangun untuk mengalirkan air dari sumber ke area pertanian atau lahan irigasi lainnya.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas irigasi kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas irigasi kabupaten adalah total luas area di kabupaten yang dialiri oleh sistem irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian atau pengairan.	Ha			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah ukuran total area irigasi di suatu kabupaten yang memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk kondisi yang baik atau optimal, seperti keberadaan saluran irigasi yang berfungsi baik, tanah yang teririgasi dengan baik, dan infrastruktur irigasi yang terawat dengan baik.	Km2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah seluruh wilayah rawan longsor adalah total area di suatu daerah yang rentan terhadap kejadian longsor, diidentifikasi berdasarkan kondisi geologis, topografi, dan faktor lingkungan lainnya yang dapat menyebabkan tanah longsor.	Lokasi			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor adalah total titik atau tempat di mana turap dibangun di sepanjang jalan penghubung dan aliran sungai yang rentan terhadap longsor, dengan tujuan memperkuat dan menstabilkan tanah untuk mencegah erosi dan longsoran.	Lokasi			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang adalah total luas wilayah yang memiliki kemungkinan besar untuk terendam air saat terjadi banjir atau hujan deras, biasanya karena kondisi topografi atau drainase yang buruk.	Km2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Luasan daerah yang tergenang		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Luasan daerah yang tergenang merujuk pada total luas area yang terendam air, biasanya akibat banjir atau genangan air dari sumber-sumber seperti sungai atau hujan yang berlebihan.	Km2			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten mengacu pada total panjang semua saluran drainase yang ada di dalam wilayah administratif kabupaten tersebut.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang darinase tersumbat pembuangan aliran air (Km)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang drainase yang tersumbat pembuangan aliran air adalah ukuran total panjang sistem drainase di suatu wilayah yang mengalami penyumbatan atau hambatan dalam aliran airnya.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten adalah total panjang dari semua area tepi sungai yang berada di dalam wilayah administratif kabupaten tersebut.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar merujuk pada total panjang area tepi sungai yang digunakan untuk pembangunan bangunan liar di sepanjang sungai tersebut.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah tinggal		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah rumah tinggal mengacu pada total keseluruhan rumah atau unit tempat tinggal yang ada di suatu wilayah atau daerah pada saat tertentu.	Rumah			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi adalah total jumlah rumah tinggal di suatu wilayah yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai.	Rumah			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (Km)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten merujuk pada total panjang semua area tepi jalan yang berada di wilayah kabupaten, yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pedagang kaki lima atau bangunan liar.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar mengacu pada total panjang area tepi jalan yang digunakan untuk kegiatan pedagang kaki lima atau bangunan liar di pinggir jalan.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang seluruh jalan kabupaten adalah total panjang dari semua ruas jalan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten di suatu wilayah atau daerah.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase adalah total panjang ruas jalan di suatu wilayah yang dilengkapi dengan fasilitas trotoar untuk pejalan kaki serta sistem drainase untuk mengalirkan air hujan.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ( > 40 Km/Jam)		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut adalah total panjang semua ruas jalan yang berada di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten di suatu daerah, mencakup jalan-jalan dalam berbagai kondisi dan kategori.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ( > 40 Km/Jam)		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah total panjang ruas jalan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan berada dalam kondisi fisik yang baik, memungkinkan lalu lintas berjalan lancar tanpa kerusakan signifikan seperti lubang atau permukaan yang tidak rata.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Kawasan Pemukiman Yang Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk adalah total area yang digunakan untuk tempat tinggal atau hunian penduduk di suatu wilayah atau daerah, mencakup semua jenis pemukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan.	Kawasan			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Kawasan Pemukiman Yang Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 adalah total area pemukiman di suatu wilayah di mana akses jalan belum memungkinkan dilalui oleh kendaraan roda empat, seperti mobil.	Kawasan			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah Penduduk adalah total jumlah individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu.	Jiwa			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah panjang jalan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Jumlah panjang jalan adalah total keseluruhan panjang dari semua ruas jalan di suatu wilayah atau daerah, mencakup semua jenis jalan tanpa memandang kondisi atau kategori.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang jalan seluruhnya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang jalan seluruhnya adalah total panjang dari semua ruas jalan yang ada di suatu wilayah atau daerah, mencakup berbagai kondisi jalan dan kategori, baik jalan utama, jalan sekunder, maupun jalan kecil.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang jalan kondisi baik		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik		Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka	Panjang jalan kondisi baik adalah total panjang jalan yang berada dalam kondisi fisik yang baik, yang memungkinkan lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki berjalan lancar tanpa kerusakan signifikan seperti lubang, retakan besar, atau permukaan yang tidak rata.	Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka		Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka		Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbuka		Km			RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) merujuk pada total individu dalam suatu populasi atau wilayah yang memiliki faktor risiko tinggi untuk terpapar virus ini.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan mencakup individu yang memiliki risiko tinggi terpapar virus ini.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis (TB) merujuk pada total individu dalam suatu populasi atau wilayah yang dicurigai menderita TB dan sedang dalam proses diagnosis atau penanganan awal kondisi tersebut.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis (TB) yang mendapatkan layanan kesehatan mencakup individu yang dicurigai menderita TB dan sedang menjalani proses diagnosis.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Terlayani Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat merujuk pada total individu dalam suatu populasi atau wilayah yang mengalami gangguan mental serius.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Terlayani Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan mencakup total individu dalam suatu populasi atau wilayah.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Mellitus Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus merujuk pada total individu dalam suatu populasi atau wilayah yang secara medis didiagnosis mengalami diabetes mellitus.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Mellitus Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan mencakup total individu yang secara medis didiagnosis menderita kondisi diabetes mellitus dan menerima perawatan kesehatan yang sesuai.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara penderita hipertensi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi merujuk pada total individu dalam suatu populasi atau wilayah yang didiagnosis menderita tekanan darah tinggi secara medis.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan mencakup total individu yang menerima perawatan medis.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah warga negara usia lanjut		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara usia lanjut merujuk pada total individu yang berusia 65 tahun ke atas dalam suatu wilayah.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara usia lanjut mengacu pada total individu dalam kelompok usia yang lebih tua, biasanya usia 65 tahun ke atas, di suatu wilayah.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara usia produktif		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara usia produktif mengacu pada total individu dalam rentang usia yang umumnya aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara usia produktif merujuk pada total individu dalam rentang usia yang secara umum aktif dalam berbagai aktivitas.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar merujuk pada total anak-anak yang berada dalam rentang usia yang biasanya mencakup masa sekolah dasar dalam suatu wilayah.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan mencakup total anak-anak usia sekolah dasar yang menerima perawatan medis dan kesehatan yang diperlukan dalam suatu wilayah.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Balita		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah balita mengacu pada total anak yang berusia 0-59 bulan di suatu wilayah atau populasi tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan mencakup total balita yang menerima perawatan medis dan kesehatan yang diperlukan dalam suatu wilayah atau populasi tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bayi Baru Lahir		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah bayi baru lahir merujuk pada total bayi yang lahir hidup dalam suatu wilayah atau populasi tertentu dalam periode waktu tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan mencakup total bayi yang menerima perawatan medis yang diperlukan setelah kelahiran mereka di suatu wilayah atau populasi tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ibu Bersalin		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu bersalin merujuk pada total wanita yang melahirkan dalam periode waktu tertentu di suatu wilayah.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan merujuk pada total jumlah wanita yang telah melahirkan dan menerima perawatan medis.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ibu Hamil		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu hamil merujuk pada total jumlah wanita yang sedang dalam masa kehamilan dalam suatu wilayah atau populasi tertentu pada waktu tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan merujuk pada jumlah wanita hamil yang menerima perawatan dan pengawasan medis yang diperlukan selama masa kehamilan mereka.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Teknisi Elektromedis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Teknisi elektromedis adalah profesional yang terlatih dalam perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan medis listrik dan elektronik yang digunakan di fasilitas kesehatan.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Perekam Medis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Perekam medis adalah profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara catatan kesehatan pasien di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan lainnya.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Radiografer		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Radiografer adalah profesional kesehatan yang terlatih dalam menggunakan teknologi pencitraan medis untuk membantu dalam diagnosis dan perawatan penyakit.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Nutrisionis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Nutrisionis adalah profesional kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang nutrisi dan dietetik.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Perawat Gigi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Perawat Gigi adalah seorang profesional kesehatan yang memiliki pendidikan khusus dalam perawatan mulut dan gigi.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Penyuluh kesehatan masyarakat adalah individu yang terlatih untuk memberikan edukasi, informasi, dan konseling tentang kesehatan kepada masyarakat atau kelompok tertentu.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Administrator Kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Administrator kesehatan adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoordinasikan berbagai aspek operasional dan administratif dalam sistem kesehatan.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Sanitarian		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Sanitarian adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu sanitasi dan kesehatan lingkungan.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Entomolog Kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Entomolog kesehatan adalah seorang ilmuwan yang khusus dalam mempelajari serangga yang berhubungan dengan kesehatan manusia dan hewan.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Epidemiolog kesehatan adalah seorang profesional kesehatan yang mengkaji distribusi dan determinan penyakit di populasi.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Pranata Laboratorium Kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) merujuk pada tenaga kesehatan yang memiliki keahlian khusus dalam melakukan berbagai jenis uji laboratorium.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Asisten Apoteker		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Asisten apoteker merujuk pada individu yang bekerja di bawah supervisi apoteker untuk membantu dalam berbagai tugas administratif dan teknis di apotek.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Bidan Desa		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Bidan Desa merujuk pada tenaga kesehatan yang bekerja di tingkat desa atau pedesaan untuk memberikan pelayanan kesehatan.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Ahli Rontgen		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Ahli Rontgen, atau biasa juga disebut teknisi radiologi atau teknisi radiografi, merujuk pada individu yang memiliki keahlian khusus dalam melakukan teknik pencitraan medis.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Analis Laboratorium		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Analis laboratorium merujuk pada individu yang memiliki keahlian dan pendidikan khusus dalam melakukan analisis dan pengujian laboratorium untuk mendukung diagnosis medis, dan lainnya.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Ahli Gizi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Ahli gizi merujuk pada individu yang memiliki pendidikan dan keahlian khusus dalam ilmu gizi dan nutrisi.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Sarjana Farmasi (apoteker)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Sarjana Farmasi atau apoteker merujuk pada individu yang telah menyelesaikan pendidikan di bidang farmasi dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi atau setara.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Ahli Penyehatan Lingkungan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Ahli Penyehatan Lingkungan (APL) merujuk pada individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesehatan lingkungan.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Bidan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah bidan merujuk pada total individu yang telah dilatih dan memperoleh kualifikasi sebagai bidan dalam suatu wilayah.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Perawat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah perawat merujuk pada total individu yang telah dilatih dan memperoleh kualifikasi sebagai perawat dalam suatu wilayah.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Dokter Gigi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah dokter gigi merujuk pada total dokter yang memiliki spesialisasi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di suatu wilayah.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spesialis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah dokter spesialis merujuk pada total dokter yang memiliki spesialisasi dalam bidang medis tertentu dan memberikan perawatan kesehatan yang lebih fokus pada penyakit atau kondisi spesifik.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Dokter Umum		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah dokter umum merujuk pada total dokter yang memiliki spesialisasi dalam pelayanan kesehatan primer dan umum kepada pasien di suatu wilayah atau negara pada periode waktu tertentu.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Toko Obat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pedagang Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah toko obat merujuk pada total tempat atau fasilitas yang menjual obat-obatan dan produk kesehatan lainnya, baik itu secara legal maupun informal.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Apotek		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Pedagang Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah apotek merujuk pada total fasilitas yang menjual obat-obatan dan produk kesehatan lainnya secara legal.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Polindes		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah Polindes merujuk pada total Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) Desa yang ada dalam suatu wilayah atau daerah pada periode waktu tertentu.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Klinik/Balai Kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah klinik atau balai kesehatan merujuk pada total fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan perawatan primer dan pencegahan untuk masyarakat dalam suatu wilayah atau negara.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Puskesmas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah puskesmas merujuk kepada total jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang tersedia di suatu wilayah atau daerah pada waktu tertentu.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Sakit/Rumah Bersalin		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah rumah sakit atau rumah bersalin merujuk pada total fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan rawat inap untuk pasien yang membutuhkan perawatan medis.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Sakit Khusus		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah Rumah Sakit Khusus merujuk pada total rumah sakit yang memiliki spesialisasi tertentu dalam pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit spesialis anak, dan sebagainya.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah RSU		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah RSU (Rumah Sakit Umum) merujuk pada total rumah sakit umum yang ada dalam suatu wilayah atau negara pada periode waktu tertentu.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kasus Penyakit		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kasus penyakit merujuk pada total individu yang didiagnosis menderita suatu penyakit tertentu dalam suatu wilayah atau populasi pada periode waktu tertentu.	Kasus			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Tenaga Kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Tenaga Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah tenaga kesehatan mengacu pada total individu yang terlibat dalam profesi kesehatan di suatu wilayah atau negara pada periode tertentu.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ibu Melahirkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu melahirkan merujuk pada total jumlah perempuan yang melahirkan bayi dalam suatu wilayah atau lokasi tertentu dalam periode waktu tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kematian ibu melahirkan merujuk pada total jumlah perempuan yang meninggal karena komplikasi yang terkait dengan kehamilan.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama merujuk pada total individu yang didiagnosis menderita DBD dalam wilayah tersebut .	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam satu wilayah kerja selama satu tahun mengacu pada total individu yang menerima diagnosis tepat.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh balita gizi buruk/stunting yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting Yg Mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah seluruh balita yang ditemukan menderita gizi buruk atau stunting dalam satu wilayah kerja pada waktu yang sama merujuk pada total anak-anak usia dini yang teridentifikasi mengalami masalah gizi.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting Yg Mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah balita yang menderita gizi buruk atau stunting dan mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu merujuk pada total anak-anak usia dini yang mengalami masalah gizi.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah seluruh desa/kelurahan dalam suatu wilayah.	Desa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Desa / Kelurahan UCI		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Unit Kesehatan Ibu dan Anak (UCI) dalam suatu wilayah.	Desa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di suatu Kabupaten mengacu pada total individu yang memiliki faktor risiko tertentu yang meningkatkan kemungkinan terinfeksi HIV di wilayah tersebut.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar merujuk pada total individu yang diperiksa untuk HIV sesuai dengan pedoman dan protokol yang ditetapkan.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita TBC di Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penderita tuberkulosis (TBC) di suatu Kabupaten mengacu pada total individu yang didiagnosis menderita TBC dalam wilayah tersebut pada suatu periode waktu tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penderita tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar merujuk pada total individu yang telah didiagnosis dengan TBC dan menerima perawatan medis.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penderita Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) di suatu Kabupaten mengacu pada total individu yang telah didiagnosis menderita gangguan jiwa berat di wilayah tersebut.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penderita Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mengacu pada total individu dengan gangguan jiwa berat yang menerima layanan medis dan psikososial.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita DM di Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penderita diabetes mellitus (DM) di suatu Kabupaten merujuk pada total individu yang telah didiagnosis menderita penyakit diabetes mellitus di wilayah tersebut.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penderita diabetes mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar merujuk pada total individu yang didiagnosis dengan DM dan menerima perawatan medis.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penderita hipertensi di sebuah kabupaten merujuk pada total individu yang telah didiagnosis mengalami tekanan darah tinggi.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah total individu dengan hipertensi yang menerima perawatan medis yang memenuhi standar.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di sebuah kabupaten merujuk pada total individu dalam kelompok usia tersebut yang tinggal di wilayah tersebut pada periode waktu tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah warga usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar adalah total individu dalam kelompok usia tersebut yang menjalani pemeriksaan kesehatan.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah orang usia 15-59 tahun di sebuah kabupaten merujuk pada total populasi individu dalam rentang usia tersebut yang tinggal di wilayah tersebut pada periode waktu tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar merujuk pada total individu dalam rentang usia tersebut yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah anak usia pendidikan dasar di sebuah kabupaten merujuk pada total jumlah anak-anak yang berusia antara sekitar 6 hingga 12 tahun yang terdaftar.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar merujuk pada total anak-anak yang berada dalam rentang usia pendidikan dasar.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah balita		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Presentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah balita mengacu pada total anak yang berusia 0-59 bulan di suatu wilayah atau populasi tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Presentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar merujuk pada total balita (anak usia di bawah lima tahun) yang menerima pelayanan kesehatan yang memenuhi standar.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah bayi baru lahir di sebuah kabupaten merujuk pada total jumlah bayi yang lahir hidup dalam suatu wilayah atau daerah dalam periode waktu tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar merujuk pada total bayi yang baru lahir dan menerima pelayanan medis yang memenuhi standar kesehatan.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah ibu bersalin di Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu bersalin di sebuah kabupaten merujuk pada total jumlah wanita yang melahirkan anak dalam periode waktu tertentu di wilayah tersebut.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan merujuk pada total ibu yang melahirkan anak dan menerima perawatan medis	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah ibu hamil di Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu hamil di sebuah kabupaten merujuk pada total jumlah wanita yang sedang hamil pada periode waktu tertentu di wilayah tersebut.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan merujuk pada total ibu hamil yang menerima perawatan medis dan dukungan selama kehamilan.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Kota		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penduduk merujuk pada total individu yang tinggal di suatu wilayah pada saat tertentu untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan evaluasi kebutuhan layanan masyarakat.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Tenaga Kesehatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Kota		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah tenaga kesehatan mengacu pada total individu yang terlibat dalam profesi kesehatan di suatu wilayah atau negara pada periode tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah RS di Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah rumah sakit (RS) di sebuah kabupaten merujuk pada total keseluruhan fasilitas rumah sakit yang beroperasi di wilayah tersebut pada periode tertentu.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah rumah sakit (RS) rujukan yang terakreditasi merujuk pada total rumah sakit rujukan yang telah melewati proses akreditasi yang diselenggarakan oleh lembaga akreditasi yang diakui.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penduduk merujuk pada total individu yang tinggal di suatu wilayah pada saat tertentu untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan evaluasi kebutuhan layanan masyarakat.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan merujuk pada kapasitas atau kapabilitas maksimal suatu rumah sakit rujukan untuk menangani pasien dan kondisi medis tertentu dalam suatu periode waktu tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Cakupan Desa Siaga Aktif		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Desa Siaga Aktif		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Cakupan Desa Siaga Aktif mengacu pada persentase desa atau kelurahan yang telah aktif mengimplementasikan program Desa Siaga dalam suatu wilayah pada periode tertentu.	Desa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Prevalensi balita gizi kurang		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Prevalensi Balita Gizi Kurang		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Prevalensi balita gizi kurang mengacu pada jumlah atau persentase balita yang mengalami gizi kurang atau kekurangan gizi dalam suatu populasi pada waktu tertentu.	Persen (%)			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Persentase balita gizi buruk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Balita Gizi Buruk		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Persentase balita gizi buruk merujuk pada proporsi atau persentase anak balita yang mengalami kekurangan gizi atau keadaan gizi buruk dalam suatu populasi tertentu.	Persen (%)			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa atau kelurahan yang terjadi pada periode yang sama merujuk pada total kejadian yang diklasifikasikan.	Desa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa atau kelurahan yang ditangani lebih dari 24 jam dalam periode tertentu mengacu pada total kejadian yang melibatkan penanganan darurat.	Desa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah RS		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah rumah sakit (RS) merujuk pada total jumlah fasilitas medis yang beroperasi sebagai rumah sakit dalam suatu wilayah atau daerah pada waktu tertentu.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Pelayanan gawat darurat level 1		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Pelayanan gawat darurat level 1 merujuk pada layanan medis yang diberikan di fasilitas kesehatan dengan kapasitas tertinggi untuk menangani kasus-kasus darurat yang sangat serius dan kompleks.	Layanan			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh masyarakat miskin		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah seluruh masyarakat miskin merujuk pada total populasi individu yang berada di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 merujuk pada total kunjungan yang dilakukan oleh pasien yang tergolong miskin ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.	Kunjungan			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama merujuk pada total siswa yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di sekolah dasar (SD).	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu merujuk pada total siswa di sekolah dasar dan sekolah setingkat yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh profesional kesehatan atau tenaga terlatih dalam periode tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin mengacu pada total anak-anak dalam rentang usia tersebut yang berasal dari keluarga yang dikategorikan miskin.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelayanan Anak Balita		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama merujuk pada total populasi anak-anak berusia di bawah lima tahun yang tinggal di wilayah tersebut pada periode tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelayanan Anak Balita		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu mengacu pada total balita yang telah menerima setidaknya delapan kali layanan pemantauan kesehatan.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada mengacu pada total bayi yang baru lahir (neonatus) yang mengalami masalah kesehatan serius atau komplikasi tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani mengacu pada total bayi yang baru lahir (neonatus) yang mengalami masalah kesehatan serius atau komplikasi setelah lahir.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelayanan Nifas		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama mengacu pada total jumlah ibu yang baru saja melahirkan di wilayah tersebut selama periode tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelayanan Nifas		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama merujuk kepada total jumlah ibu hamil yang menjadi target untuk menerima pelayanan kesehatan.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu merujuk pada total ibu hamil yang telah menerima empat kali kunjungan antenatal.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh desa		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pembantu Puskesmas		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah seluruh desa merujuk kepada total desa yang ada di suatu wilayah administratif atau geografis pada waktu tertentu.	Desa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pembantu puskesmas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pembantu Puskesmas		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah pembantu puskesmas merujuk kepada total jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas dalam kapasitas mendukung, seperti bidan, perawat, atau tenaga medis lainnya.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh kecamatan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Puskesmas		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah seluruh kecamatan merujuk kepada total kecamatan yang ada di suatu wilayah administratif atau geografis pada waktu tertentu.	Kecamatan			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah puskesmas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Puskesmas		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah puskesmas merujuk kepada total jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang tersedia di suatu wilayah atau daerah pada waktu tertentu.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Kunjungan Bayi		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama mengacu pada total bayi yang dilahirkan hidup di wilayah tersebut selama periode tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Kunjungan Bayi		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kunjungan bayi yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu merujuk pada total bayi yang telah menerima layanan kesehatan	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah seluruh penduduk miskin di suatu Kabupaten atau Kabupaten (Kab/Kabupaten) merujuk pada total individu yang berada di bawah garis kemiskinan.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 mengacu pada total pasien yang datang untuk menerima layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama	Kunjungan			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/Aids		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun di suatu wilayah pada waktu yang sama merujuk kepada total individu dalam rentang usia tersebut yang tinggal atau tinggal sementara di wilayah tersebut pada titik waktu tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/Aids		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di suatu wilayah pada waktu tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap dalam periode 12 bulan terakhir yang terlibat dalam aktivitas seksual.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang menggunakan kondom saat berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap dalam 12 bulan terakhir di suatu wilayah.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Prevalensi HIV/Aids (Persen) Dari Total Populasi		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penduduk dalam satu wilayah kerja pada periode yang sama.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Prevalensi HIV/Aids (Persen) Dari Total Populasi		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah pasien yang terinfeksi HIV dan yang menderita AIDS dalam satu wilayah kerja pada periode tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita positif dalam 1 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penderita yang dinyatakan positif terinfeksi dalam satu tahun di suatu wilayah.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penderita yang diobati dengan Artemisinin-based Combination Therapy (ACT) dalam satu tahun di suatu wilayah.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Balita		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Anak Balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah balita mengacu pada total anak yang berusia 0-59 bulan di suatu wilayah atau populasi tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur mengunakan kelambu yang sudah dipoteksi dengan insektisida		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Anak Balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Banyaknya balita yang pada malam sebelum survei tidur menggunakan kelambu yang telah dilindungi dengan insektisida di suatu wilayah.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Kematian Akibat Malaria		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penduduk yang berisiko tertular suatu penyakit atau mengalami masalah kesehatan tertentu dalam kurun waktu satu tahun di suatu wilayah.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kematian tersangka malaria		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Kematian Akibat Malaria		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kematian yang dicurigai disebabkan oleh malaria dalam suatu wilayah pada periode tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk pada pertengahan tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kejadian Malaria		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun merujuk pada total populasi yang dihitung atau diperkirakan berada di suatu wilayah pada titik tengah tahun kalender.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kejadian Malaria		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penduduk yang menderita malaria di suatu wilayah pada tahun tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penderita Diare Yang Ditangani		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah perkiraan penderita diare di suatu wilayah tertentu dalam satu tahun dihitung sebagai 10% dari angka kesakitan diare dikalikan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penderita Diare Yang Ditangani		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan oleh kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani sesuai SOP dalam satu wilayah kerja selama satu tahun.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah pasien tuberkulosis paru dengan hasil BTA positif yang sembuh dalam suatu wilayah selama satu tahun.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah pasien tuberkulosis paru dengan hasil BTA positif yang sembuh dalam suatu wilayah selama satu tahun.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Perkiraan jumlah pasien baru TB paru dengan hasil BTA positif dalam suatu wilayah pada periode tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah pasien tuberkulosis BTA positif yang mendapat pengobatan melalui strategi DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course) dalam suatu wilayah pada periode tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode yang sama.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Paisen TB yang meninggal		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah pasien TB yang meninggal dalam suatu wilayah pada periode tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode yang sama.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah total kasus penderita TBC, baik kasus baru maupun lama, dalam suatu wilayah kerja pada periode tertentu.	Kasus			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Perkiraan jumlah kasus baru TBC dengan hasil BTA positif dalam satu wilayah kerja selama periode yang sama.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kasus baru TBC dengan hasil BTA positif yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama satu tahun.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Perkiraan jumlah balita yang menderita pneumonia dalam satu wilayah kerja pada periode yang sama.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah balita yang menderita pneumonia dan menerima perawatan medis dalam satu wilayah kerja selama satu tahun.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk < 15 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun dalam suatu wilayah.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kasus Sindrom Pencernaan yang Parah (SFP) non-Polio yang dilaporkan mengacu pada total kasus kondisi ini yang dicatat dan dilaporkan dalam periode tertentu di suatu wilayah.	Kasus			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah anak yang berusia 1 tahun di suatu wilayah pada tahun yang sama mengacu pada total anak yang mencapai usia 1 tahun dalam satu tahun kalender di wilayah tersebut.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak dalam satu tahun di suatu wilayah.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah balita		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Kapita/Hari)		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah balita mengacu pada total anak yang berusia 0-59 bulan di suatu wilayah atau populasi tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Kapita/Hari)		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Banyaknya penduduk yang memiliki tingkat konsumsi makanan kurang dari 2.100 kalori per hari per orang.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah seluruh balita yang ditemukan menderita gizi buruk di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah balita dengan gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dalam satu wilayah kerja pada periode tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah seluruh desa/kelurahan dalam suatu wilayah.	Desa / Keluarahan			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Desa / Kelurahan UCI		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Unit Kesehatan Ibu dan Anak (UCI) dalam suatu wilayah.	Desa / Keluarahan			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah total ibu bersalin yang menjadi sasaran dalam satu wilayah kerja pada periode yang sama.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu bersalin yang dibantu tenaga kesehatan dalam satu wilayah pada periode tertentu mencakup kasus persalinan yang mendapat pengawasan langsung dari bidan atau dokter.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan dalam satu wilayah pada periode tertentu mencerminkan jumlah kasus komplikasi kehamilan atau persalinan yang ditangani di sana.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif dalam satu wilayah kerja pada periode tertentu mencakup data mengenai jumlah kasus komplikasi kehamilan atau persalinan yang berhasil ditangani secara tepat.	Kasus			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penduduk merujuk pada total individu yang tinggal di suatu wilayah pada saat tertentu untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan evaluasi kebutuhan layanan masyarakat.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah tenaga medis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Mengacu pada total jumlah individu yang bekerja dalam profesi kesehatan di suatu wilayah tertentu. Ini mencakup berbagai peran seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, teknisi laboratorium, fisioterapis, dan profesional kesehatan lainnya yang berperan dalam memberikan perawatan dan layanan medis kepada masyarakat.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penduduk merujuk pada total individu yang tinggal di suatu wilayah pada saat tertentu untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan evaluasi kebutuhan layanan masyarakat.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah dokter		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah dokter mengacu pada total jumlah individu yang memiliki lisensi dan kualifikasi untuk praktek medis di suatu wilayah tertentu, seperti kota, provinsi, atau negara.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penduduk merujuk pada total individu yang tinggal di suatu wilayah pada saat tertentu untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan evaluasi kebutuhan layanan masyarakat.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah rumah sakit		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah rumah sakit mengacu pada total kuantitas fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan medis untuk masyarakat di suatu wilayah tertentu, seperti kota, provinsi, atau negara.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah penduduk merujuk pada total individu yang tinggal di suatu wilayah pada saat tertentu untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan evaluasi kebutuhan layanan masyarakat.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu di suatu wilayah mencerminkan infrastruktur kesehatan dasar yang tersedia untuk melayani masyarakat.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah balita		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Posyandu Per Satuan Balita		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah balita mengacu pada total anak yang berusia 0-59 bulan di suatu wilayah atau populasi tertentu.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah posyandu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Posyandu Per Satuan Balita		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah posyandu di suatu wilayah mengacu pada total pos pelayanan terpadu yang menyediakan layanan kesehatan dasar.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kelahiran hidup dalam satu tahun di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas dalam satu tahun di suatu wilayah untuk menilai kesehatan maternal dan efektivitas sistem kesehatan dalam memberikan perawatan obstetri.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kelahiran hidup dalam satu tahun di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 bulan dalam satu tahun di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kelahiran hidup dalam satu tahun di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kematian bayi (usia kurang dari 5 tahun) dalam satu tahun di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Angka kelangsungan hidup bayi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kelangsungan Hidup Bayi		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Angka kelangsungan hidup bayi mengacu pada persentase bayi yang lahir hidup dan bertahan hidup selama periode tertentu, umumnya dalam satu tahun pertama kehidupannya.	Poin			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kelahiran hidup dalam satu tahun di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup		Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kematian bayi (usia kurang dari 1 tahun) dalam satu tahun di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Obat-obatan yang digunakan di Puskesmas di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Obat-obatan yang digunakan di Puskesmas Kabupaten Sumbawa mencakup berbagai jenis yang diperlukan untuk kesehatan masyarakat, seperti analgesik, antibiotik, dan lainnya.	Ampul			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Kunjungan Resep Menurut Status Pembayaran di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Kunjungan resep obat menurut status pembayaran di Kabupaten Sumbawa adalah data mengenai jumlah resep yang ditangani berdasarkan metode pembayaran, seperti tunai atau asuransi kesehatan.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah tenaga kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Sumbawa mencakup data mengenai jumlah dokter, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di setiap kecamatan.	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Tenaga Kesehatan (PNS/CPNS) yang Bekerja di Unit Kesehatan Menurut Pendidikan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah tenaga kesehatan (PNS/CPNS) di unit kesehatan Kabupaten Sumbawa, diklasifikasikan berdasarkan pendidikan mereka (dokter, perawat, bidan, apoteker, dll.)	Orang			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Puskesmas di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah puskesmas di Kabupaten Sumbawa adalah total Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di daerah tersebut.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Klinik Pratama di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah klinik pratama di Kabupaten Sumbawa merujuk pada total fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Posyandu di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah Posyandu di Kabupaten Sumbawa merujuk pada total Pos Pelayanan Terpadu yang ada di daerah tersebut.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Bersalin di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah rumah bersalin di Kabupaten Sumbawa merujuk pada total fasilitas yang menyediakan layanan persalinan.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Sakit Khusus di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah rumah sakit khusus di Kabupaten Sumbawa adalah total fasilitas kesehatan yang melayani kebutuhan medis spesifik.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Sakit Umum di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah rumah sakit umum di Kabupaten Sumbawa mengacu pada total fasilitas kesehatan yang berstatus sebagai rumah sakit umum di daerah tersebut.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kasus Malaria di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kasus malaria di Kabupaten Sumbawa adalah total kasus yang tercatat dalam periode tertentu, biasanya per tahun.	Kasus			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kasus TB di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kasus Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Sumbawa adalah total kasus yang tercatat dalam periode tertentu, biasanya per tahun.	Kasus			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sumbawa adalah total kasus yang tercatat dalam periode tertentu, biasanya per tahun.	Kasus			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kasus IMS di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) di Kabupaten Sumbawa adalah total kasus yang tercatat dalam periode tertentu, biasanya per tahun.	Kasus			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sumbawa adalah total kasus yang tercatat dalam periode tertentu, biasanya per tahun.	Kasus			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ibu Hamil Mendapat Tablet Zat Besi (FE) di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu hamil yang mendapat tablet zat besi (Fe) di Kabupaten Sumbawa adalah total ibu hamil yang menerima suplemen zat besi sebagai bagian dari program kesehatan antenatal.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu hamil dengan Kurang Energi Kronik (KEK) di Kabupaten Sumbawa adalah total ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K4 di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan K4 di Kabupaten Sumbawa adalah total ibu hamil yang telah menjalani pemeriksaan antenatal keempat dalam setahun.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1 di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan K1 di Kabupaten Sumbawa adalah total ibu hamil yang menjalani pemeriksaan antenatal pertama dalam setahun.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah ibu hamil di Kabupaten Sumbawa merujuk pada total wanita yang sedang mengandung dalam periode tertentu, biasanya dihitung per tahun.	Jiwa			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Status Kepemilikan di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Sumbawa dapat dikelompokkan berdasarkan status kepemilikannya menjadi dua kategori utama: fasilitas kesehatan milik pemerintah dan fasilitas kesehatan milik swasta.	Unit			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bayi Lahir, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Bergizi Buruk di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah Bayi Lahir: Total bayi yang lahir hidup dalam setahun. BBLR: Bayi lahir dengan berat kurang dari 2500 gram. BBLR Dirujuk: Bayi BBLR yang dirujuk untuk perawatan lebih lanjut. Bergizi Buruk: Bayi atau anak dengan malnutrisi serius.	Bayi			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah 10 Kasus Penyakit Terbanyak di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Kesehatan	Terbuka	Jumlah 10 kasus penyakit terbanyak di Kabupaten Sumbawa merujuk pada statistik yang mencatat sepuluh jenis penyakit yang paling sering terjadi di wilayah tersebut.	Kasus			RAD.04.01 DATA KESEHATAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah cagar budaya yang terdata		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terlestarikannya Cagar Budaya		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah cagar budaya yang terdata adalah total benda-benda, situs-situs, atau kawasan-kawasan cagar budaya yang telah didokumentasikan dan tercatat secara resmi dalam inventaris atau basis data pelestarian budaya.	Unit			RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terlestarikannya Cagar Budaya		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan adalah total dari benda-benda, situs-situs, atau kawasan-kawasan yang secara aktif dijaga, dirawat, dan dilestarikan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, sejarah, dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya.	Unit			RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu adalah total dari benda-benda, situs-situs, atau kawasan-kawasan cagar budaya yang dikelola dengan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif.	Unit			RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi adalah total dari karya-karya budaya yang telah menjalani proses revitalisasi atau restorasi untuk memulihkan nilai-nilai budaya, sejarah, atau artistiknya.	Unit			RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN		0	0	0	0	0	0	0
Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Total Benda, Situs, & Kawasan yang dimiliki daerah adalah jumlah keseluruhan artefak budaya, situs bersejarah, dan kawasan cagar budaya yang secara resmi dikelola atau dimiliki oleh suatu daerah atau wilayah.	Unit			RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan adalah total jumlah artefak budaya, situs sejarah, dan area penting yang telah dijaga dan dilestarikan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan sejarah mereka.	Unit			RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya adalah total kegiatan festival yang diadakan dalam rentang waktu tertentu di suatu wilayah atau negara. Festival seni dan budaya dapat mencakup berbagai acara seperti pertunjukan seni, pameran budaya, workshop, dan aktivitas lain yang mempromosikan warisan budaya dan seni lokal serta memperkaya kehidupan budaya masyarakat.	Kegiatan			RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun mengacu pada total populasi individu yang berusia antara 5 hingga 6 tahun di suatu wilayah atau negara tertentu.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD adalah total jumlah anak usia 5-6 tahun yang aktif mengikuti program pendidikan anak usia dini (PAUD) di suatu wilayah atau negara tertentu.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun Yang Belum Menyelesaiakan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Perpartisipasi Dalam Pendidikan Kesataraan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun mengacu pada total populasi individu yang berusia antara 7 hingga 18 tahun di suatu wilayah atau negara tertentu.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun Yang Belum Menyelesaiakan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Perpartisipasi Dalam Pendidikan Kesataraan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan adalah total jumlah individu dalam rentang usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah reguler, namun aktif mengikuti program pendidikan kesetaraan.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Usia 7 - 15 Tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Penduduk Usia 7 - 15 Tahun adalah total populasi individu yang berusia antara 7 sampai 15 tahun dalam suatu wilayah atau negara tertentu.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) adalah total jumlah anak usia 7-15 tahun yang sedang aktif belajar di sekolah dasar (SD/MI) dan sekolah menengah pertama (SMP/MTs) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Peserta Didik MTs		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) Di Bawah Kementerian Agama		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Peserta Didik MTs adalah total jumlah siswa yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Guru MTs		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) Di Bawah Kementerian Agama		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Guru MTs adalah total jumlah tenaga pendidik yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Guru			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah sekolah MTs		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) Di Bawah Kementerian Agama		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah sekolah MTs adalah total jumlah institusi pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	sekolah			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Peserta Didik MI		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Bawah Kementerian Agama		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Peserta Didik MI adalah total jumlah siswa yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Guru MI		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Bawah Kementerian Agama		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Guru MI adalah total jumlah tenaga pendidik yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Guru			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah sekolah MI		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Bawah Kementerian Agama		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah sekolah MI adalah total jumlah institusi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	sekolah			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Peserta Didik RA		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Raudatul Athfal (RA) Di Bawah Kementerian Agama		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Peserta Didik RA adalah total jumlah siswa yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di institusi Raudatul Athfal (RA) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Guru RA		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Raudatul Athfal (RA) Di Bawah Kementerian Agama		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Guru RA adalah total jumlah tenaga pendidik yang mengajar di institusi Raudatul Athfal (RA) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Guru			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah sekolah RA		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Raudatul Athfal (RA) Di Bawah Kementerian Agama		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah sekolah RA adalah total jumlah institusi pendidikan Raudatul Athfal (RA) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	sekolah			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Peserta Didik SMP		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Peserta Didik SMP adalah total jumlah siswa yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Guru SMP		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Guru SMP adalah total jumlah tenaga pendidik yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Guru			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah sekolah SMP		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah sekolah SMP adalah total jumlah institusi pendidikan menengah pertama (SMP) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Sekolah			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Peserta Didik SD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Peserta Didik SD adalah total jumlah siswa yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Guru SD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Guru SD adalah total jumlah tenaga pendidik yang mengajar di Sekolah Dasar (SD) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Guru			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah sekolah SD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah sekolah SD adalah total jumlah institusi pendidikan dasar (Sekolah Dasar) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Sekolah			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Peserta Didik Taman Kanak-kanak		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Taman Kanak-Kanak (TK) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Peserta Didik Taman Kanak-kanak adalah total jumlah anak-anak yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di institusi Taman Kanak-Kanak (TK) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Guru Taman Kanak-Kanak		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Taman Kanak-Kanak (TK) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Guru Taman Kanak-Kanak adalah total jumlah tenaga pendidik yang mengajar di institusi Taman Kanak-Kanak (TK) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Guru			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Peserta Didik Taman Kanak-Kanak (TK) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak adalah total jumlah institusi pendidikan prasekolah yang menyediakan pendidikan untuk anak-anak usia dini (biasanya 4-6 tahun) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Sekolah			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan adalah total jumlah anak berusia 7 hingga 18 tahun di suatu kabupaten tertentu yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD/MI) dan menengah (SMP/MTs, SMA/SMK/MA)	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan" adalah total jumlah anak dalam rentang usia 7 hingga 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD/MI) dan menengah (SMP/MTs, SMA/SMK/MA) namun telah menyelesaikan atau sedang mengikuti program pendidikan kesetaraan, seperti Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), atau Paket C (setara SMA).	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Ke SMP/MTs		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI adalah total jumlah siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam suatu tahun ajaran tertentu.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta didik baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Ke SMP/MTs		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah peserta didik baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs adalah total jumlah siswa yang baru masuk dan terdaftar di kelas 7 (kelas pertama) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada awal tahun ajaran tertentu.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya adalah total siswa yang berada di kelas terakhir (kelas 9) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada tahun ajaran yang telah berlalu.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah lulusan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) merujuk pada total jumlah siswa yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP atau MTs dalam suatu tahun ajaran tertentu di suatu populasi atau wilayah administratif tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya" adalah total jumlah siswa yang berada di kelas tertinggi atau akhir (kelas 6 SD atau kelas 6 MI) pada tahun pelajaran sebelumnya di suatu wilayah atau populasi tertentu.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah lulusan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) merujuk pada total jumlah siswa yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat SD atau MI dalam suatu tahun ajaran tertentu di suatu populasi atau wilayah administratif tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase SD dan SMP Terakreditasi		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP adalah total jumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang ada di suatu wilayah atau populasi tertentu.	Unit			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase SD dan SMP Terakreditasi		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi adalah total jumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang telah memenuhi standar kualitas pendidikan dan telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi pendidikan di suatu wilayah atau negara.	Unit			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Dan Sertifikat Pendidik		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama adalah total jumlah guru yang mengajar di jenjang pendidikan menengah pertama, seperti SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau MTs (Madrasah Tsanawiyah), dalam suatu wilayah atau populasi tertentu.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Dan Sertifikat Pendidik		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru adalah total jumlah guru yang mengajar di jenjang pendidikan menengah pertama (Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, yang memenuhi syarat memiliki minimal gelar Diploma IV (D IV) atau sarjana (S1), serta memiliki sertifikat profesi guru.	Pendidik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Dan Sertifikat Pendidik		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar adalah total jumlah guru yang mengajar di Sekolah Dasar dalam suatu wilayah atau populasi tertentu. Informasi ini memberikan gambaran mengenai jumlah pendidik yang tersedia untuk memberikan pengajaran dan pendampingan kepada siswa pada tingkat pendidikan dasar.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Dan Sertifikat Pendidik		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru adalah total jumlah guru yang mengajar di Sekolah Dasar dan memenuhi syarat memiliki minimal gelar Diploma IV (D IV) atau sarjana (S1), serta memiliki sertifikat profesi guru.	Pendidik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta didik pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah peserta didik pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs adalah total jumlah siswa yang terdaftar dan mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), pada tahun pelajaran tertentu di suatu wilayah atau populasi tertentu.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs adalah total jumlah siswa yang tidak melanjutkan atau menghentikan pendidikan mereka pada tingkat pendidikan menengah pertama, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), dalam suatu wilayah atau populasi tertentu.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta didik pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah peserta didik pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya adalah total jumlah siswa yang terdaftar dan mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), dalam tahun pelajaran sebelumnya di suatu wilayah atau populasi tertentu.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI adalah total jumlah siswa yang tidak melanjutkan atau menghentikan pendidikan mereka pada tingkat pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), dalam suatu wilayah atau populasi tertentu.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan adalah total keseluruhan anak yang berusia antara 13 hingga 15 tahun di suatu kabupaten tertentu, seperti Kabupaten Sumbawa. Informasi ini berguna untuk analisis demografis, perencanaan pendidikan, dan kebijakan publik yang berfokus pada kelompok usia remaja dalam konteks wilayah tersebut.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama adalah total jumlah anak yang berusia antara 13 hingga 15 tahun dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti Kabupaten Sumbawa, yang telah menyelesaikan atau sedang mengikuti pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama (SMP/MTs).	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan adalah total keseluruhan anak yang berusia antara 7 hingga 12 tahun di suatu kabupaten tertentu, seperti Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar adalah total jumlah anak yang berusia antara 7 hingga 12 tahun dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti Kabupaten Sumbawa, yang telah menyelesaikan atau sedang mengikuti pendidikan di tingkat pendidikan dasar (sekolah dasar).	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas merujuk pada total individu yang berusia 15 tahun atau lebih dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat baca tulis adalah total individu yang berusia 15 tahun ke atas dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti Kabupaten Sumbawa, yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan tingkat literasi yang memadai.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah total keseluruhan lembaga atau unit pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan bagi anak usia dini, seperti Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudatul Athfal (RA), dalam suatu wilayah atau populasi tertentu.	Unit			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi adalah total jumlah lembaga pendidikan anak usia dini, seperti Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudatul Athfal (RA), yang telah memenuhi standar kualitas dan memperoleh akreditasi resmi dari lembaga atau otoritas yang berwenang.	Unit			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendidik PAUD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pendidik Paud Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan Lain Atau Psikologi Dan Sertifikat Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Pendidik PAUD adalah total keseluruhan individu yang bekerja sebagai pendidik di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), seperti Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudatul Athfal (RA), dalam suatu wilayah atau populasi tertentu.	jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pendidik Paud Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan Lain Atau Psikologi Dan Sertifikat Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat profesi guru Pendidikan PAUD merujuk pada total keseluruhan pendidik PAUD di suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa, yang telah memenuhi persyaratan memiliki diploma empat (D IV) atau gelar sarjana (S1), serta sertifikat profesi yang diperlukan untuk mengajar di satuan PAUD.	Pendidik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak usia 5-6 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah anak usia 5-6 tahun merujuk pada total individu yang berusia antara lima hingga enam tahun dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD adalah total jumlah anak yang berusia 5-6 tahun yang telah menyelesaikan atau sedang mengikuti pendidikan di satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), seperti Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudatul Athfal (RA), dalam suatu wilayah atau populasi tertentu.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah guru di tingkat pendidikan dasar (SD/MI), menengah pertama (SMP/MTs), dan menengah atas (SMA/SMK/MA) merujuk pada total keseluruhan guru yang mengajar di masing-masing tingkat pendidikan tersebut dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Guru			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV merujuk pada total keseluruhan guru yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Guru			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya seluruh penduduk yang berusia >15		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun mengacu pada total populasi individu yang telah melewati usia 15 tahun di suatu wilayah tertentu.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun dan melek huruf merujuk pada total individu yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan tingkat literasi yang memadai dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya penduduk usia 15-24		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun merujuk pada jumlah total individu yang berusia antara 15 hingga 24 tahun dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya penduduk usia 15-24 th yang melek huruf		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melek huruf adalah jumlah individu dalam rentang usia 15 hingga 24 tahun yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan tingkat literasi yang memadai dalam suatu wilayah atau populasi tertentu.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya penduduk usia 12 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Banyaknya penduduk usia 12 tahun merujuk pada jumlah individu yang berusia tepat 12 tahun dalam suatu populasi atau wilayah tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya lulusan SD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Banyaknya lulusan SD mengacu pada jumlah siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar atau Sekolah Dasar dalam suatu periode tertentu di wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta didik pendidikan menengah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio guru/peserta didik per kelas rata-rata menengah		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah peserta didik pendidikan menengah merujuk pada total keseluruhan siswa yang belajar di tingkat pendidikan menengah (SMA, SMK, MA, atau sejenisnya) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio guru/peserta didik per kelas rata-rata menengah		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas merujuk pada rata-rata jumlah guru yang mengajar di setiap kelas di tingkat pendidikan menengah (SMA, SMK, MA, atau sejenisnya) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Guru			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta didik pendidikan dasar		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio guru/peserta didik per kelas rata-rata sekolah dasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah peserta didik pendidikan dasar merujuk pada total keseluruhan siswa yang belajar di tingkat pendidikan dasar (termasuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah) dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio guru/peserta didik per kelas rata-rata sekolah dasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas adalah rata-rata jumlah guru yang mengajar di setiap kelas di sekolah-sekolah pendidikan dasar dalam suatu wilayah atau populasi tertentu.	Guru			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Peserta Didik (SD/MI+SMP/MTs)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah murid (SD/MI + SMP/MTs) merujuk pada total jumlah siswa yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di suatu wilayah.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah guru (SD/MI + SMP/MTs) merujuk pada total jumlah tenaga pendidik yang mengajar di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di suatu wilayah.	Guru			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) tahun + (13 s.d 15) tahun adalah total populasi individu yang berusia antara 7 hingga 15 tahun dalam suatu wilayah atau populasi tertentu.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah sekolah (SD/MI + SMP/MTs)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah sekolah (SD/MI + SMP/MTs) merujuk pada total jumlah institusi pendidikan dasar dan menengah pertama, termasuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dalam suatu wilayah tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Sekolah			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah seluruh sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) serta Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) merujuk pada total jumlah institusi pendidikan menengah pertama dan menengah atas yang ada dalam suatu wilayah tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Sekolah			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah sekolah pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) serta Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Madrasah Aliyah (MA) dengan kondisi bangunan baik merujuk pada total jumlah sekolah dalam kategori-kategori tersebut yang memiliki infrastruktur dan fasilitas bangunan dalam keadaan baik dan layak pakai dalam suatu wilayah tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Sekolah			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh sekolah SD/MI		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah seluruh sekolah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) merujuk pada total jumlah institusi pendidikan dasar, baik SD maupun MI, yang ada dalam suatu wilayah tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Sekolah			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah sekolah pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan kondisi bangunan baik merujuk pada total jumlah sekolah SD atau MI yang memiliki infrastruktur dan fasilitas bangunan dalam keadaan baik dan layak pakai dalam suatu wilayah tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Sekolah			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI Ke SMP/MTs		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah lulusan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) tahun ajaran sebelumnya merujuk pada total jumlah siswa yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat SD atau MI pada tahun ajaran yang telah berlalu dalam suatu wilayah tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta didik baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI Ke SMP/MTs		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah peserta didik baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs adalah total jumlah siswa yang baru masuk dan terdaftar di kelas 7 (kelas pertama) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada awal tahun ajaran tertentu.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya adalah total jumlah siswa yang berada di kelas 9 (kelas terakhir) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) selama tahun ajaran sebelumnya.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah lulusan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) merujuk pada total jumlah siswa yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP atau MTs dalam suatu tahun ajaran tertentu di suatu populasi atau wilayah administratif tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun sebelumnya merujuk pada total jumlah siswa yang terdaftar di kelas tertinggi (biasanya kelas 6) di SD atau MI pada tahun ajaran yang telah berlalu dalam suatu wilayah tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah lulusan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) merujuk pada total jumlah siswa yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat SD atau MI dalam suatu tahun ajaran tertentu di suatu populasi atau wilayah administratif tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang pernah atau sedang bersekolah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang pernah atau sedang bersekolah merujuk pada total individu dalam kelompok usia tersebut yang saat ini mengikuti pendidikan formal di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau setara, atau yang pernah bersekolah pada jenjang tersebut dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi merujuk pada total individu yang berusia antara 16 hingga 18 tahun dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal di tingkat sekolah menengah atas atau setara.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang pernah atau sedang bersekolah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang pernah atau sedang bersekolah merujuk pada total individu yang berusia antara 13 hingga 15 tahun dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa, dan sedang mengikuti atau pernah mengikuti pendidikan formal di tingkat sekolah menengah pertama atau setara.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi merujuk pada total individu yang berusia antara 13 hingga 15 tahun dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal di tingkat sekolah menengah pertama atau setara.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang pernah atau sedang bersekolah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang pernah atau sedang bersekolah merujuk pada total individu dalam kelompok usia tersebut yang saat ini mengikuti pendidikan formal di tingkat Sekolah Dasar (SD) atau setara, atau yang pernah bersekolah pada jenjang tersebut dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi merujuk pada total individu dalam kelompok usia tersebut yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal di tingkat Sekolah Dasar (SD) atau setara dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah seluruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota mengacu pada total persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di jenjang SMP atau Madrasah Tsanawiyah di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs mengacu pada persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di jenjang SMP atau Madrasah Tsanawiyah.	Persen			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Seluruh APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah seluruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI se-Kabupaten dan Kota adalah total persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam jenjang pendidikan dasar, baik di sekolah dasar (SD) maupun madrasah ibtidaiyah (MI), di seluruh wilayah kabupaten dan kota.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI mengacu pada persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di jenjang SD atau Madrasah Ibtidaiyah.	Persen			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun merujuk pada total jumlah individu yang berusia antara 13 hingga 15 tahun dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta didik SMP/Sederajat usia 13-15 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara, dalam rentang usia 13-15 tahun, merujuk pada total siswa yang terdaftar dan aktif belajar di SMP atau lembaga pendidikan menengah pertama lainnya dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun merujuk pada total jumlah individu yang berusia antara 7 hingga 12 tahun dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta didik SD/Sederajat usia 7-12 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah peserta Sekolah Dasar (SD) atau setara dalam rentang usia 7-12 tahun merujuk pada total siswa yang terdaftar dan aktif belajar di SD atau lembaga pendidikan dasar lainnya dalam kelompok usia tersebut di suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk kelompok usia 19-24 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 19-24 tahun merujuk pada total individu yang berusia antara 19 hingga 24 tahun dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah mahasiswa PT/Sederajat usia 19-24 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi (PT) atau setara, dalam rentang usia 19-24 tahun, merujuk pada total siswa yang terdaftar dan aktif belajar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi lainnya dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun merujuk pada total jumlah individu yang berusia antara 13 hingga 15 tahun dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta didik usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara, dalam rentang usia 13-15 tahun, merujuk pada total siswa yang terdaftar dan aktif belajar di SMP atau lembaga pendidikan menengah pertama lainnya dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun merujuk pada total jumlah individu yang berusia antara 7 hingga 12 tahun dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta didik usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar (SD) atau yang setara, dalam rentang usia 7-12 tahun, merujuk pada total siswa yang terdaftar dan aktif belajar di SD atau lembaga pendidikan dasar lainnya dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Peserta Didik			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas merujuk pada total jumlah individu yang berusia 15 tahun atau lebih dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat PT/Sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat Pendidikan Tinggi (PT) atau setara merujuk pada total jumlah individu yang berusia 15 tahun atau lebih yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi lainnya dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas merujuk pada total jumlah individu yang berusia 15 tahun atau lebih dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat SM/Sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat Sekolah Menengah (SM) atau setara merujuk pada total jumlah individu yang berusia 15 tahun atau lebih yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau lembaga pendidikan menengah lainnya dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas merujuk pada total jumlah individu yang berusia 15 tahun atau lebih dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat SMP/Sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara merujuk pada total jumlah individu yang berusia 15 tahun atau lebih yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP atau lembaga pendidikan menengah pertama lainnya dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas merujuk pada total jumlah individu yang berusia 15 tahun atau lebih dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat SD/Sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat Sekolah Dasar (SD) atau setara merujuk pada total jumlah individu yang berusia 15 tahun atau lebih, dan telah menyelesaikan pendidikan dasar di tingkat SD atau setara di suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/Sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/sederajat adalah persentase penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama hingga tingkat SMP atau setara (MTs, Paket B).	Persen			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Angka pendidikan yang ditamatkan SD/Sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/sederajat adalah persentase penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar hingga tingkat SD atau setara (MI, Paket A) dalam suatu populasi.	Persen			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 16-18 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Kasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun merujuk pada total jumlah individu yang berusia antara 16 hingga 18 tahun dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah murid SM/sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Kasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah murid Sekolah Menengah (SM) atau yang setara merujuk pada total jumlah siswa yang terdaftar dan aktif belajar di Sekolah Menengah atau lembaga pendidikan menengah lainnya dalam suatu wilayah atau daerah administratif, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Kasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun merujuk pada total jumlah individu yang berusia antara 13 hingga 15 tahun dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah murid SMP/sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Kasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang setara merujuk pada total jumlah siswa yang terdaftar dan aktif belajar di SMP atau lembaga pendidikan menengah pertama lainnya dalam suatu wilayah atau daerah administratif, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Kasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun merujuk pada total jumlah individu yang berusia antara 7 hingga 12 tahun dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah murid SD/sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Kasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah murid Sekolah Dasar (SD) atau yang setara merujuk pada total jumlah siswa yang terdaftar dan aktif belajar di SD atau lembaga pendidikan dasar lainnya dalam suatu wilayah atau daerah administratif, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Angka partisipasi kasar SMP sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Kasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat adalah rasio jumlah siswa yang terdaftar di jenjang pendidikan SMP atau setara (MTs, Paket B) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang seharusnya berada pada jenjang tersebut (biasanya usia 13-15 tahun).	Persen			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Angka partisipasi kasar SD sederajat		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Angka Partisipasi Kasar		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat adalah rasio jumlah siswa yang terdaftar di jenjang pendidikan SD atau setara (MI, Paket A) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang seharusnya berada pada jenjang tersebut (biasanya usia 7-12 tahun).	Persen			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah anak usia 4-6 tahun		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah anak usia 4-6 tahun merujuk pada total jumlah individu yang berusia antara 4 hingga 6 tahun dalam suatu populasi tertentu, seperti di Kabupaten Sumbawa.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah peserta didik pada jenjang TK, RA, Penitipan Anak		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah peserta didik pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan penitipan anak mencakup total anak-anak yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan serta pengasuhan di lembaga-lembaga tersebut.	Jiwa			RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Ketersediaan Fasilitas SLTP di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Ketersediaan fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sumbawa mencakup berbagai aspek, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, serta fasilitas pendukung seperti kantin dan toilet. Fasilitas yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan holistik siswa. Penyediaan fasilitas yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa, serta mendukung proses pembelajaran yang efektif. Informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan fasilitas SLTP di Kabupaten Sumbawa dapat diperoleh dari data resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pendidikan setempat.	Unit	1. Kecamatan 2. Fasilitas Sekolah (Sekolah, Perpustakaan, Lapangan Olahraga, UKS, Laboratorium)	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Ketersediaan Fasilitas Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Ketersediaan fasilitas sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa mencakup ruang kelas, laboratorium, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendukung seperti kantin dan lapangan olahraga. Ini penting untuk memastikan siswa memiliki lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan mereka secara holistik. Fasilitas yang memadai juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa serta menunjang proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui data resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pendidikan setempat.	Unit	1. Kecamatan 2. Fasilitas Sekolah (Sekolah, Perpustakaan, Lapangan Olahraga, UKS)	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Peserta Didik Taman Kanak-kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Peserta Didik Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan adalah total jumlah siswa atau peserta didik yang terdaftar di Taman Kanak-Kanak (TK) yang diawasi dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dalam suatu wilayah atau daerah administratif.	Orang	Kecamatan	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Guru Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan adalah total jumlah guru yang mengajar di Taman Kanak-Kanak (TK) yang diawasi dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dalam suatu wilayah atau daerah administratif.	Orang	Kecamatan	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah total jumlah sekolah pendidikan anak usia dini tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) yang diawasi dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dalam suatu wilayah atau daerah administratif.	Sekolah	Kecamatan	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah total jumlah siswa atau peserta didik yang terdaftar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diawasi dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dalam suatu wilayah atau daerah administratif.	Orang	Kecamatan	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah total jumlah guru yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diawasi dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dalam suatu wilayah atau daerah administratif.	Guru	Kecamatan	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah total jumlah sekolah tingkat menengah pertama yang diawasi dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dalam suatu wilayah atau daerah administratif.	Sekolah	Kecamatan	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah total jumlah siswa atau peserta didik yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD) yang diawasi dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dalam suatu wilayah atau daerah administratif.	Orang	Kecamatan	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah total jumlah guru yang mengajar di Sekolah Dasar (SD) yang diawasi dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dalam suatu wilayah atau daerah administratif.	Orang	Kecamatan	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Sekolah Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah total jumlah sekolah tingkat dasar yang diawasi dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dalam suatu wilayah atau daerah administratif.	Sekolah	Kecamatan	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Peserta Didik Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Peserta Didik Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama adalah total jumlah siswa atau peserta didik yang terdaftar di Sekolah Raudatul Athfal (RA) yang diawasi dan dikelola oleh Kementerian Agama dalam suatu wilayah atau daerah administratif.	Orang	Kecamatan	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Guru Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Guru Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama adalah total jumlah guru yang mengajar di Sekolah Raudatul Athfal (RA) yang diawasi dan dikelola oleh Kementerian Agama dalam suatu wilayah atau daerah administratif.	Orang	Kecamatan	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Sekolah Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Jumlah Sekolah Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama adalah total jumlah sekolah Raudatul Athfal (RA) yang diawasi dan dikelola oleh Kementerian Agama di suatu wilayah atau daerah administratif.	Sekolah	Kecamatan	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Siswa 7-12 Tahun Menurut Pendidikan SD, MI di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Banyaknya Siswa 7-12 Tahun Menurut Pendidikan SD, MI di Kabupaten Sumbawa adalah total jumlah siswa berusia 7-12 tahun yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sumbawa.	Orang	1. Kecamatan 2. Jenis Pendidikan Dasar	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Siswa 13-15 Tahun Menurut Pendidikan SLTP, MTs di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Banyaknya Siswa 13-15 Tahun Menurut Pendidikan SLTP, MTs di Kabupaten Sumbawa adalah total jumlah siswa berusia 13-15 tahun yang terdaftar di Sekolah Menengah Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Sumbawa.	Orang	1. Kecamatan 2. Jenis Pendidikan Menengah Pertama	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Guru yang Telah Bersertifikat di Kabupaten Sumbawa Menurut Jenjang Sekolah Dirinci per Kecamatan Sampai Dengan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Banyaknya Guru yang Telah Bersertifikat di Kabupaten Sumbawa adalah jumlah total guru yang telah memperoleh sertifikasi pendidik resmi sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan terdaftar dalam daftar kepegawaian Kabupaten Sumbawa.	Orang	1. Kecamatan 2. Jenjang Pendidikan 3. Status Kepegawaian	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Guru SMP Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Banyaknya Guru SMP Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sumbawa adalah total jumlah guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdaftar dalam daftar kepegawaian Kabupaten Sumbawa, yang dibagi berdasarkan tingkat pendidikan mereka.	Orang	1. Tingkat Pendidikan 2. Kecamatan	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Guru SD Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Dirinci per Kecamatan		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Banyaknya Guru SD Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sumbawa adalah jumlah total guru Sekolah Dasar (SD) yang terdaftar dalam daftar kepegawaian Kabupaten Sumbawa, yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan mereka.	Orang	1. Tingkat Pendidikan 2. Kecamatan	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Guru Menurut Status Sertifikasi di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbuka	Banyaknya Guru Menurut Status Sertifikasi di Kabupaten Sumbawa adalah jumlah total guru yang terdaftar dalam daftar kepegawaian Kabupaten Sumbawa, yang dibedakan berdasarkan status sertifikasi mereka.	Orang	Jenjang Sekolah	Tahunan	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN		0	0	0	0	0	0	0
Tingkat Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Data Statistik	Inspektorat	Terbuka	Tingkat Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP adalah tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tingkat maturitas ini menggambarkan sejauh mana sistem pengendalian intern suatu entitas pemerintah telah berkembang dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Level		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Nilai Temuan BPK		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Temuan BPK		Data Statistik	Inspektorat	Terbuka	Jumlah Nilai Temuan BPK adalah total nilai dari temuan yang diidentifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan mereka terhadap pengelolaan keuangan negara atau daerah.	Rupiah		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kasus Temuan BPK		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Jumlah Temuan BPK		Data Statistik	Inspektorat	Terbuka	Jumlah Kasus Temuan BPK adalah total kasus atau temuan yang diidentifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan mereka terhadap pengelolaan keuangan negara atau daerah.	Kasus		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah total ASN		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pelanggaran Pegawai		Data Statistik	Inspektorat	Terbuka	Jumlah total ASN adalah total keseluruhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di suatu instansi atau wilayah administratif tertentu.	ASN		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah ASN yang dikenai sanksi		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Pelanggaran Pegawai		Data Statistik	Inspektorat	Terbuka	Jumlah ASN yang dikenai sanksi adalah total pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat hukuman atau tindakan disiplin karena pelanggaran kode etik, peraturan, atau kebijakan yang berlaku.	ASN		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah total temuan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Tindak Lanjut Temuan		Data Statistik	Inspektorat	Terbuka	Jumlah total temuan adalah total keseluruhan temuan atau masalah yang diidentifikasi dalam suatu periode waktu tertentu.	Kasus		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah temuan yang ditindaklanjuti		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Tindak Lanjut Temuan		Data Statistik	Inspektorat	Terbuka	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti adalah total temuan atau masalah yang telah diidentifikasi dan kemudian diambil tindakan lanjut oleh DPRD Kabupaten Sumbawa.	Kasus		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Terintegrasi tidaknya program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terintegrasi Program- Program Dprd Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan Dprd		Data Statistik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Terbuka	Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setiap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terintegrasi menunjukkan bahwa program-program DPRD yang dirancang untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran telah dimasukkan dengan baik ke dalam rencana dan anggaran tahunan DPRD. Hal ini mengindikasikan bahwa DPRD telah secara sistematis mempertimbangkan fungsi-fungsi inti mereka dalam proses perencanaan dan alokasi anggaran. Integrasi ini memungkinkan DPRD untuk lebih fokus dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan mandatnya dan memastikan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.	Dokumen		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Ketersediaan Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja Dprd Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (Rpjm) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (Rkpd)		Data Statistik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Terbuka	Ketersediaan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) adalah ketersediaan rencana kegiatan atau program kerja yang telah disusun oleh DPRD dalam dokumen perencanaan jangka panjang (RPJM) dan dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Program-program tersebut ditujukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPRD, termasuk pengawasan, pembentukan peraturan daerah (Perda), dan fungsi anggaran. Dokumen ini menguraikan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.	Dokumen		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan Dprd Provinsi/Kab/Kota		Data Statistik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Terbuka	Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD adalah ketersediaan dokumen rencana kerja tahunan yang telah disusun untuk setiap alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang memuat rencana kegiatan atau program yang akan dilakukan dalam satu tahun legislatif. Dokumen ini dapat diakses dan digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD.	Dokumen		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Produk-produk DPRD Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Terbuka	Produk-produk DPRD Kabupaten Sumbawa meliputi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan disahkan bersama pemerintah daerah, Keputusan DPRD yang diambil dalam rapat atau sidang terkait kebijakan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dokumen anggaran tahunan, serta rekomendasi dan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Produk-produk ini bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien di Kabupaten Sumbawa.	Dokumen	Jenis Produk DPRD	Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Anggota DPRD Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Terbuka	Jumlah Anggota DPRD Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa mengacu pada data yang mengklasifikasikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa berdasarkan kelompok fraksi mereka (partai politik) dan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Data ini memberikan gambaran tentang representasi gender dan distribusi politik di lembaga legislatif daerah tersebut.	Orang	1. Partai Politik 2. Jenis Kelamin	Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Banyaknya Sidang / Rapat yang Dilaksanakan DPRD Kabupaten Sumbawa		Dokumen Daerah Dalam Angka			Data Statistik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Terbuka	Banyaknya Sidang / Rapat yang Dilaksanakan DPRD Kabupaten Sumbawa adalah jumlah pertemuan resmi yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dalam jangka waktu tertentu, mencakup kegiatan legislatif seperti pembahasan kebijakan, pengawasan, dan pengambilan keputusan terkait pemerintahan daerah.	Sidang/Rapat	Jenis Sidang/Rapat	Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Total Jumlah Dokumen Yang Telah Dirinci		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan (Information On Resources Available To Frontline Service Delivery Units)		Data Statistik	Sekretariat Daerah	Terbuka	Total Jumlah Dokumen yang Telah Dirinci adalah jumlah keseluruhan dokumen atau informasi yang telah diuraikan atau dipecah menjadi detail-detail yang lebih spesifik atau terinci.	Dokumen		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Dokumen Yang Dipublikasikan Di Website Pemda		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan (Information On Resources Available To Frontline Service Delivery Units)		Data Statistik	Sekretariat Daerah	Terbuka	Jumlah Dokumen yang Dipublikasikan di Website Pemda adalah total jumlah dokumen atau informasi yang telah diterbitkan dan dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) pada situs web resmi mereka untuk akses dan transparansi publik.	Dokumen		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Belanja Anggaran Untuk Unit Pelayanan Dapat Diakses Di Website Pemda		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah (Public Access To Fiscal Information)		Data Statistik	Sekretariat Daerah	Terbuka	Belanja anggaran untuk Unit Pelayanan yang Dapat Diakses di Website Pemda adalah data aktual atau fakta terkait dengan pengeluaran dana yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk unit-unit pelayanan tertentu, yang informasinya dapat diakses oleh masyarakat melalui situs web resmi Pemda.	Rupiah		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Realisasi Belanja Anggaran Untuk Unit Pelayanan Dapat Diakses Di Website Pemda		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah (Public Access To Fiscal Information)		Data Statistik	Sekretariat Daerah	Terbuka	Realisasi Belanja Anggaran untuk Unit Pelayanan yang Dapat Diakses di Website Pemda adalah alokasi dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk unit pelayanan tertentu, yang informasinya dapat diakses oleh masyarakat melalui situs web resmi Pemda.	Rupiah		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Total Belanja Operasi Dan Modal		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan		Data Statistik	Sekretariat Daerah	Terbuka	Jumlah belanja operasi dan modal adalah total pengeluaran yang dilakukan oleh suatu instansi atau pemerintah untuk mendanai kebutuhan operasional sehari-hari (seperti gaji, bahan habis pakai, dan pemeliharaan) serta investasi dalam aset tetap atau infrastruktur (seperti pembangunan gedung, jalan, dan peralatan).	Rupiah		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Nilai Belanja Operasi Dan Modal Yang Melalui Pengadaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan		Data Statistik	Sekretariat Daerah	Terbuka	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan mengacu pada total dana yang digunakan oleh suatu instansi atau pemerintah untuk belanja operasional (seperti biaya rutin harian) dan belanja modal (seperti investasi dalam infrastruktur atau aset tetap) yang dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa.	Rupiah		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Tanpa Metode Kompetitif		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif		Data Statistik	Sekretariat Daerah	Terbuka	Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Tanpa Metode Kompetitif adalah total jumlah pembelian atau pengadaan barang atau jasa yang dilakukan tanpa melalui proses persaingan atau lelang terbuka, di mana kontrak diberikan kepada pihak tertentu tanpa adanya persaingan dari pihak lain.	Pengadaan		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif		Data Statistik	Sekretariat Daerah	Terbuka	Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif adalah total jumlah pembelian atau pengadaan barang atau jasa yang dilakukan melalui proses kompetitif, di mana berbagai pihak bersaing untuk mendapatkan kontrak dengan menawarkan penawaran terbaik.	Pengadaan		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kontrak Keseluruhan Tahun Berkenaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama		Data Statistik	Sekretariat Daerah	Terbuka	Jumlah Kontrak Keseluruhan Tahun Berkenaan adalah total nilai kontrak yang ditandatangani dalam satu tahun tertentu.	Kontrak		Tahunan			0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kontrak Infrastruktur Dengan Nilai Besar Yang Perlu Pembangunan Dalam 3 Kuartal Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama Tahun Berkenaan		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama		Data Statistik	Sekretariat Daerah	Terbuka	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun berkenaan adalah jumlah kesepakatan kontrak untuk proyek infrastruktur yang memiliki nilai signifikan dan memerlukan pembangunan dalam tiga kuartal berikutnya, yang telah ditandatangani pada kuartal pertama dari tahun tersebut.	Kontrak		Tahunan	RAD.03.01.06 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR		0	0	0	0	0	0	0
Indeks Kepuasan Masyarakat		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017	Indeks Kepuasan Masyarakat		Data Statistik	Sekretariat Daerah	Terbuka	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)	Poin		Tahunan	RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		0	0	0	0	0	0	0
Indeks Kepuasan Masyarakat	2025	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Data Statistik	Sekretariat Daerah	Terbuka	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)	Poin	Nasional	Triwulanan	RAD.04.01	Pendataan Kepuasan Masyarakat	1	1	A123456	1	1	1	1
Data apa ini	2025	tes dulu	tes dulu lah	1	Data Geospasial	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	apaan yak	apa apanya deh	Nasional	Bulanan	RAD.02.06	mencari data	0	1		1	1	0	0
Nama Dataku	2025	jkljkl	yuik	1	Data Spasial	Sekretariat Daerah	Terbuka	hkjhj	jkhkjh	Provinsi	Bulanan	RAD.01.01.04	jkj	1	1	kjk	1	1	1	0